BAKORNAS LKBHMI PB-HMI Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Metrojaya

BAKORNAS LKBHMI PB-HMI Minta Kapolri Evaluasi Kapolda Metrojaya




ZONASATU NEWS, JAKARTA– Melihat kondisi bangsa saat ini, terlebih dalam berbagai polemik kasus yang juga belum terselesaikan, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (BAKORNAS LKBHMI PB-HMI) dalam hal ini menyatakan sikap agar semua pihak lembaga pemerintahan terkait, agar segera menyelesaikan segala persoalan kasus hukum yang belum terselesaikan. Kamis (05/11/2019), Menteng Jakarta pusat.

Salahsatunya, mendesak pihak Kepolisian Republik Indonesia serta lembaga stakeholder lainnya agar segera menyelesaikan kasus permasalahan pelanggaran HAM saat aksi demonstarasi 21-23 Mei september 2019 silam, terkait sengketa hasil pilpres. pasalnya, Ihwal tersebut sampai saat ini belum menemukan titik terang akan permasalahan kasus pelanggaran HAM ini,bahkan tragisnya hingga bahkan menelan korban jiwa.

BAKORNAS LKBHMI PB-HMI juga meminta serta mendesak agar aparat kepolisian untuk segera menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa/pelajar, sebab hal ini sudah tindakan yang sangat mengecewakan dan keterlaluan karena di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sejatinya dalam memberikan pendapat, menyampaikan aspirasi, unjukrasa dan sebagainya sudah diatur dan dilindungi dalam undang-undang.

Pihaknya pun berharap penuh dalam hal ini, agar menghentikan segala bentuk pengunaan kekuatan yang tidak perlu dan secara berlebihan, apalagi hingga tindakan secara brutal membabibuta yang tidak manusiawi.

Begitu pun terkait hal nya dengan Kapolri yang baru saja diangkat yakni, Idham Azis agar segera melakukan evaluasi terhadap Kapolda Metro Jaya, Gatot Edy Pramono, karena dianggap bertanggung jawab atas penanganan aksi unjukrasa 22-23 Mei 2019 serta aksi unjukrasa 23-26 September 2019, serta penangkapan sejumlah aktivis lainnya.

Pernyataan sikap yang digelar dengan konfrensi pers ini menghimbau agar pihak Polri khususnya melaksanakan semua permintaan tuntutan yang sudah dinyatakan apalagi hal ini menyangkut tentang Nawacita presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang sudah digaungkan/sosialisasikan berulang kali untuk menjaga citra pemimpin dan nama bangsa di mata dunia, sebab hal ini juga berdampak serta ber-efek pada sendi-sendi perekonomian negeri, sebab banyak kasus di NKRI ini yang belum terselesaikan salahsatunya menyebabkan turunnya minat investor dalam berinvestasi serta ketidakpercayaan mata dunia terhadap hukum di negara yang kita cintai bersama ini yang fatalnya lagi dampaknya akan merosotnya perekonomian serta mengalami kesejangan ekonomi di masyarakat sebab turunnya tingkat ekonomi.

“Sebab bila saja tidak di indahkan juga tuntutan yang mewakili dari seluruh masyarakat ini maka kami juga bersama akan turun ke jalan menyampaikan tuntutan ini agar bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku, agar semua pihak terkait dapat untuk memakluminya serta melaksanakannya,” tandasnya







banner 468x60