DPR Tidak Punya Harga, Pemerintah Tetap Naikan Premi BPJS Kelas III

DPR Tidak Punya Harga, Pemerintah Tetap Naikan Premi BPJS Kelas III
Suasana rapat di Komisi IX DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Rapat dihadiri oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Kepala BKKBN Fasli Jalal, Kepala BPOM Penny K. Lukito, dan Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni.




Zonasatu News – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Nihayatul Wafiroh, mengeluhkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini mengesahkan rencana pemerintah menaikkan premi iuran BPJS Kesehatan di seluruh segmen peserta.

Nihayatul mengatakan terbitnya perpres tersebut menyeleweng dari hasil rapat dengar pendapat dengan legislatif. Sebelumnya, dalam rapat pada 2 September lalu, seluruh anggota Komisi IX sepakat meminta pemerintah tidak menaikkan premi BPJS Kesehatan khusus bagi peserta mandiri kelas III.

“Saya merasa Komisi IX ini sudah tidak ada harganya lagi. Hasil rapat September lalu, kami meminta pemerintah tidak menaikkan iuran untuk kelas III, tapi ternyata Perpres tetap terbit,” ujar Nihayatul di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Nihayatul mengatakan upaya pemerintah mengerek premi asuransi kesehatan, khususnya untuk kelas III, masih menuai perdebatan. Apalagi, sesuai dengan Perpres itu, besaran iuran di seluruh segmen naik 100 persen dari besaran semula.

Ia lalu mengancam komisinya tak bakal menggelar rapat lagi dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan semisal pemerintah tidak mencabut Perpres. “Sepakat Bapak-bapak, Ibu-ibu?” tutur Nihayatul meminta kesepakatan anggota Komisi IX setelah melontarkan ancaman.

Pertanyaan itu dijawab serempak oleh anggota komisi. “Setuju,” ujar mayoritas anggota Dewan. Meski demikian, pimpinan sidang belum mengetok permintaan anggota sidang lantaran kewenangan mengesahkan kenaikan iuran berada di tangan Presiden Jokowi.

Dalam rapat itu anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Ripka Tjiptaning menyatakan menolak jika masyarakat diwajibkan ikut BPJS. Apalagi dengan alasan gotong -royong.

” Kalau diwajibkan, dipaksa itu pemerasan namanya. Kepesertaan BPJS harus bersifat sukarela. Tidak benar kalau dikatakan ini gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit,” katanya, lantas menjelaskan konsep gotong -royong yang digagas Bung Karno.

Ripka lantas memberikan contoh.Dalam keluarga yang beranggota 5 orang, kalau mereka hanya ikut satu orang, ya sudah jangan dipaksa semuanya.

“Mungkin karena kemampuannya untuk ikut BPJS hanya 1 orang. Jangan dipaksa ikut semuanya. Pemerasan itu namanya,” kata Ripka.

Ripka juga mengingatkan kewajiban negara dalam konstitusi. Bahwa, negara menjamin kesehatan setiap warga negara.

“Kalau masih ada bayi yang disandera atau masyarakat ditolak rumah sakit, itu bertentangan dengan konstitusi, khususnya sila 5 dan 2 Pancasila,” tegasnya.

Editor : Setyanegara 







Tags: , ,
banner 468x60