Beda Panama Papers dan Pandora Papers

Beda Panama Papers dan Pandora Papers
Ilustrasi Panama Papers




ZONASATUNEWS.COM, JAKARTA — Dunia dibuat gempar oleh laporan Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (IJIC) yang berisi data-data kekayaan di surga pajak mulai dari pemimpin dunia hingga artis ternama, yang disebut Pandora Papers.
Sebelumnya, laporan serupa juga pernah terjadi pada 2016 dengan nama Panama Papers. Ketika itu, sebanyak 11,5 juta data dari firma hukum offshore, Mossack Fonseca, bocor.

Kedua dokumen itu memiliki kesamaan yakni melaporkan para elitis, informasi perusahaan hingga nama pemilik yang memiliki perusahaan cangkang di kawasan surga pajak.

Lalu apa beda Pandora Papers dengan Panama Papers?

Pandora Papers

Secara umum beda Panama Papers dan Pandora Papers di antaranya Pandora Papers merangkum 2,95 terabyte mengenai bisnis para elite dunia dari 200 negara di situs resmi ICIJ.




Di daerah surga pajak, para elite membentuk perusahaan atau jaringan bisnis lain untuk memberi properti atau menyembunyikan aset di negara lain. Praktik ini diterapkan untuk menghindari pajak.

Beberapa pejabat atau politikus di Indonesia juga tercantum dalam Pandora Papers, salah satunya Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut disebut menjabat di salah satu perusahaan cangkang yang terdaftar di Panama, Petrocapital S.A.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, membenarkan atasannya sempat menjabat sebagai direktur utama petrocapital SA pada 2007 hingga 2010.

Selain Luhut, ada sederet pemimpin dunia lain. Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, diduga diam-diam memiliki jariangan perusahaan offshore. Lingkaran terdekat Perdana Menteri Pakitsan, Imran Khan juga dikabarkan memiliki perusahaan dan perwalian yang memegang jutaan dolar.

Lainnya, seperti Perdana Menteri Ceko Andrej Babus, Pemimin Yordania Raja Abdullah II, dan Presiden Rusia Vladimir Putin

Penyelidikan tersebut berdasarkan kebocoran data rahasia dari 14 perusahaan layanan keuangan di surga pajak. Perusahaan itu menyediakan jasa bagi individu atau korporasi yang ingin membangun perusahaan cangkang atau jaringan bisnis di surga pajak.

Data yang dihimpun ICIJ mengandung informasi dari perusahaan di surga-surga pajak, seperti British Virgin Islands, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota, dan kawasan rahasia lainnya.

Perusahaan itu menawarkan jasa merahasiakan identitas dari publik atau regulator negara. Kerap, perusahaan itu membantu pembukaan akun di bank di berbagai negara dengan regulasi finansial tak ketat.

Di surga pajak tak ada aturan pajak, kalaupun ada hanya sedikit.

Menurut IJIC, perusahaan offshore itu memberi layanan untuk 336 politikus, yang berbasis di Panama, Alcogal, Trident Trust melayani klien pejabat dan politikus paling banyak yaitu 161 dan 97 orang.

Panama Papers

Sementara Panama Paper, kebocoran data diperoleh dari media Jerman, Süddeutsche Zeitung, yang dibagikan kepada IJIC serta mitranya The Guardian dan BBC.

Dokumen itu mengungkapkan ada 143 politis, keluarga dan rekannya yang menggunakan perusahaan offshore di surga pajak.

Perusahaan seperti Google, Apple, Amazon, dan Starbucks juga disebut mempunyai anak usaha yang berlokasi di yurisdiksi surga pajak. Tujuan utamanya adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar di negara asalnya maupun di negara dari penghasil (source country).

Putin juga tercantum dalam dokumen itu. Selain pemimpin Rusia ada pula Nawaz Sharif, perdana menteri Pakistan; Ayad Allawi, mantan perdana menteri sementara dan mantan wakil presiden Irak; Petro Poroshenko, presiden Ukraina; Alaa Mubarak, putra mantan presiden Mesir; dan Perdana Menteri Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

Laporan Panama Papers memang berasal dari kebocoran data dari penyedia jasa atau firma hukum, Mossack Fonseca. Perusahaan ini berbasis di Panama yang layanannya mencakup penggabungan perusahaan pajak surga seperti Kepulauan Virgin britania Raya.

Negara-negara surga pajak tidak terikat dengan perjanjian pajak negara-negara lain sehingga mereka tidak memiliki kewajiban melakukan pertukaran informasi.

Selain itu, tidak ada persyaratan mengenai anggota manajemen lokal maupun keharusan manajemen untuk melakukan pertemuan tahunan di negara tersebut.

Lebih dari 214 ribu informasi perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara surga pajak.

Perusahaan tersebut milik warga Panama, namun mampu menjalankan operasi di seluruh dunia. Situs webnya menawarkan jaringan global dengan 600 orang yang bekerja di 42 negara.

Kebocoran data oleh firma itu disebut menjadi salah satu yang terbesar bahkan melebihi kebocoran saluran diplomatik AS yang dirilis WikiLeaks pada tahun 2010.

Meski demikian, menggunakan offshore tak melulu dicap sebagai penjahat, Penggunaan struktur offshore sepenuhnya legal. Ada banyak alasan yang sah untuk melakukannya.

Pelaku bisnis seperti Rusia dan Ukraina biasanya meletakan aset mereka di luar negeri untuk menghindari serangan, atau sebagai perencanaan warisan.

Namun, ada pula oknum tertentu yang memanfaatkan perusahaan offshore untuk menghindari pajak.(CNN Indonesia)

EDITOR : REYNA







banner 468x60