Kilas Balik Lahirnya UU Desa (1), Sudir: Prabowo Usulkan 1 Miliar 1 Desa

Kilas Balik Lahirnya UU Desa (1), Sudir: Prabowo Usulkan 1 Miliar 1 Desa
Ketua Parade Nusantara, Sudir Santoso (kiri) dalam acara diskusi dan halal bi halal Parade Nusantara Jateng dan Yogyakarta di Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (19/9/2011

loading…


Satu-satunya fraksi yang tidak setuju adanya alokasi dana pembangunan desa 10 persen dari APBN adalah hanya Fraksi PDIP. Ada catatannya. (Sudir Santoso)

 

Zonasatu News–Ketua Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) Sudir Santoso menegaskan bahwa jauh sebelum lahir UU Desa, Prabowo Subianto telah mengusulkan alokasi dana desa sebesar 1 Miliar per desa, per tahun. Prabowo membuat pernyataan tertulis tentang alokasi dana desa itu pada bulan Oktober 2013. Sedangkan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa itu ditetapkan dan diundangkan di lembaran negara pada tanggal 15 Januari 2014.

“Perlu saya luruskan, Pak Prabowo membuat pernyataan 1 desa 1 miliar itu pada bulan Oktober 2013. Sementara UU Nomer 6/2014 Tentang Desa ini ditetapkan, diundangkan di lembaran negara tanggal 15 Januari 2014,” kata Sudir Santoso seperti terungkap dalam video yang telah viral di medsos. Video ini diunggah pada tanggal 5 Juli 2014. Saat itu Prabowo-Hatta berpasangan sebagai capres-cawapres dengan nomor urut 1.

Sudir membenarkan isi dari vidoe tersebut, saat zonasatunews.com mengkonfirmasi kepadanya via pesan singkat WhatsApp pada tanggal 20 Januai 2019. Sudir juga mengijinkan untuk pemuatan di media ini.

Dalam video yang diunggah oleh Indo News tersebut, Sudir juga meolak tudingan Budiman Sudjatmiko (politisi PDIP), bahwa tidak ada usulan masuk atau masukan Prabowo dalam UU Desa.

Sudir menegaskan waktu pembahasan di Pansus RUU Desa, dari sembilan fraksi di DPR, yang DIM-nya (Daftar Inventarisasi Masalah) tidak mendukung alokasi dana pembangunan desa dari APBN, satu-satunya yang tidak setuju adalah Fraksi PDIP.

“Satu-satunya fraksi yang tidak setuju adanya alokasi dana pembangunan desa 10 persen dari APBN adalah hanya Fraksi PDIP. Ada catatannya,” tegas Sudir.

Dikarenakan waktu itu PDIP sebagai partai oposisi. Sementara Presiden waktu itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat. Ini harus diakui pula, lahirnya UU Desa yang mengamanatkan dana desa 10 persen APBN, atau dikenal dengan 1 Miliar per desa itu, adalah salah satu keberhasilan pemerintahan SBY.

Sekarang sedang ramai usulan perangkat desa untuk diangkat sebagai PNS secara bertahap. Sudir setuju, tetapi sejarah juga harus diungkap bahwa fraksi yang mendukung adanya aspirasi ini hanya

Prabowo juga melakukan kontrak politik dengan Parade Nusantara agar perangkat desa diangkat menjadi PNS secara bertahap. Fraksi yang mendukung soal ini adalah : Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Amanat Nasional, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB.

“Ini Fakta sejarah, Tidak ada Fraksi PDIP yang mendukung perangkat desa PNS. Jangan kemudian tiba-tiba, dulu kita digebukin, setelah kita butuh perangkat desa, memberikan permen karet lagi, menyatakan janji bahwa akan diangkat secara bertahap. Yang bener saja,” tegasnya.

Selanjutnya simak video dibawah ini :

 

loading…



Tags: ,
banner 468x60