RUU Omnibus Law akan bubarkan SKK Migas, benarkah?

RUU Omnibus Law akan bubarkan SKK Migas, benarkah?
Ilustrasi eksploitasi migas di laut (lepas pantai)




ZONASATUNEWS.COM–Rancangan undang-undang yang mengatur banyak hal, mayoritas berisi soal perizinan bangunan , perizinan berusaha, pemberdayaan UKM, ketenagakerjaan dan lainnya (omnibus law), telah masuk ke DPR 

RUU  yang belum ada nomor dan diberi nama RUU Cipta Kerja ini, didalamnya ada pasal tentang SKK migas.

Untuk sektor minyak dan gas atau migas, tertuang di halaman 238 pasal 41.

Dalam pasal tersebut ditulis, beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi ada perubahan.

Dalam pasal tambahan tersebut, tersirat sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Berikut adalah kutipan pasalnya;

Pasal 4A :
 (1) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai 
Pemegang Kuasa Pertambangan.

(2) Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

(3) Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat.

(4) Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

SKK Migas diganti dengan istilah Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMK) pelaksana kegiatan usaha hulu migas.

Apakah artinya SKK Migas akan dilebur kembali ke Pertamina? atau ada BUMN baru khusus atur hulu migas nasional?

Terkait hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, belum mau memberikan penjelasan.

Nasib SKK Migas berikutnya ada didapur DPR. Apakah DPR setuju rancangan Pemerintah untuk menghapus SKK Migas atau menolaknya.

Editor : Setyanegara 

 







banner 468x60