Demi Kepentingan Umum, LKBHMI PB HMI : Jaksa Agung Wajib Beri Deponering dalam Kasus Luthfi Alfiandi.

Demi Kepentingan Umum, LKBHMI PB HMI : Jaksa Agung Wajib Beri Deponering dalam Kasus Luthfi Alfiandi.
Luthfi Alfiandi, salah satu siswa STM yang ditangkap karena ikut demonstrasi penolakan RUU KUHP dan dituding melawan petugas kepolisian,




Jakarta, Zonasatu News –Luthfi Alfiandi, salah satu siswa STM yang ditangkap karena ikut demonstrasi penolakan RUU KUHP dan dituding melawan petugas kepolisian, kembali viral. pada 1 Oktober 2019, Luthfi resmi ditahan di Polres Jakarta barat. Setelah itu, ia dipindahkan ke tahanan Polres Metro Jakarta Pusat. Luthfi juga dijerat dengan empat pasal diantaranya, Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang dan barang, pasal 212 KUHP juncto pasal 214 ayat (1) KUHP tentang perlawanan terhadap petugas secara bersama-sama, dan pasal 218 KUHP tentang pembangkangan terhadap perintah petugas untuk membubarkan diri dari kerumunan.

Sebelumnya, kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung menjelaskan pihaknya sudah melimpahkan berkas (P21) Luthfi ke Kejaksaan. Polisi memiliki alat bukti berupa foto saat Luthfi memegang bendera dan menutup mukanya karena gas air mata. Foto itu memang sempat viral di jagat maya (sumber: Merdeka.com). Dari hal tersebutlah, Media sosial kemudian meneriakkan tagar #BebaskanLuthfi sebagai aksi penentangan terhadap proses hukum oleh aparat (polisi).

Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI (Abd. R. Rorano) mengemukakan, “ Setidaknya peristiwa yang menimpa Luthfi mengungkap dua fakta kepada publik; pertama; ancaman terhadap kebebasan menyampaikan pendapat (demonstrasi) sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi dan UU no. 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kedua; ada semacam perlakuan diskriminatif terhadap penanganan kasus yang melibatkan pengunjuk rasa dan melibatkan “oknum” aparat dalam aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 maupun aksi unjuk rasa 23-26 September 2019”.




Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI Abd. R. Rorano

Ancaman terhadap kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi dapat dilihat dari adanya tindakan represif aparat negara dalam mencegah aksi demontrasi. Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM menunjukan setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang tahun 2019.

Di Jakarta, kasus penembakan terhadap Harun Al Rasyid yang berusia 15 tahun dalam aksi 22 Mei silam belum juga terungkap. Dalam laporan itu juga disebutkan, anak-anak kerap menjadi sasaran kekerasan, mereka yang ditangkap mengaku diseret, dianiaya, dikeroyok, dipukul, dan ditendang oleh polisi. Dalam demo itu, empat orang dinyatakan meninggal karena ditembak, satu orang meninggal karena kehabisan nafas karena gas air mata, dan empat orang meninggal tanpa keterangan resmi. Pemberian hukuman disiplin terhadap 10 personil aparat kepolisan yang telah terbukti melakukan penganiayaan di beberapa titik aksi 21-22 Mei (Jakarta) juga dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan menjawab keresahan masyarakat selama ini (Sumber: BBC.com).

Selanjutnya Demo mahasiswa ‘Reformasi Dikorupsi’ di Kendari (26 September 2019) yang mengakibatkan dua orang meninggal karena diduga ditembak oleh oknum aparat. Pemberian sanski terhadap keterlibatan enam personil kepolisian juga dipertanyakan akuntabilitasnya setelah dua kali sidang disiplin. Sanksi tersebut hanya berupa peringatan tertulis, yakni penundaan kenaikan pangkat, penangguhan gaji selama satu tahun, dan sanksi 21 hari penempatan di tempat khusus. Mereka dinyatakan tidak menaati perintah pimpinan karena membawa senjata api dengan peluru tajam saat mengamankan demo pada September lalu (Sumber: Voa Indonesia). Padahal, semestinya untuk kasus pembunuhan di luar hukum semestinya diproses dengan menggunakan pasal pidana.

Deponering (Keadilan Bagi Lutfhi)

Deponering atau yang dikenal dengan penyampingan perkara demi kepentingan umum merupakan salah satu wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Hal ini diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa deponering adalah tugas dan wewenang yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas opportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung. Pelaksanaan asas opportunitas tersebut merupakan bagian dari asas diskresi (freies ermesen) oleh Jaksa Agung atau kebebasan bertindak dari Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara.

Sehingga keberadaan asas opportunitas adalah untuk melihat apakah suatu perkara tersebut layak dilakukan penuntutan atau tidak dengan melihat bukan saja dari sudut pandang sebab akibatnya perkara melainkan dari sudut pandang kepentingan umum. Penjelasan Pasal 35 huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Van Apeldoorn menuturkan, kata Rano, bahwa memang semestinya penegakan hukum (pidana) itu ultimum remedium. Terlebih lagi untuk masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi. Aparat penegak hukum selayaknya tidak terlampau mudah menuntut secara pidana seseorang atas tindakannya. Apalagi sebetulnya perkara tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan (Amiati, Mia : 2014).

“Oleh sebab itu, hemat kami, Luthfi Alfiandi semestinya berhak memperoleh pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Pertama, karena Luthfi masih berstatus sebagai pelajar. Kedua; Apabila Luthfi dipidana hanya karena ikut serta dalam aksi demonstrasi Penolakan RKUHP dan RUU lainnya, maka akan menimbulkan kekhawatiran publik bahwa terdapat ancaman pelemahan demokrasi dan pembungkaman terhadap kebebasan mneyatakan pendapat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketiga; penetapan luthfi sebagai tersangka semakin memperjelas bahwa penegakan hukum di Indonesia masihlah penegakan hukum yang tebang pilih dan diskriminatif. Keempat; bahwa tujuan hukum bukanlah kepastian hukum semata, melainkan adanya keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang adil mestinya harus sesuai dengan keadilan di masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai konstitusional,” tegas Rano.







Tags: , ,
banner 468x60