Agus Mualif : Perubahan Besar Arah Kabinet

Agus Mualif : Perubahan Besar Arah Kabinet




Oleh : Agus Mualif

Menjelang pelantikan, Presiden Jokowi menyatakan bahwa formasi kabinet sudah selesai 100 %. Setelah pelantikan berjanji akan memperkenalkan susunan menteri kabinet pada hari senin 21 Oktober dan akan melantiknya hari rabu atau kamis. Ternyata hari senin sesi perkenalan kabinet tidak berjalan mulus, mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan besar dan serius dalam arah dan susunan itu.

Siapa yang dapat merubah susunan itu ?. Hanya tiga orang yang dapat merubahnya, yaitu Megawati, Prabowo dan tentu bersama Jokowi. Sangat mungkin sampai pada hari senin 21 Oktober, Megawati belum menyetor nama, sampai unsur dari Prabowo mendapat panggilan dari Jkw baru kemudian nama dari PDIP disetorkan.

Apa kira kira yang membuat terjadinya perubahan arah kabinet ? Paling tidak ada 2 (dua) hal penting yang menjadi catatan dalam periode pertama Jokowi dan selama prolog sampai epilog pilpres. PERTAMA , adalah masalah politik, hukum, pertahanan dan keamanan, yang mengarah pada terjadinya pembelahan masyarakat secara serius yang bila tidak ada perubahan dalam pendekatan penyelesaiannya, hal tersebut dapat berpotensi terjadinya disintegrasi dan KEDUA adalah kebijakan impor dan investasi yang telah memukul komoditas rakyat seperti beras dan garam, dan komoditas dasar ekonomi negara seperti semen dan besi. Dua hal ini hanya bisa diselesaikan dengan komitmen kuat secara bersama sama dari semua kekuatan politik negara.




Problem pertama muncul sejak kasus Ahok berlanjut demo bersih namun berskala kolosal dari kaum muslim yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah dengan menebar secara masif isu ideologis tentang aku Pancasila, aku NKRI, aku bineka dan pada saat yang sama menempatkan pendemo sekaligus lawan politik (baca : oposisi) sebagai kelompok yang anti Pancasila, anti NKRI, anti toleransi, kelompok radikalis.

Selama prolog sampai epilog pilpres, isu ideologis yang membelah ini, diakhiri dengan demo besar yang didukung oleh sejumlah besar pensiunan jendral. Demo besar perhitungan pilpres di tangani dan dihalau secara keras bahkan terlihat brutal sehingga menimbulkan beberapa kurban jiwa dan dilanjutkan dengan penangkapan dan pemenjaraan aktivis maupun lawan politik. Pembelahan secara keras ini bahkan menjalar ketubuh TNI dan keluarganya.

Hasil pilpres menunjukkan bahwa suara keluarga TNI terpecah dan mayoritas justru tidak mendukung pemerintah. Belum pernah terjadi sejak masa orde lama, pecahnya TNI terlihat secara gamblang. Menjelang masa akhir tugas DPR, RUU revisi Undang Undang KPK yang dilakukan secara diam diam menyebabkan demo kolosal dari mahasiswa dan pelajar bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi banyak pula terjadi di kota lainnya, dan kembali ditangani secara keras sehingga menimbulkan kurban jiwa dan luka parah. Terakhir mencuat dari tempat yang jauh sebuah nada menyindir peritiwa drama penusukan Wiranto yang muncul dari keluarga TNI. Lepas dari drama itu apakah benar atau hanya sebuah rekayasa, hal tersebut telah membuat KASAD harus menjatuhkan palu godamnya. Tentu hal ini sebenarnya menunjukkan seriusnya perpecahan di tubuh keluarga TNI.

Tulang punggung pertahanan negara telah retak. Dan retaknya ini memancing munculnya kelompok separatis yang membuat kerusuhan secara besar besaran yang menimbulkan banyak kurban jiwa dan kerusakan besar property pemerintah maupun rakyat. Aparat pertahanan dan keamanan seakan tidak berdaya menanggulangi kerusuhan itu.

Demo pilpres dan kerusuhan separatis ini juga menyimpan bara sentimen keagamaan yang sewaktu waktu dapat tersulut apabila tidak ada penangan yang tepat. Masalah ini sepertinya tidak dapat ditangani sendiri oleh pemerintah, karena telah hilangnya kepercayaan dari banyak masyarakat.

Diperlukan penanganan bersama dengan komitmen kuat dari kubu kubu kekuatan politik. Perlu rekonsiliasi yang harus dimulai dari dalam tubuh kabinet baru untuk memadamkan bara pembelahan ini. Sumber bara harus dipadamkan dengan pendekatan yang dapat dipercaya dan diselesaikan secara tuntas. HRS harus dipulangkan secara terhormat, tahanan politik direhabilitasi secara terhormat, dan isu ideologis yang tidak ada faktanya harus diakhiri, sehingga rekonsiliasi dapat disebut berhasil.

Ekonomi dalam periode pertama kabinet Jokowi ternyata tidak membaik. Arah perbaikan tidak nampak, bahkan ada gangguan dari kebijakan impor yang memukul komoditas rakyat dan komoditas strategis ekonomi negara. Peningkatan investasi yang terus menurun dibarengi dengan maraknya tenaga kerja asing ilegal. Banyak paket kebijakan ekonomi namun tidak ada hasil yang nyata. Ekspor terus menurun sebaliknya impor terus meningkat, muncul deindustrialisasi. Terjadi dobel defisit dalam anggaran negara yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Hal itu membutuhakan penataan ulang ekonomi melalui komitmen dan koordinasi yang kuat serta memangkas kepentingan bisnis jangka pendek kelompok politik yang merusak kebijakan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan sungguh sungguh yang ini hanya bisa muncul dari orang orang yang track record nasionalismenya dapat dipercaya dan disegani sehingga dapat menepis para petualang politik dan bisnis yang merusak dan tidak bertanggung jawab.

Semoga susunan kabinet dapat menyelesaikan masalah yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara.
…… end …..

Editor : Setyanegara 

 







Tags: , , ,
banner 468x60