Gus Lim : Ekonomi Memberat

Gus Lim : Ekonomi Memberat
Menteri Keuangan Sri Mulyani




Catatan Gus Lim

(Praktisi bisnis)

 

Dalam ilmu ekonomi, negara bisa disebut resesi jika ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Ekonomi Indonesia sendiri sudah minus pada kuartal II 2020 sebesar 5,32 persen.

“Untuk itu, kuartal III 2020 yang kami masih punya waktu satu bulan, Juli, Agustus, September 2020 Kami masih punya kesempatan di September 2020. Kalau masih berada pada posisi minus, artinya Indonesia masuk resesi,” ungkap Jokowi dalam video conference, Selasa (1/9). Dikutip dari CNN Indonesia, 1 September 2020.

Telah lewat bulan September 2020 ini, perekonomian Indonesia semakin memberat dalam arti semakin terpuruk dalam palung resesi. Mengutip kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020.

“Pada kuartal III, perekonomian Indonesia kemungkinan akan mengalami konstraksi minus 2,9 % hingga minus 1,1%. Sebelumnya, pada kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mengalami minus 5,32%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran minus 1,7% hingga minus 0,6%.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV juga akan negatif. Dengan kondisi ini, tidak menutup untuk terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Pernyataan yang mengambang atau tidak ditegaskan bahwa Indonesia sudah memasuki resesi. Penegasan itu perlu sehingga ada kepastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas apa yang harus dilakukan dalam menghadapi resesi ini.

“Resesi ekonomi bisa berlanjut ke depresi ekonomi jika kuartal II dan III tahun 2021 masih belum positif pertumbuhan PDBnya. Titik terendah ekonomi belum terlihat,” ujar ekonomi INDEF Bhima Yudistira, Rabu 30/9/2020, seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia.

“Jadi penurunan growth di kuartal IV bisa lebih dalam dibanding kuartal III. Selain itu dorongan satu-satunya yang berasal dari belanja pemerintah sulit diandalkan. Apakah stimulus PEN bisa 100% cair nampaknya hampir mustahil kalau dilihat sejauh ini berada di bawah 40% progresnya,” kata Bhima.

Potongan-potongan berita dan pendapat pakar dalam menghadapi resesi ekonomi Indonesia di atas, apakah akan mempengaruhi bisnis forwarder yang kita geluti ini. Bisnis forwarder ini sumber dasar dalam mendapatkan pekerjaannya adalah dari perusahaan swasta, BUMN, perorangan maupun pemerintah. Prosentasenya dalam mendapatkan pekerjaan lebih banyak dari perusahaan swasta, khususnya kalangan industri.

Adanya resesi ekonomi ini, dimana yang menerima dampak lebih berat adalah sektor swasta. Maka usaha forwarder akan menerima dampak yang serius dari perlemahan ekonomi ini. Sepanjang daerah kawasan industri tidak bergerak atau melemah, maka usaha forwarderpun akan melemah pula denyut nadi aktivitasnya.

Kebanyakan komoditi yang dihandle untuk perusahaan skala besar adalah impor bahan baku dan ekspor produk, dalam jumlah yang besar pula. Sedangkan dari sisi kegiatan BUMN yang di topang oleh kegiatan forwarder frekuensi kegiatannya tidak bisa diukur secara pasti seperti kegiatan di perusahaan industri pada umumnya.

Kebanyakan kalangan BUMN dalam berhubungan bisnis dengan forwarder sifatnya close relationship, maksudnya dilakukan seleksi sangat ketat dan dalam jumlah terbatas. Artinya sekali memakai salah satu atau beberapa forwarder maka sangat kecil membuka peluang bagi pelaku usaha forwarder lainnya untuk masuk. Khususnya BUMN migas dan pertambangan.

Berbeda dengan perusahaan industri umumnya relatif lebih cair, pergantian forwarder dalam menghandle produk sangat simpel, diukur berapa biaya jasa yang ditawarkan oleh forwarder. Pekerjaan atau proyek pemerintah yang memanfaatkan jasa forwarder adalah pekerjaan konstruksi skala menengah dan besar. Khususnya dalam pergerakan material bahan pekerjaan proyek dalam jumlah dan bentuk ukuran besar membutuhkan keahlian dan ketrampilan tertentu dalam penanganan transporternya.

Pihak perorangan atau perdagangan yang ada saat ini dan masih terus berlangsung walau volumenya juga menurun karena resesi sudah dihandle oleh forwarder domestik antar pulau berbagi dengan usaha ekspedisi perorangan non forwarder.Faktor kebijakan pemerintah sangat dominan dalam upaya keluar dari resesi ini selain peran swasta. Skema kebijakan seperti apa yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap swasta besar, menengah dan kecil.

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah sudah memulai ikhtiarnya. Namun hasilnya belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang masih negatif sampai akhir tahun ini. Ada kekeliruan yang cukup mendasar dari program PEN, karena sebagian besar yang melaksanakan praktik dilapangan adalah pemerintah sendiri bersama perangkatnya.

Disini pemerintah sepertinya tidak terlalu percaya terhadap asosiasi perusahaan yang lama bergelut melakukan pembinaan terhadap anggotanya. KADIN dan asosiasi perusahaan dapat dijadikan partner langsung pemerintah untuk melalukan upaya pemulihan ekonomi. Karena lembaga ini yang tahu secara persis dari sisi mana dapat mulai dilakukan terapi pemulihan ekonomi yang diinginkan. Janganlah KADIN dan asosiasi dijadikan nara sumber dalam gegap gempitanya webinar, tapi dalam praktik lapangannya
dikerjakan sesuai selera sendiri dari masing-masing kementerian terkait.

Dapat dipastikan model treatmentnya akan berbeda antara pemerintah dan KADIN, maka hasilnya juga akan berbeda. Pemerintah sepertinya lebih pada program etalase dengan hingar bingar seremonialnya atau webinarnya. Sedangkan KADIN berserta asosiasi perusahaan dapat dipastikan akan menyentuh langsung pada problem dasarnya.

Memang yang memiliki uang adalah pemerintah yang punya program juga pemerintah. Uang didapat dari hutang, jika diserahkan pada lembaga atau orang lain bisa salah kelola. Apakah akan ditagihkan pada lembaga non pemerintah jika ada macetnya dana dari hasil utangan tersebut?

Lebih baik dikelola pemerintah sendiri walau ada potensi salah kelola karena salah sasaran atau salah treatment. Toh yang akan ditagih oleh kreditur adalah pemerintah yang berhutang. Pokoknya yang bertanggung jawab atas hutang adalah pemerintah maka yang mengelola uang hutang ya harus pemerintah. Titik.

EDITOR : SETYANEGARA







Tags: , ,
banner 468x60