Jabatan Dubes Itu Bukan Jabatan Bagi-Bagi Politik Atau Buangan

Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

Ahmad Cholis Hamzah

Ada berita running text disalah satu TV yang menarik perhatian saya yaitu pemerintah Indonesia menarik Duta Besar nya di Negeria karena ada tuduhan tindakan a susila. Ternyata banyak media juga sudah mewartakan kasus ini.

Media VOA misalkan melaporkan bahwa pasca meluasnya tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar RI di Nigeria terhadap seorang staf lokal, Kemlu Indonesia menarik pulang Duta Besar sebelum masa berakhirnya penugasan. VOA berbincang dengan suami korban, yang berharap kasus ini tidak berakhir hanya dengan pemulangan Dubes. Tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar RI di Nigeria Usra Hendra Harahap terhadap seorang staf lokal di KBRI Abuja berakhir dengan ditarik pulangnya duta besar berusia 65 tahun ini lebih awal dari penugasan yang seharusnya. Menjawab pertanyaan VOA via teks, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Roy Soemirat mengonfirmasi bahwa Usra Hendra Harahap telah ditarik pulang sejak akhir Desember lalu.

Saya tidak tahu pasti – betul tidaknya sang Dubes RI untuk Nigeria ini melakukan pelecehan seksual, namun kalau kita melihat profil nya sebenarnya dia memiliki pengalaman yang cukup bagus. Pak Usra bergabung dengan Partai Golongan Karya setelah pensiun dari militer. Pada September 2018, Ketua Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa presiden telah menunjuk Usra sebagai calon duta besar Indonesia untuk Nigeria. Setelah lulus tes yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ia dilantik sebagai duta besar pada 21 November 2019. Ia merangkap sebagai duta besar untuk Nigeria, Benin, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Niger, Sao Tome dan Principe, Togo, dan Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat.

Jabatan Duta Besar itu merupakan jabatan yang penting, strategis dan terhormat. Saking terhormatnya panggilan diplomatik untuk dirinya adalah His Excellency atau Yang Mulia. Hal ini menunjukkan bahwa seorang Dubes itu merupakan wakil resmi pemerintah yang menugaskannya di negara lain dan karena itu layak menerima panggilan resmi itu.

Tentu penunjukkan seseorang menjadi Duta Besar itu harus melalui prosedur yang ketat. Di negara Amerika Serikat semua nominasi untuk menjadi duta besar atas nama Amerika Serikat untuk negara asing atau organisasi internasional dibuat oleh Presiden Amerika Serikat dan harus dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat. Di negara kita Indonesia juga memiliki prosedur yang hampir sama. Hal ini diatur dalam perubahan UUD 1945 pada Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan Dalam pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

Pertimbangan DPR atau Senat (kalau di Amerika Serikat) itu sangat diperlukan mengingat nama yang diusulkan presiden untuk menjadi seorang Dube situ harus bisa mewakili kepentingan negara di negara lain. Dan dengan demikian dia harus bisa membawa nama baik atau marwah negaranya di negara dimana dia bertugas dan berupaya untuk mempererat hubungan antar negara.

Sehubungan dengan itu maka penunjukan seorang Dubes harus dijalankan dengan pertimbangan yang matang dari berbagai sudut kepentingan negara dan bukannya kepentingan bagi-bagi jabatan karena “politik balas jasa”. Misalkan setelah piplres maka tokoh dari partai politik yang berjasa mendukung seorang presiden diberi “jatah menjadi Dubes” – padahal yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang pengetahuan dunia diplomatik yang memadai. Demikian pula jabatan seorang Dubes bukanlah jabatan atau posisi “buangan politik”. Seorang tokoh yang selalu keras mengkritik pemerintah “dibuang” menjadi Dubes agar dia tidak bersuara lantang lagi.

Sekali lagi untuk kasus Dubes RI untuk Nigeria yang ditarik pulang atas tuduhan pelecehan seksual itu benar atau tidak tuduhannya, namun ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar memiliki pertimbangan yang matang dan berhati-hati menunjuk seseorang untuk menjadi wakil negara di negara lain.

EDITOR: REYNA

Related Posts