Diduga Sebar Hoax Dan Fitnah, SETARA Institute Disomasi Penasehat Hukum Prof Suteki

Diduga Sebar Hoax Dan Fitnah, SETARA Institute Disomasi Penasehat Hukum Prof Suteki

Zonasatu News —SETARA Institute mengeluarkan data yang menyebut sedikitnya lima Pegawai Negeri Sipil (PNS)
diduga terpapar radikalisme. Dalam data yang kemudian dikutip oleh CNN Indonesia, Rabu (23/1/2019) tersebut menyebutkan nama Wiqoyah dari Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Jawa Timur dan Eka Puput Warsa yang merupakan ASN Politeknik Negeri Banyuwangi.

Kemudian, Suteki yang merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro, Pegawai BUMN di Riau berinisial D, dan terakhir Triyono Utomo Abdul Bakti yang merupakan ASN Kementerian Keuangan.

Guru Besar Fakultas Hukum Undip Suteki dinonaktifkan dari posisi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip akibat tudingan mendukung radikalisme.Guru Besar Fakultas Hukum Undip Suteki dinonaktifkan dari posisi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip akibat tudingan mendukung radikalisme. (CNN Indonesia/Damar).

“Mereka ini ASN yang memiliki kode etik dan bertanggungjawab secara moral. Namun sampai sekarang belum ada aturan yang jelas terkait preventif dan radikalisme ini,” ujar Bonar Wakil Ketua Setara Institute seperti dikutip CNN Indonesia (23/1/2019)

Menurut Dr.Muhamad Taufik, pengurus IKADIN Solo, data SETARA Institute tersebut jelas hanya mengada-ada dan cacat metodologis dikarenakan beberapa hal:
1. Tidak ada definisi maupun konsesus tolok ukur mengenai radikalisme;
2. SETARA Institute tidak pernah melakukan penelitian langsung terhadap Prof. Suteki;
3. Prof. Suteki belum pernah diperiksa oleh pihak manapun untuk membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut, termasuk tuduhan terpapar radikalisme.

“Model publikasi SETARA Institute yang menulis secara jelas 4 (empat) nama namun menggunakan inisial untuk satu nama lainnya mengindikasikan SETARA Institute tidak yakin terhadap data yang
dikeluarkan,” ujar Taufik, yang juga penasehat hukum Prof Suteki, kepada zonasatunews.com (14/6/2019)

Taufik juga menyebut data SETARA Institute tersebut jelas tidak bonafid, tapi hanya sekelas kliping koran. Data SETARA Institute tersebut bersifat asumtif, ngawur, dan merupakan hoax.

Materi data tersebut juga masuk kategori pencemaran nama baik yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Atas data SETARA Institute tersebut Tim Penasihat Hukum Prof. Suteki dari Pos Bakum DPC IKADIN Surakarta yang beranggotakan Muhammad Taufiq dan WP Djatmiko telah melayangkan somasi pada tanggal 12 Juni 2019 dan berniat akan memperkarakan SETARA Institute melalui jalur hukum pidana.

“Kami meminta Kepolisian menindak SETARA Institute karena telah menyebarkan hoax dan fitnah, serta
menjadikan Hendardi sebagai tersangka,” ujar Taufik.

 

 

loading…

Tags:
banner 468x60