Pemerintah Serahkan Blok Corridor ke Conoco, Ini Alasannya

Pemerintah Serahkan Blok Corridor ke Conoco, Ini Alasannya
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto




JAKARTA, Zonasatu News – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan keputusan pengelolaan Blok Corridor pasca kontraknya habis pada 2023 ditinjau dari kemampuan PT Pertamina (Persero) dalam mengelola blok migas terminasi. Dwi Soetjipto Kepala SKK Migas, mengatakan kondisi turunnya lifting migas di blok-blok terminasi yang dikelola Pertamina menjadi pertimbangan besar dalam pengelolaan Blok Corridor.

“Betul (perhatikan kondisi blok terminasi). Ini untuk kepentingan negara, untuk lihat keberlangsungan optimasi dari produksi dan lifting. Oleh karena itu, transisi harus sebaik mungkin,” kata Dwi dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Senin (29/7).

Persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Corridor telah ditetapkan dengan hak partisipasi (Participating Interest/PI) dikuasai ConocoPhillips (Grissik) Ltd sebesar 46%, sekaligus sebagai operator, Talisman Corridor Ltd. (Repsol) sebesar 24%, dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor sebesar 30%. Hak partisipasi tersebut termasuk 10% yang akan ditawarkan kepada badan usaha milik daerah.

Kontrak bagi hasil Blok Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak 20 Desember 2023 dan menggunakan skema gross split. Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan komitmen kerja pasti (KKP) lima tahun pertama sebesar US$250 juta dan bonus tanda tangan sebesar US$250 juta.

Poin menarik dari keputusan blok Corridor adalah ConocoPhillips tetap menjadi operator pada tiga tahun pertama setelah 2023, sehingga perusahaan asal Amerika Serikat tersebut tetap menjadi operator hingga 2026.

Menurut Dwi, pemerintah tidak ingin penurunan kinerja dalam beberapa blok terminasi yang dikelola Pertamina terulang, karena itu proses transisi di Blok Corridor sangat diperhatikan.

“Terlihat sekali bahwa intervensi pemerintah dalam proses transisi ini penting, tak bisa lepaskan ke perusahaan oeprator lama dan baru punya kepentingan yang berbeda. Ini salah satu kenapa pemerintah memutuskan operatorship berikutnya seperti itu. Pemerintah memperhatikan keberlangsungan produksi dan lifting,” kata Dwi.(ZN).

Penulis Laporan : Irwan

Editor : Setyanegara 

 

 







Tags: ,
banner 468x60