Pasal penghinaan kepala negara itu cocoknya di Belanda sebab kepala negaranya seorang ratu, di Indonesia seorang Presiden sangat beda

Pasal penghinaan kepala negara itu cocoknya di Belanda sebab kepala negaranya seorang ratu, di Indonesia seorang Presiden sangat beda
Dr. Muhammad Taufiq, dosen Pasca Sarjana Universitas Djuanda Bogor




ZONASATUNEWS.COM –Pasal penghinaan kepala negara itu cocoknya di Belanda sebab kepala negaranya seorang ratu di Indonesia seorang Presiden sangat beda

Menurut hemat saya pasal-pasal tersebut sebaiknya tidak dimunculkan kembali dalam Rancangan KUHP yang baru. Alasannya, pasal-pasal itu dianggap memunculkan semangat neokolonialisme.

“Sebelum tahun 1946, Pemerintah Hindia Belanda memang menerapkan Pasal Penghinaan Terhadap Ratu, karena ratu adalah simbol negara,” jelas Taufiq

Pasal Penghinaan Terhadap Ratu dipertahankan oleh pemerintah pasca kemerdekaan menjadi Pasal Penghinaan Presiden. Taufiq berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa diadopsi karena Belanda menganut sistem monarki parlementer, sementara Indonesia menganut sistem presidensial.

“Di Belanda, kepala negara adalah ratu yang merupakan simbol, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri, tidak ada pasal penghinaan terhadap perdana menteri. Di Indonesia, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara adalah presiden,” lanjutnya.

Sementara, Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah 154 dan 155 KUHP yang sering disebut hatzaai artikelen merupakan warisan kolonial dan diambil dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie.Pasal tersebut berisi pidana bagi perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.

Doktor Taufiq menegaskan bahwa dalam penegakan demokrasi, kepala pemerintahan dan pemerintah tidak bisa bebas dari kritik. Adanya perlindungan khusus terhadap presiden dan pemerintah melalui hukum pidana, dapat disalahgunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan tanpa kontrol.

Di Orde Baru yang sarat dengan antikritik, Pasal Penghinaan Presiden ternyata belum populer. Hal tersebut dikarenakan adanya Undang-Undang Antisubversif atau PNPS 11/1963 yang dapat dengan mudah digunakan oleh presiden dan penguasa untuk melindungi diri mereka.

“Setelah Orde Baru dan Undang-Undang Antisubversif dicabut, kasus pemidanaan terhadap para pengkritik presiden menggunakan Pasal Penghinaan Presiden. Sejak 1999, Ada enam kasus yang diajukan ke persidangan karena dianggap menghina presiden,” ungkap Taufiq

Pakar pidana yang mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi itu menegaskan pada 6 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 134, 136 bis, 137, 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan konstitusi. Lalu pada 17 Juli 2017 Mahkamah Konstitusi menyatakan hatzaai artikelen tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

“MK menyatakan Pasal 134, 136 bis, dan 137 itu bertentangan dengan konstitusi karena posisi jabatan presiden atau wapres yang dilindungi khusus membuat seseorang tidak setara di mata hukum,” kata Taufiq

Saat ini, langkah pemerintah dalam mempertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam Rancangan KUHP disesalkan berbagai pihak. Ngga cocok dan ngawur, kenapa? Kepala negara kita bukan seorang Ratu, di sana kepala pemerintahan seorang Perdana Menteri dan pasal penghinaan Perdana Menteri di Belanda tidak ada. Pasalnya, dalam Rancangan KUHP yang sedang diajukan ke DPR, sanksi penghinaan presiden/wakil presiden dipidana penjara paling lama sembilan tahun.

“Kalau tindak pidana di atas lima tahun, maka yang disangkakan nanti bisa langsung ditahan. Kasihan teman-teman aktivis,” tutur Doktor ke-10 alumni PDIH (PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM ) FH UNS itu menegaskan.

Editor :Setyanegara 







Tags: , ,
banner 468x60