Oleh: Tjahja Gunawan
(Penulis Wartawan Senior)
Awalnya saya mengetahui keberangkatan Menhan Prabowo Subianto ke China setelah membaca tulisan sahabat saya Dr Syahganda Nainggolan berjudul: “Dibawah Lindungan Peking Vs Dibawah Lindungan Ka’bah”.
Setelah googling di internet, ternyata benar Prabowo diundang khusus oleh Presiden China Xi Jinping untuk datang ke Negeri Tirai Bambu tanggal 31 Maret- 2 April 2024.
Yang membuat saya terkejut, ternyata undangan Xi Jinping ditujukan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih RI. Sebagaimana diberitakan Detik, Kementerian Luar Negeri China menyebut undangan itu ditujukan Xi kepada Prabowo sebagai Presiden terpilih Indonesia.
KPU memang sudah mengumumkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres 2024. Namun, kemenangan itu diperoleh dengan cara curang karena adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan Presiden Jokowi.
Jokowi telah secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Logika sederhananya, tidak mungkin kemenangan Prabowo-Gibran bisa diraih tanpa ada intervensi Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, Tim Hukum Paslon 01 Anies Baswedan-Gus Imin dan Tim Hukum Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menggugat KPU dan Bawaslu ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hasil Pilpres 2024 tersebut.
Kedaulatan Indonesia
Saya sangat menyayangkan keberangkatan Prabowo ke China ditengah proses sidang perselisihan hasil pemilu yang belum selesai.
Ketika Prabowo berangkat ke China memenuhi undangan Xi Jinping pada Ahad 31 Maret 2024, para hakim di MK belum memutuskan sengketa Pemilu Presiden 2024.
Seharusnya, Menhan Prabowo Subianto bisa menahan diri atau mengundurkan waktu keberangakatannya ke China hingga adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Faktanya kan tidak begitu sehingga sebagian kalangan akhirnya menyimpulkan bahwa Prabowo lebih tunduk pada Presiden China Xi Jinping ketimbang menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di MK.
Keberangkatan Prabowo ke China yang terkesan mendadak, juga menunjukkan kedaulatan hukum Indonesia tidak dihormati oleh Presiden China Xi Jinping dan Prabowo Subianto.
Kenapa ini terjadi ? Ya karena kedaulatan ekonomi Indonesia sudah dikuasai China. Hampir semua kegiatan ekonomi dan bisnis di Tanah Air, kini sudah berada dalam cengkraman China. Demikian pula proyek besar yang dibangun rezim Presiden Jokowi seperti KA Cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, bohir atau sponsor dibelakangnya adalah China. Berbagai kegiatan usaha sumber daya alam di Indonesia, juga tidak lepas dari dominasi perusahaan China.
Setelah menguasai kedaulatan ekonomi, Negara China secara perlahan ingin menunjukkan kekuasaannya atas kedaulatan hukum dan politik di Indonesia.
Undangan Jinping ke Prabowo sebagai Presiden terpilih untuk datang ke China di saat sengketa proses sidang di MK belum selesai, menunjukkan ambisi kekuasaan Presiden China Xi Jinping dalam mengambil alih kedaulatan hukum dan kedaulatan politik di Indonesia.
Jika melihat peta politik Indonesia sekarang, sangat boleh jadi desain politik dan hukum termasuk produk UU yang dibuat DPR, dirancang oleh China. Selanjutnya Presiden Jokowi tinggal melaksanakan saja. Kemudian nanti, dilanjutkan oleh Prabowo Subianto.
Keadaan Indonesia sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Sudah jauh melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa ini. Kedaulatan bangsa dan negara sudah digadaikan. Sementara generasi penerus bangsa hanya menjadi “budak” perusahaan-perusahaan China di Indonesia.
Setelah berhasil menguasai ekonomi Indonesia, pemerintah dan dunia usaha di China seolah sudah mengetahui kelemahan bangsa Indonesia termasuk mental para elite kekuasaannya. Sehingga dengan begitu, China memiliki formula untuk menaklukkan Indonesia mulai dari hulu sampai hilir.
Berdasarkan jadwal yang dirilis Kemenlu China, selama berada di Negeri Tirai Bambu, Prabowo Subianto akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping. Ia juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang. “Mereka akan bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral dan isu-isu yang menjadi kepentingan bersama,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian seperti dikutip dari situs resmi Kemlu China, Ahad (31/3/2024).
Dulu para pendiri bangsa Indonesia, telah mengorbankan harta dan jiawanya dalam melawan dan mengusir penjajah. Kini setelah Indonesia Merdeka lebih dari 78 tahun, bangsa ini digadaikan kepada China. Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, telah digadaikan oleh sekelompok elite kekuasaan demi kepentingan pangkat, jabatan dan kekayaan.
Sementara sebagian rakyat Indonesia sengaja dibiarkan hidup dalam kubang kemiskinan. Bahkan kemiskinan rakyat Indonesia sengaja dibiarkan dan dipelihara agar bisa dimanfaat dan dijadikan objek politik oleh pada elite dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
Prabowo Subianto seharusnya malu dengan para pahlawan dan pejuang negara ini. Ketika Presiden Xi Jinping meminta datang ke China, apakah Prabowo Subianto masih memilik jiwa korsa dan patriotisme ?
EDITOR: REYNA
Related Posts
Yunani menyerukan strategi iklim pragmatis untuk menjaga daya saing Eropa di COP29
Perdana Menteri: Rusia berencana mencapai netralitas karbon pada tahun 2060
Perdana Menteri Hungaria: Petani tidak boleh menanggung biaya perubahan iklim atau transisi hijau
Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan menandatangani kesepakatan kemitraan strategis tentang energi hijau
Demonstran pro-Palestina menerobos kantor perusahaan pertahanan Leonardo di Turin, Italia
Kelompok sayap kanan Parlemen Eropa menolak bahas larangan Israel terhadap UNRWA
Prabowo Bertemu Pemegang Kekuasaan Amerika Serikat
Dunia menghadapi kebutuhan kritis $2 triliun untuk pendanaan iklim tahunan
Pemimpin Afrika mendesak negara-negara Barat untuk menghormati komitmen perubahan iklim
Konferensi perubahan iklim PBB : Tanpa pengurangan emisi yang cepat dari dua pertiga negara, setiap orang akan menghadapi “harga yang sangat mahal”
No Responses