Menang Perkara Tanah, Bangunan Liar Desak Dibongkar

Menang Perkara Tanah, Bangunan Liar Desak Dibongkar
PERJUANGKAN KLIEN: H. Mohammad Sidik SH, kuasa hukum Ipung. Kini sedang menunggu respon Polrestabes Surabaya terkait surat pemberitahuan pengosongan bangunan liar yang berdiri diatas milik kliennya di Surabaya./zonasatunews.com. Dok/Foto Istimewa.




ZONASATUNEWS.COM, SURABAYA–Setelah bertahun-tahun menunggu proses hukum atas perkara tanah miliknya, akhirnya Arif Saifudin alias Ipung bisa bernafas lega.

Sebab, berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), warga Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jatim ini sebagai tergugat dalam perkara ini terus menang.

Hal itu berdasarkan penuturan H. Mohammad Sidik. SH kuasa hukum Ipung selaku tergugat.

Hal itu, sambung advokat asal Kabupaten Sumenep, Madura ini, menguatkan bukti kepemilikan atas tanah yang berlokasi di jalan Bulu Jaya V belakang Vihara Dharma Jaya, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya itu.

Anehnya, kata pengacara yang akrab disapa Sidik ini, meski menang atas perkara yang digugat oleh Ongko Tikdojo warga Surabaya ini, bangunan liar hingga kini tetap berdiri diatas tanah seluas 3.700 meter persegi itu.

“Klien kami saat itu cuman menertibkan plang dan beberapa sarana yang tiba-tiba terpasang diatas tanah miliknya. Lalu diperkarakan oleh Ongko yang ngaku memiliki tanah tersebut,”ungkap Sidik, Sabtu 22 Februari 2020.

Tetapi, hasil proses hukum, mulai hasil sidang di PN Surabaya, lalu jaksa Kejari Surabaya banding ke MA, Ipung selaku tergugat menang.

Berdasarkan putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, pihak Ipung lewat kuasa hukumnya bersuratan. Surat itu dikirim ke Kapolrestabes Surabaya dengan tembusan Kapolri, Kapolda Jatim dan sejumlah lembaga terkait.

“Intinya, kami memberitahu. Bila bangunan liar itu tak kunjung dikosongkan, akan ditempuh jalur hukum lebih lanjut,”papar pria yang juga aktivis anti korupsi ini.

Sebab, tanah Ipung itu diperkuat bukti otentik sebagai bukti riwayat kepemilikan tanah yang diketahui diserobot orang saat dirinya nertibkan fasilitas yang berdiri diatas tanah miliknya.

“Apabila seperti warning dalam surat tak diindahkan, kami pasti melangkah pada proses hukum pula. Termasuk kemungkinan pemilik membongkar paksa bangunan liar,” tandasnya.

Selain itu, Sidik merencanakan gugatan ke para pihak. Yakni, mereka yang diduga terlibat pada proses penerbitan sertifikat tanah atas nama Ongko. Kuat dugaan, proses pembuatan sertifikat itu terdapat kejanggalan. Mulai tingkat kecamatan hingga BPN Surabaya.

“Kami pelajari bukti dugaan adanya permainan dalam proses penerbitan sertifikat itu. Bila ditemukan pemalsuan dokumen, kami akan tempuh jalur hukum,” pungkas H. Mohammad Sidik ini.

Editor : Setyanegara 







banner 468x60