KORNAS MP BPJS Tolak Usulan DJSN Naikan Iuran BPJS

KORNAS MP BPJS Tolak Usulan DJSN Naikan Iuran BPJS
Hery Susanto Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS

Jakarta, Zonasatu News –Belum lama ini Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyodorkan usulan kenaikan tarif iuran program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini BPJS Kesehatan diprediksi defisit Rp 28 triliun. Berbagai persoalan yang menyebabkan defisit keuangan mulai dari maraknya klaim fiktif dari banyak klinik dan rumah sakit, korupsi kapitasi peserta hingga tunggakan iuran peserta.

“DJSN merencanakan untuk mengusulkan secara resmi kepada presiden dalam minggu ini,” ujar anggota DJSN Angger P. Yuwono kepada media Selasa (13/8).

DJSN mengusulkan rancangan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan besaran kenaikannya berkisar Rp16.500-Rp40.000 bergantung kelas masing-masing peserta.

Kenaikan iuran kelas Mandiri I sebesar Rp 40 ribu, yaitu dari saat ini Rp 80 ribu per peserta menjadi Rp120 ribu per peserta.

Iuran kelas II diusulkan sebesar Rp 29 ribu, dari Rp 51 ribu per peserta menjadi Rp 80 ribu per peserta. Selanjutnya, iuran kelas III diusulkan naik Rp 16.500 dari Rp 25.500 per peserta menjadi Rp 42 ribu per peserta.

Hery Susanto Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) menolak usulan DJSN yang disampaikan oleh Angger tersebut (13/8).

Menurutnya bahwa saat ini data peserta BPJS kesehatan mencapai 223.347.554 orang, dengan klasifikasi 133.934.008 orang (PBI APBN-APBD), 17.536.732 orang (PPU-PN), 34.129.984 orang (PPU-BU), 32.588.888 orang (PBPU-mandiri), dan 5.157.942 orang (bukan pekerja).

“Jumlah terbesar adalah peserta PBI APBN-APBD yang tembus 60% dari total peserta BPJS Kesehatan. Dan peserta PBI ini juga yang paling banyak manfaatkan klaim BPJS Kesehatan, mereka termasuk fakir miskin namun sayangnya pihak pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran dalam menentukan peserta PBI,” kata Hery Susanto kepada zonasatunews.com (14/8/2019).

Ia menjelaskan bahwa mestinya DJSN fokus pada besaran kenaikan iuran PBI bukan mendetail pada iuran BPJS Kesehatan non PBI. Peserta ini merupakan golongan peserta yang pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah baik pusat dan daerah.

“Tugas DJSN itu salah satunya mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran BPJS, apalagi Angger itu kan DJSN dari unsur tokoh/ahli mestinya lihat fakta di masyarakat secara jelas,” katanya.

Hery Susanto menegaskan mayoritas warga banyak menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dalam sebuah polling dari salah satu media dijelaskan bahwa 61% mayoritas warga menolak kenaikan iuran itu. Hanya 39% yang menerima itupun dengan catatan harus ada perbaikan pelayanan dari BPJS Kesehatan.

Mestinya perhitungan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan harus mempertimbangkan kemampuan peserta di masa yang akan datang. Setidaknya, dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan.

“Dengan iuran sekarang saja banyak peserta BPJS yang menunggak, apalagi jika dinaikkan, pasti akan bertambah banyak deret ukur tunggakannya, tidak saja warga, pemerintah pusat dan daerah pun ikut nunggak iuran BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Hery juga menengarai seleksi anggota DJSN RI diwarnai mindset pro kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta wacana revisi UU SJSN dan UU BPJS yang melegalkan subsidi silang antarprogram dan mendistorsi tata kelola jaminan sosial. (zs)

Penulis laporan : Irwan M

Editor : Setyanegara 

 

Tags: ,
banner 468x60