Komisi II Gali Masalah Pelayanan Publik di Riau

Komisi II Gali Masalah Pelayanan Publik di Riau

loading…


Jakarta, Zonasatu News –Komisi II DPR melakukan kunjungan spesifik ke Pekanbaru, Riau guna menggali masalah pelayanan publik serta mendalami isu isu tentang maladministrasi di tanah melayu ini. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera, rombongan mendapatkan penjelasan dari Sekda Riau Ahmad Hajizi dan Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy terkait tingkat kualitas pelayanan publik di Riau.

“Kami datang kesini guna mendetailkan tentang permaslahan yang muncul di Riau. Kami bersyukur Ombudsman sudah memetakan dengan baik. Ada masalah pertanahan, pendidikan, maladministrasi serta masalah lain yang kami dalami apa tindaklanjutnya,” ungkap Mardani Ali Sera, Selasa, (09/10/2018) di Pekanbaru, Riau.

Politisi PKS ini pun memberikan apresiasi atas kerja Ombudsman Riau yang sudah secara baik menjalankan tugasnya meski dengan jumlah pekerja yang hanya 15 orang. Meskipun tak sebanding antara jumlah pekerja dan tugas beratnya, Ombudsman telah mampu bekerja maksimal dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

“Kami gembira dengan kinerja Ombudsman. Kami titipkan Pemprov Riau, agar Ombudsman ada kantor yang lebih representatif utk perwakilan Riau,” tutur Mardani.

Selain itu, Mardani juga menyoroti masalah rekruitmen CPNS di Riau. Ia mendapatkan keluhan terkait formasi dokter sub spesialis di Provinsi Riau yang saat pendaftaran dibatasi dengan syarat maksimal 35 tahun. Padahal untuk mencapai profesi itu dibutuhkan pendidikan selama 15 tahun. Menurutnya ini perlu ada pengecualian tentang syarat umur maksimal 35 tahun.

“Ada fakta menarik yang tidak masuk akal, kalau formasi dokter sub spesialis yang pendidikannya ditempuh selama 15 tahun itu dibatasi umurnya maksimal 35 tahun. Temuan ini akan kami bawa untuk dilakukan revisi khusus formasi super skill person. Harus ada political will dari pemerintah,” ujar Mardani.

Khsusus untuk persoalan seleksi CPNS ini, Komisi II nantinya akan segera melakukan rapat kerja dengan Menteri PAN-RB untuk menindaklanjuti temuan yang diperoleh tersebut. Sehingga diharapkan mampu menghasilkan kualitas birokrasi yang lebih kredibel. Hal lain terkait pelayanan publik di Riau, Komisi II akan terus mendukung perbaikan tata kelola birokrasi sehingga menjadi lebih baik kedepannya. (hs)

loading…


http://www.zonasatunews.com/wp-content/uploads/2018/12/pie-mbak-mia-e1544801707569.jpg

loading…



Tags: ,
banner 468x60