Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih
Dalam pemilu Borjuis rakyat tak ubahnya kumpulan domba yang di beri opsi memilih binatang buas mana yang di persiapkan untuk memangsa mereka ( Richard Wolff )
Pengadilan perselisihan Pilpres di MK masih berlangsung, Xi Jinping sebagai Borjuis mungkin merasa sebagai penguasa atau defacto memang sebagai pengendali dan penguasa di Indonesia buru buru memanggil Prabowo yang telah di tetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024, agar segera menghadap Tuannya
Sinyal politiknya sama dengan ketika Quick Count jauh hari sudah mengumumkan pemenang Pilpres adalah Paslon 02 – lengkap dengan aksesoris angka kemenangannya.
Undangan Xi Jinping kepada Prabowo ditengah perselisihan Pilpres masih berlangsung di MK adalah bentuk lain merupakan unjuk kekuatan ( “Show of Force” ) seperti memberi pesan bahwa atas jaminan RRC semua hambatan atau penghambat bisa di musnahkan.
Kita rakyat Indonesia harus waspada atas bermacam-macam tipuan Jokowi patut diduga atas remote dari kekuatan yang lebih besar telah memporak porandakan proses demokrasi hanya sekedar permainan aksesoris .
Atas undangan Xi Jinping “Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto hari ini ( Minggu ) berangkat dari Jakarta untuk melakukan kunjungan resmi ke Republik Rakyat China sampai dengan tanggal 2 April 2024”.
Basa basi politik untuk konsumsi rakyat jelata bahwa kunjungan Prabowo dalam rangka memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral negara, terutama di bidang pertahanan.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kedua negara dalam memperkuat dialog dan kerja sama strategis, yang sangat penting bagi keamanan dan stabilitas regional.
“Basa basi retoris tersebut bisa mengecoh atas kejadian politik yang sebenarnya sedang berlangsung di Indonesia bahwa Cina terus melebarkan dan memperkuat politik inspansi OBOR dan memperkokoh politik Lebensraum – nya (“ruang hidup”, berarti tanah dan bahan mentah), dan ruang tersebut harus di ambil dari Indonesia.”
Sinyal lain yang sedang terjadi atas panggilan Xi Jinping kepada Prabowo adalah akan adanya pesan bahwa Prabowo harus terlibat memperkuat mematahkan semua keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan merugikan Oligarki dan Cina.
Pada bulan Juni 2023 Presiden Xi Jin Ping bersama para petinggi komunis lainnya coba membahas perkembangan politik di Indonesia. Bahkan saat itu hadir politisi dari Indonesia
Kegelisahan Xi Jinping telah bisa diatasi dengan baik oleh Jokowi dengan rekayasa politiknya yang sangat brutal asal Paslon O2 bisa menang.
Dengan cara apapun pada Pilpres 2024 dengan resiko politik dan ekonomi sebesar apapun Paslon O1 dan O3 harus bisa di lumpuhkan
Kekuatan pendulum yang akan merubah landscape politik secara nasional dan internasional, sesuai arah kekuasaan kebijakan komunis dipastikan akan di matikan. Cina sangat khawatir deal deal kerjasama politik dan ekonomi dengan Cina di tata ulang kaum reformis.
Sayang niat licik tersebut sudah tercium dan ketahui masyarakat luas, yang sudah muak dengan akal bulusnya akan muncul sebagai tameng kekuasaan boneka pengabdi penjajah gaya baru.
Unjuk kekuatan ( Show of force ) harus dilawan dengan pengadilan rakyat sebagai pemilik syah kekuasaan. Politik itu dinamis , kekuasaan pasti silih berganti dan musim berburu segera tiba. Pengadilan rakyat pasti akan mengadili Jokowi.*
EDITOR: REYNA
Related Posts
AS tolak laporan Amnesty yang menyebutkan Israel melakukan genosida di Gaza
Perusahaan Prancis Orano kehilangan kendali tambang uranium ke Nigeria
Penggunaan ‘Undang-Undang Invasi Den Haag’ oleh AS untuk mengancam ICC memicu reaksi keras
Volume e-commerce Uni Emirat Arab akan mencapai $11,5 miliar pada tahun 2029
Hamas: Kematian tawanan Israel membuktikan kegagalan Israel dalam menggunakan kekuatan untuk membebaskan mereka
Israel mengecam laporan Amnesty tentang genosida Gaza
Amnesty mengatakan Israel melakukan genosida di Gaza
Sekjen PBB menyambut baik berakhirnya darurat militer di Korea Selatan
Kita Harus Faham DNA Media Barat
MOU Indonesia-China: Langkah Strategis dalam Optimalisasi Sumber Daya dan Reduksi Ketegangan Geopolitik di Laut China Selatan
No Responses