Hamdani Bantasyam : TKA, Aturan di Atas Segalanya (Kasus PLTU Meulaboh 3 & 4 di Nagan Raya Aceh)

Hamdani Bantasyam : TKA, Aturan di Atas Segalanya (Kasus PLTU Meulaboh 3 & 4 di Nagan Raya Aceh)
Hamdani Bantasyam




Oleh : Hamdani Bantasyam
[Industrial Practitioner, Sekjen Indonesia Chemistry Power Generation Association (ICEMPO)

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di PLTU Meulaboh 3 & 4, di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, semakin menarik perhatian banyak orang. Awalnya diberitakan TKA datang untuk bekerja tanpa dilengkapi izin kerja. Lalu dilakukan pemeriksaan. Ternyata benar bahwa mereka tak memiliki izin kerja.

Mereka dikeluarkan dari lokasi proyek di Nagan Raya itu dan “kembali” ke Banda Aceh. Ternyata dalam perjalanannya, visa atau izin kerja mereka dikeluarkan, bahkan disebut bahwa izin keluar pada tengah malam. Mereka pun balik ke PLTU Meulaboh 3 & 4 itu, urung ke Banda Aceh.

Dalam beberapa hari belakangan ini saya menerima sejumlah pertanyaan melalui WA. Mungkinkah proyek PLTU 3 & 4 itu dikerjakan tanpa kehadiran TKA, termasuk dari China? Pertanyaan ini diajukan sehubungan dengan adanya kontroversi di awal kedatangan mereka itu.

Menurut hemat saya, jawaban atas pertanyaan itu adalah tidak. Artinya, pembangunan proyek tersebut harus tetap ada TKA asal China itu. Hal ini disebabkan sebagian pendanaan pembangunan PLTU Independent Power Producer (IPP) atau PLTU swasta ini bersumber dari China Datang Overseas Investment (CDOI). Demikian juga teknologinya. Teknologi boiler & turbin yang dipakai adalah dari China.

Adalah hal yang biasa bahwa pada tahap awal Engineering, Procurement, Construction & Commisioning (EPCC), Tenaga Ahli direkrut dari negeri asal sumber dana dan pabrikan yang dalam hal ini adalah TKA China.

Tadi saya sebut Tenaga Ahli. Artinya, mereka yang didatangkan itu hanya boleh melakukan pekerjaan yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kerja dalam negeri. Itu sebabnya mereka disebut Tenaga Ahli. Untuk hal-hal yang tidak memerlukan keahlian mereka, maka pekerjaan (harus) diserahkan kepada pekerja lokal, yang pasti banyak jumlahnya di Aceh.

Jika perusahaan tersebut memaksa juga memakai TKA asal China padahal mereka tidak memiliki skill yang diperlukan, maka perusahaan pasti akan rugi secara bisnis. Lalu, pertanyaannya, TKA yang seperti apa yang boleh masuk ke Indonesia? Tentu TKA yang 100% mengikuti aturan Perpres & UU Ketenagakerjaan.

Mereka harus “skill worker,” yang memiliki keahlian khusus, mengerti fabrikasi, instalasi, dan paham teknologi boiler & turbin China. Sesuai dengan aturan, mereka juga harus siap dan mau melakukan transfer teknologi & knowledge kepada tenaga kerja lokal.

Sepanjang yang saya tahu, ada beberapa merek teknologi boiler & turbin di China. Misalnya Shandong, Shanghai Electric dan lain sebagainya sehingga seharusnya “manpower” untuk instalasi & commisioningnya juga khusus dan berbeda-beda sesuai dengan merek teknologi yang dipakai.

Kita sangat berharap, PT Meulaboh Power Generation, sebagai owner PLTU yang dibentuk oleh konsorsium CDOI dan PT PP (Persero) lewat PP Energi & PT Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group) untuk selalu terbuka dan mau bekerjasama penuh dengan Dirjen Ketenagakerjaan, provinsi dan daerah, untuk memastikan semua TKA masuk sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Secara prinsip, TKA bekerja di Indonesia karena ada permintaan. Perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya adalah membuat rencana penggunaan TKA (RPTKA) dan tentu juga memastikan TKA wajib patuh terhadap aturan. Jika ini diabaikan atau disimpangi, maka pasti ada biaya besar yang harus dikeluarkan.

Kenyamanan dalam bekerja tidak ada dan hubungan dengan masyarakat juga tidak baik.

Jadi, mematuhi aturan itu adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar. Demikian juga Dirjen Ketenagakerjaan serta kepada lembaga/instansi atau dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Semua harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, jangan sampai didikte oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.

Pengawasan kepada TKA harus dilakukan secara ketat. Untuk Aceh, mereka juga harus mematuhi qanun-qanun tertentu yang terkait dengan ketenagakerjaan dan perilaku sosial sehari-hari baik Qanun Provinsi maupun Qanun Kabupaten/Kota. Kearifan lokal dan adat istiadat harus dihormati.

Dalam istilah lain, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Beberapa hal yang saya sebutkan di atas adalah salah satu kunci membangun Aceh. Iklim investasi di Aceh harus dijaga. Aceh perlu investor dan bersikap ramah kepada mereka, apalagi dalam masa-masa sulit seperti saat ini.

Tetapi semua itu harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun secara khusus untuk Aceh. Membelakangi aturan adalah bencana.

Salinan ini telah tayang di https://www.acehnews.id/news/tka-aturan-di-atas-segalanya/index.html.







Tags: , ,
banner 468x60