Kematian Krakatau Steel Tinggal Menunggu Waktu

Kematian Krakatau Steel Tinggal Menunggu Waktu




Zonasatu News –Perusahaan baja BUMN PT Krakatau Steel Tbk (Persero) seperti tak habis-habisnya didera masalah. Berbagai masalah internal maupun eksternal perusahaan menjadi beban berat bagi industri baja kebanggaan nasional itu untuk bertahan hidup. Apalagi bekembang.

Beberapa persoalan umum perusahaan ini coba saya tuliskan. Di internal sedang nenghadapi persoalan hutang yang besar. Kerugian berturut – turut selama 7 tahun. Isu restrukturisasi, isu korupsi, dan PHK buruh. Sementara di eksterternal dia menghadapi adanya produk baja ilegal tanpa SNI yang dijual murah. Juga akan berhadapan dengan produk industri baja di Morowali, yang ternyata juga memproduksi carbon steel, sama dengan produksi Krakatau Steel. Berikut saya uraikan satu persatu.

Baja Tanpa Label SNI 

Tahun 2016 Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dikejutkan dengan adanya temuan 50.000 batang baja tulangan beton yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baja yang tidak berlabel SNI tetsebut mudah patah, juga tidak mampu goncangan yang ditimbulkan dari gempa bumi.

Berdasarkan catatan Kemendag, pihaknya menemukan 8 merek baja tulangan beton tidak ber-SNI yang mencapai 50.000 batang di gudang Srijaya Steel di Pamulang, Tangerang Selatan.




Baja ilegal tanpa SNI di Tangerang

Baja Ilegal dari China 

Pada tahun 2018 PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) kembali mengeluhkan beredarnya produk baja karbon tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI). Pihak KRAS menemukan produk baja tersebut berasal dari Morowali, Sulawesi Tengah.

Melalui siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Senin (10/9/2018), Krakatau Steel menyatakan produk baja HRC itu beredar di beberapa daerah di Jawa seperti Pasuruan (Jawa Timur) dan Balaraja (Banten).

Adapun, lanjut Krakatau Steel, di produk baja tersebut tertera label PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, yang merupakan grup perusahaan Tsingshan China, di mana pabrik perusahaan itu berada di Morowali.

“Bila ditinjau dari aspek perizinan dan fasilitas produksinya, maka pabrik-pabrik di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tersebut hanya untuk memproduksi dan memperoleh izin untuk menjual baja tahan karat (stainless steel), sementara produk HRC yang beredar secara luas jelas-jelas merupakan produk baja karbon yang dijual dengan harga murah,” ujar Komisaris Krakatau Steel Roy Maningkas, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Ilustrasi industri baja

Lebih lanjut Roy menambahkan, “Fasilitas dan proses produksi baja tahan karat sangat berbeda dengan fasilitas dan proses produksi baja karbon, oleh karenanya kami tidak habis pikir bagaimana mungkin mereka bisa menjual produk baja HRC karbon, tentunya ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat”.

“Patut diduga bahwa produk-produk HRC yang beredar itu bukan berasal dari produksi Morowali, melainkan berasal dari impor. Adapun bila bukan barang impor namun benar-benar dari Morowali maka patut diduga bahwa peredaran produk-produk baja tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait SNI baja, termasuk menyalahi perizinan industri yang seharusnya hanya memproduksi baja tahan karat namun telah disalahgunakan untuk memproduksi dan menjual baja karbon” ungkap Roy.

Dia juga menekankan bahwa di produk baja tersebut tidak terlihat logo SNI dan nomor registrasi produk (NRP) yang merupakan persyaratan peredaran produk baja HRC di Indonesia.

“Bahkan terlihat tulisan China di label tersebut. Sehingga diduga keras beredarnya barang-barang ini telah melanggar peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia”.

Roy mengatakan peredaran baja ilegal ini bisa merupakan bentuk dari persaingan tidak sehat, padahal produsen dalam negeri seperti Krakatau Steel dan Gunung Garuda tengah berinvestasi mengembangkan kapasitas produksi.

“Persaingan sangatlah wajar dihadapi dalam dunia usaha. Kami tidak khawatir jika persaingan dilakukan secara sehat,” tegas Roy. 

Impor Baja China Bebas Bea Masuk

Derasnya impor baja selama ini membuat kinerja PT Krakatau Steel Tbk lunglai, kalah dengan produk-produk asing yang menjejali Indonesia.

Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan, pengendalian impor yang tidak ketat membuat serbuan baja asal China mendominasi pangsa pasar baja di Indonesia.

“Jadi ini yang membuat mereka (Krakatau Steel) kalah saing dengan produk impor, karena produk impor baja asal China sudah masuk banyak ke Indonesia,” kata Faisal saat seperti dikutip SINDOnews di Jakarta, Rabu (10/7/2019)

Muhammad Faisal Direktur CORE Indonesia

Faisal mengatakan, produk baja impor dari China harganya lebih murah dan lebih berkualitas. Berbeda dengan harga baja yang diproduksi Krakatau Steel.

“Di samping permasalahan mahalnya produk baja kita adalah produk baja asal China itu dibebaskan bea masuknya sehingga harganya menjadi lebih murah,” kata dia.

Faisal menjelaskan, tarif bebas masuk baja impor ini disebabkan adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja.

“Dengan kondisi ini, Krakatau Steel semakin sulit untuk bersaing,” jelas dia

PHK Buruh Massal 

Buruh dari berbagai serikat buruh Krakatau Steel, kembali melakukan unjuk rasa dengan memblokade jalan. Unjuk rasa menolak adanya, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak terhadap 2.868 secara sepihak oleh PT Krakatau Steel.

Unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh dari berbagai serikat buruh Krakatau Steel dengan memblokade jalan di perempatan lampu merah, jalur masuk kawasan industri PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten, Rabu (17/7/2019).

Aksi unjukrasa buruh Krakatau Steep menolak PHK Massal

Blokade jalan di perempatan lampu merah dilakukan massa aksi karena pihak menejemen PT Krakatau Steel tak juga menemui pengunjuk rasa untuk berdialog.

Ketua FSPBC Safrudin, saat unjuk rasa menyatakan kebijakan tersebut sangat merugikan para buruh, yang selama ini telah bekerja lebih dari lima belas tahun kepada PT Krakatau Steel.

“PHK dilakukan secara sepihak lantaran sebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan apapun kepada pekerja maupun serikat pekerja. Manajemen PT KS diketahui tiba-tiba melayangkan surat pemutusan hubungan kerja sama dengan sembilan vendor yang mempekerjakan 2.868 orang pekerja outsourcing (alih daya), 31 Agustus 2019,” tuturnya.

Tekait kebijakan sepihak ini, para buruh yang meminta supaya difasilitasi pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon dan Provinsi Banten supaya manajemen PT KS kembali mencabut keputusannya, memutus hubungan kerja para buruh alih daya.

“Kami menolak karena kami menjadi korban, manajemen PT KS tidak memikirkan bagaimana nasib kami ke depan, tidak hanya kami tetapi juga keluarga kami. saya meminta manajemen dan petinggi PT KS dapat bijak memutuskan nasib kami para buruh,” ujarnya.

Kasus Korupsi 

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero).Keempat saksi itu adalah Asst to President Director PT Grand Kartech Tbk, Widiasih; Asst to Finance Director PT Grand Kartech Tbk, Supriantini Priandini; Finance Director PT Grand Kartech Tbk, Johanes Budi Kartika; dan Asst to President Director PT Grand Kartech Tbk Vivy Mayestika.

Jubir KPK Febridiansyah memberikan pernyataan tentang peneriksaan kasus korupsi direksi Krakatau Steel

“Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WNU (Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel. Keempatnya ialah Direktur Teknologi dan Produksi Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro; pihak swasta, Alexander Muskitta; Presdir PT Grand Kartech, Kenneth Sutradja; dan Bos Tjokro Group, Kurniawan Eddy Tjokro.

7 Tahun Rugi, Hutang Menggunung

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) di bawah pimpina Silmy Karim sedang fokus melakukan restrukturisasi, meliputi model bisnis, utang serta struktur organisasi.

Dirut PT Krakatau Steel Tbk (Persero), Silmy Karim

Ia juga mengatakan restrukturisasi di dalam tubuh Krakatau Steel (KS) sudah menjadi sedemikian krusial dan tidak bisa ditawar-tawar lagi demi menyehatkan kinerja keuangan perseroan yang memiliki utang menggunung dan terus menderita kerugian dalam tujuh tahun terakhir.

“Semua restrukturisasi itu wajib, tidak bisa dihindari. Selama tujuh tahun berturut-turut kan KS rugi, kita terlambat melakukan restrukturisasi. Jika pun sudah pernah melakukan itu, tidak terjawab karena kenyataannya kan rugi,” kata Silmy di kantornya, Senin (1/7/2019).

Ia menjelaskan, lini bisnis yang bermasalah di KS saat ini adalah bisnis baja pada induk perusahaan, bukan bisnis penunjangnya. Kalau ini tidak diobati melalui restrukturisasi, maka berapapun aset dan anak usaha yang dijual hanya akan menyambung napas saja.

“Bisnis penunjangnya itu rata-rata, bahkan bisa dikatakan semuanya profit. Bisnis bajanya yang mengalami kerugian. Makanya kalau ini tidak diobati, setelah anak usaha dan aset habis maka akhirnya pasti kolaps,” jelasnya, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Hadapi Industri  Baja Morowali

Hamid Mina, Managing Director PT Indonesia Morowali Industrial Park menjelaskan, selain penambahan produksi baja nirkarat, kawasan industri yang berada di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah ini juga mulai memproduksi baja karbon. Hamid menyebutkan saat ini PT Tsingshan Steel Indonesia sudah berproduksi. Pabrik ini berkapasitas 500.000 ton per tahun yang hasilnya bisa berupa low Ni dan baja karbon sesuai dengan permintaan pasar.

“Sementara ini sedang memproduksi carbon steel sama seperti Krakatau Steel,” katanya.

Kawasan Industri Morowali hingga saat ini telah menyerap investasi sekitar US$6 miliar yang berasal dari Tsingshan dan Bintang Delapan Group serta pembangunan pabrik baja karbon Dexin Steel Indonesia yang menelan investasi sekitar US$1,1 miliar.

Ilustrasi peleburan baja

Pembangunan pabrik baja tersebut telah dimulai sejak Januari 2018 dan ditargetkan berlangsung 24 bulan sejak pembangunan dimulai, sehingga bakal berproduksi sekitar 2020. Produk baja karbon yang diharapkan akan diproduksi antara lain billet, wire rod, slab, dan bar dengan kapasitas masing-masing sesuai permintaan pasar.

“Rencananya mulai produksi pada Januari 2020,” ujar Hamid.

Sebagai informasi, Dexin Steel Indonesia merupakan perusahaan patungan antara produsen baja asal China Delong Holdings, melalui anak usahanya Delong Steel Singapore Projects, bersama PT Indonesia Morowali Industrial Park dan Shanghai Decent Investment Group.

Berat bagi Krakatau 

Berkembangnya industri baja di Morowali ini akan menjadi tantangan berat bagi Krakatau Steel. Karena ternyata juga memproduksi carbon steel, sama dengan produksi Krakatau Steel. Patut diduga, beredarnya produk baja tanpa SNI seperti tetsebut diatas berasal dari industri di Morowali ini. 

Pengakuan Hamid Mina, Managing Director PT Indonesia Morowali Industrial Park bahwa industri baja di Morowali juga memproduksi carbon steel seperti halnya Krakatau Steel, bertentangan dengan perijinan industri yang diberikan. Hal itu telah ditegaskan oleh Komisaris Krakatau Steel Roy Maningkas.

“Menyalahi perizinan industri yang seharusnya hanya memproduksi baja tahan karat namun telah disalahgunakan untuk memproduksi dan menjual baja karbon,” jelas Roy Maningkas.

Harus Dilindungi 

Krakatau Steel ini sedang sakit parah. Pemerintah harus hadir melindungi. Ini menyangkut marwah perusahaan plat merah dan nasib puluhan ribu tenaga kerja beserta keluarganya.

Kebijakan bebas bea masuk impor baja harus dicabut. Peredaran baja ilegal tanpa SNI harus ditertibkan. Ijin industri baja di Morowali harus dibatasi hanya untuk baja tahan karat saja. Kebijakan restrukturisasi perusahaan harus dilakukan secara bertahap dan adil bagi pekerja, sebisa mungkin meniadakan PHK. Pihak manajemen harus mengikis praktek korupsi, termasuk membatasi keterlibatan para direksi secara langsung atau tidak langsung pada anak ataupun cucu perusahaan. Anak dan cucu perusahaan gemuk dan sehat, sementara ibu induknya kurus dan sekarat, adalah praktek yang kurang sehat.

Tanpa itu semua dilakukan, maka Krakatau Steel sulit diselamatkan. Kematiannya tinggal menunggu waktu. Jangan sampai ini terjadi. Bangsa itu masih menyayangi Krakatau Steel. END(zonasatu)

PENULIS : Budi Puryanto, Tenaga Ahli Komisi VI DPR RI (2014-2018), Pemred zonasatunews.com

EDITOR : Setyanegara

 







Tags: ,
banner 468x60