Kornas MP BPJS: Perpanjangan Akreditasi 6 Bulan RS Mitra BPJS Hanya Akal-Akalan

Kornas MP BPJS: Perpanjangan Akreditasi 6 Bulan RS Mitra BPJS Hanya Akal-Akalan
Kornas MP BPJS Hery Susanto

loading…


Jakarta, Zonasatu News–Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS, Hery Susanto mengkritik sikap BPJS Kesehatan yang memutuskan kerjasama dengan 65 rumah sakit hanya karena alasan akreditasi. Menurut Hery perpanjangan akreditasi 6 bulan bagi RS mitra BPJS itu hanya akal-akalan saja.

“Perpanjangan akreditasi 6 bulan bagi RS mitra BPJS itu hanya akal-akalan doang. Yang ujungnya mereduksi jumlah RS pribumi dan akan segera dikuasai asing dan aseng. Menyelesaikan akreditasi sejak 2014 saja di era pemerintahan Jokowi tidak tuntas, apalagi cuma waktu 6 bulan. Makin yakin untuk 2019 kita harus ganti Presiden RI, bukan lagi Jokowi”, kata Hery kepada Zonasatu News, Selasa (8/1)

Sebelumnya Menteri Kesehatan telah menerbitkan surat rekomendasi untuk rumah sakit yang belum terakreditasi agar tetap bisa melayani masyarakat peserta program JKN-KIS dengan syarat harus menyelesaikan proses akreditasi paling lambat Juni 2019.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek

Menurut Hery, untuk mendapatkan akreditasi rumah sakit dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Sangat mahal. Belum lagi prosesnya yang ribet dan belibet.

“Kalaupun masalahnya beresin akreditasi ini juga tidak mudah. Itu dari tahun 2013 Permenkses yang mengharuskan terakrediasti mitra BPJS Ini mau sampai kapan. Prosesnya ribet, belibet dan mahal,” tutur Hery.

Hery juga menyatakan kalau rumah sakit masih kesulitan keuangan karena BPJS belum membayar dana pelayanan pasien.

“Yang menjadi pertanyaan, darimana rumah sakit mendapatkan uang untuk proses akreditasi? Uang rumah sakit masih di BPJS. BPJS masih ngutang dengan rumah sakit,” ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan kepada BPJS untuk membayarkan dulu utang-utangnya kepada rumah sakit. Kalau tidak salah, ungkap Hery, BPJS masih utang 5,7 triliun.

 

 

 

loading…



banner 468x60