KORNAS MP BPJS Dorong Gerakan Nasionalisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalangan PMI

KORNAS MP BPJS Dorong Gerakan Nasionalisme Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kalangan PMI
Koordinator Nasional MP BPJS Hery Susanto




ZONASATU NEWS — Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dalam konteks pelaksanaan program jaminan sosial baru pada tahap perlindungan sebelum bekerja. Padahal seharusnya pada saat bekerja dan setelah bekerja PMI harus mendapat perlindungan. Hal itu dikatakan Kornas MP BPJS Hery Susanto.

Hery menjelaskan, dalam Pasal 7 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyebutkan :

Perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia meliputi :
a. Perlindungan sebelum bekerja;
b. Perlindungan selama bekerja; dan
c. Perlindungan setelah bekerja.

Kemudian, Pasal 29, menyebutkan :
Ayat (1) Dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
Ayat (2) Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional;

Ayat (3) Penyelenggaraan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Ayat (4) Untuk resiko tertentu yang tidak tercakup oleh jaminan sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia secara khusus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setelah membaca UU tersebut secara detail, perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) dalam konteks pelaksanaan program jaminan sosial hanya meliputi pada tahap perlindungan sebelum bekerja.




Meski demikian, partisipasi pekerja migran Indonesia yang sudah lama bekerja di LN mustinya dapat menjadi peserta BP Jamsostek. Namun, menurut Kornas MP BPJS Hery Susanto, kebijakan guna mendukung implementasi program tersebut belum disiapkan oleh pemerintah melalui BP Jamsostek.

“Perluasan peserta masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak pekerja migran yang belum tercover BP Jamsostek. Kepesertaan pekerja migran Indonesia di BP Jamsostek sampai saat ini baru sekitar 499 ribu, padahal ada sekitar 9 juta PMI di luar negeri menurut data World Bank,” kata Hery Susanto dalam siaran pers yang diterima ZONASATUNEWS.COM siang ini, Minggu (8/12/2019)

Melalui Rakorwil MP BPJS Malaysia di Kuala Lumpur 15 Desember 2019 mendatang, KORNAS MP BPJS mendesak kepada pemerintah melalui BP Jamsostek untuk menyiapkan aturan teknis yang mendukung program perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia yang sudah bekerja di LN.

Selain itu, kata Hery, KORNAS MP BPJS melalui jaringan Korwil nya di LN, akan mendorong lahirnya gerakan nasionalisme jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan PMI yang sudah bekerja di LN.

MP BPJS saat ini telah memiliki Korwil diluar negeri yaitu di Malaysia. Untuk korwil lainnya di Taiwan, Arab Saudi, Hongkong, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Qatar menyusul, akan dikonsolidasikan di tahun 2020-2021, 

Sementara didalam negeri telah rampung terbentuk 11 Korwil MP BPJS sejak tahun 2016-2017.

Editor : Setyanegara 







Tags: , ,
banner 468x60