'} ];

SURABAYA – Transformasi kebijakan ketenagakerjaan kini berfokus pada pengembangan tenaga kerja yang kompeten, berkarakter, memiliki kapabilitas tinggi yang berbasis etika dan tata nilai. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierly, saat membuka Comprehensive International Ergonomics Seminar (CIES) 2024 di Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Menaker menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari tenaga kerja sebagai “labour” menuju “people-centric” melalui kolaborasi, teknologi, dan inovasi untuk menciptakan keberlanjutan dan nilai jangka panjang.

Salah satu agenda strategis program ketenagakerjaan yang menjadi perhatian adalah penguatan peran Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P), yang dinilai dapat menjadi platform efektif dalam menjaring partisipasi publik sekaligus sebagai jalur strategis intervensi Kementerian Ketenagakerjaan pada isu-isu K3 di daerah.

Di sela-sela CIES, DK3P Jawa Timur mendapat kesempatan beraudiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker. Pertemuan yang dipimpin oleh Plt. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Fahrurozi, S.H., M.A., turut dihadiri oleh Direktur Bina Pengujian K3, Drs. Muhamad Idham, MKKK; Direktur Bina Kelembagaan K3, Hery Sutanto, ST, MM; serta Direktur Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3, Rinaldi Umar, SH, MH.

Ketua DK3P Jatim, Sigit Priyanto, ST, MM yang juga merupakan Kadisnaker Jatim menyampaikan terima kasih atas audiensi ini. “Kami berharap program unggulan K3 yang relevan dengan kebutuhan industri dan tantangan di lapangan dapat terus didukung oleh Kementerian,” ujarnya.

Wakil Ketua DK3P Jatim, Edi Priyanto, SKM, MM. menyoroti tantangan yang dihadapi DK3 di berbagai provinsi. “DK3P Jatim siap membantu pembentukan Dewan K3 di provinsi lain. Namun, diperlukan dukungan lebih kuat dari pemerintah daerah agar peran ini dapat berjalan optimal,” ungkap Edi. Ia juga menambahkan perlunya pengenalan budaya K3 kepada generasi muda melalui program P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), khususnya pada tema gaya hidup berkelanjutan.

Edi juga mendorong penerapan K3 tidak hanya di sektor industri, tetapi juga di lingkungan ASN dan pekerja informal. “Pelibatan perguruan tinggi dalam program pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting untuk memperluas edukasi K3,” ujarnya.

Senada dengan itu, Dr. Adithya Sudiarno, IDipNEBOSH, anggota DK3P Jatim, menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah, Industri, dan Perguruan Tinggi. “Kolaborasi ini akan menjadi kunci keberhasilan program pengembangan budaya K3, baik di sektor industri maupun masyarakat luas,” katanya.

Menurut Adithya, upaya Menaker dalam melakukan transformasi kebijakan strategis ketenagakerjaan perlu didukung oleh semua pihak. “Konsep People-Centric yang digagas oleh Menaker memiliki fokus pada engagement dan keunikan individu tenaga kerja yang didukung pengembangan kompetensi, salah satunya terkait kompetensi K3. DK3P dapat berperan sebagai salah satu support system pemerintah dalam pengembangan kompetensi tersebut”, tambahnya.

Plt. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Fahrurozi, memberikan apresiasi atas upaya DK3P Jatim. “DK3P Jatim telah menunjukkan best practices dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan lintas sektor. Ini bisa menjadi contoh bagi DK3 provinsi lainnya,” tegas Fahrurozi.

Melalui pendekatan yang sinergis dan kolaboratif, transformasi K3 di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang, mendukung peningkatan produktivitas, sekaligus menumbuhkan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan.

EDITOR: REYNA

Related Posts