Soenarko, Dari Militer Ke Bisnis(4): PTUN Cabut Putusan Gubernur

Soenarko, Dari Militer Ke Bisnis(4): PTUN Cabut Putusan Gubernur
Sebuku Group, grup perusahaan pertambangan bijih besi yang terintegrasi tengah menguasai cadangan bijih besi di Kabupaten Sebuku, Kalimantan Selatan dengan potensi sebesar 360 juta ton.




Zonasatu News –Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banjarmasin mengetuk palu putusan sela ketika sidang kelima gugatan PT Sebuku Iron Leteritic Ores (SILO) Group terhadap SK Gubernur Kalimantan Selatan.

Dalam putusan sela itu, majelis sepakat menunda SK Gubernur Kalsel atas tiga pencabutan IUP Operasi Produksi PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal, dan PT Sebuku Sejaka Coal. Putusan sela menunda tiga SK pencabutan IUP merupakan babak baru bagi SILO Group.

SILO Group dipersilakan sejenak beraktivitas lagi mengeruk potensi batu bara di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru.

Seperti diketahui Pada 26 Januari 2018, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor meneken tiga SK pencabutan No: 503/119/DPMPTSP/2018; Nomor: 503/120/DPMPTSP/2018; dan Nomor: 503/121/DPMPTSP/2018. Keputusan itu seketika memantik reaksi perlawanan dari SILO Group, perusahaan induk yang menaungi tiga pemilik IUP tersebut.

SILO berkeyakinan putusan Sahbirin atas tekanan dari pengusaha lokal batu bara yang mengincar lahan pertambangan di sana.

Untuk melawan sikap Sahbirin Noor, SILO menunjuk Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum. Sedari awal, Sahbirin cenderung sembrono ketika meneken tiga SK pencabutan. Setiap ditanya awak media soal alasan tiga SK pencabutan IUP, Sahbirin selalu mengulangi pernyataan yang sama: Atas desakan masyarakat dan kajian lingkungan. Sah-sah saja melontarkan jawaban seperti itu.

Persoalannya, Sahbirin lewat Biro Hukum Pemprov Kalsel, kesulitan menjelaskan detail bagaimana menentukan indikator bahwa mayoritas masyarakat menolak ketimbang setuju atas eksploitasi batu bara. Kejanggalan kedua, tergugat kerap silap ketika ditanya siapa lembaga yang mengkaji dampak lingkungan tersebut. Dari pertanyaan sederhana ini, kemudian ada kesan Sahbirin Noor sangat sembrono ketika meneken SK pencabutan IUP.

Lebih jauh lagi, cara Sahbirin makin menegaskan Kalsel tidak ramah terhadap investor. Ia menciptakan kondisi ketidakpastian hukum di tengah upaya menarik minat investor ke Kalimantan Selatan.

Kasak-kusuk dugaan kongkalikong Sahbirin makin mendekati kenyataan setelah PTUN menunda tiga SK pencabutan. Putusan ini memang belum berkekuatan hukum tetap. Pihak tergugat masih bisa menunjukkan dalil hukum atas pencabutan IUP. Namun, patut diingat, putusan sela sebagai indikasi awal bahwa langkah tergugat mencabut IUP adalah tindakan salah.

Gubernur semestinya mengedepankan asas kepastian hukum saat mengambil kebijakan, bukan mendasarkan tekanan pengusaha lain dan kepentingan pribadi. 

(Selanjutnya Ikuti bagian5)







Tags:
banner 468x60