Bagus TL: MPR Tidak Memiliki Hak Mengubah UUD 1945

Bagus TL: MPR Tidak Memiliki Hak Mengubah UUD 1945

Zonasatu News –Sejak kemerdekaan, dan kemudian sejak MPR dibentuk yang dimulai dari MPRS pasca Dekrit 5 Juli 1959, MPR belum pernah menjalankan wewenangnya dengan sepenuhnya. Apakah itu? Yaitu menetapkan UUD (pasal 3).

Demikian dikatakan Sekretaris Rumah Pancasila, Bagus Taruno Legowo, Senin (10/6/2019).

Bagus berpendapat, UUD yang dimaksud dalam pasal 3 UUD 1945 adalah UUD lain. Jadi bukan UUD 1945.

“UUD 1945 dalam teori organisasi sebenarnya adalah Anggaran Dasar. UUD yang dimaksud dalam pasal 3 UUD 1945 adalah seperti Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam suatu organisasi. Itu yang belum pernah dibuat oleh MPR,” jelasnya kepada zonasatunews.com.

Semua tidak ada yang menyadari hal itu. Lalu UUD (ART) apa yang harus dibuat dan ditetapkan oleh MPR?

UUD KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA (seperti bunyi judul Bab III UUD 1945).

“Disitulah letak kedaulatan rakyat (pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat) ditentukan dan mulai dilaksanakan),” kata Bagus lewat keterangan tertulis.

Dalam hal amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan hingga dua kali, kata Bagus, pertanyaan mendasarnya adalah bahwa suatu UUD diamandemen karena di dalam UUD itu terdapat pasal yang dianggap salah/keliru atau sudah tidak relevan sehingga karenanya perlu diubah/diamandemen.

“Jika demikian, pasal-pasal apakah di dalam UUD 1945 yang dianggap salah/keliru/sudah tdk relevan? Itu jika benar bahwa UUD 1945 bisa diamandemen,” jelasnya.

Padahal, menurut alumnus ITS ini, UUD 1945 tidak bisa diamandemen. MPR tidak memiliki hak mengubah UUD 1945.

“Bagaimana bisa MPR yang terlahir oleh UUD 1945, kemudian mengubah dan menetapkan UUD 1945? Apakah seorang ibu yang melahirkan anak memerlukan penetapan seorang anak sebagai seorang ibu?,” tegas Bagus menutup keterangannya.

 

loading…

Tags: ,
banner 468x60