M Taufiq : Buron Djoko Tjandra Buat E- KTP Didampngi Pengacara

M Taufiq : Buron Djoko Tjandra Buat E- KTP Didampngi Pengacara
Dr Muhammad Taufiq, SH MH, Ketua IKADIN Surakarta




ZONASATUNEWS.COM-Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan mengakui sempat mengantar Djoko ke Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mengurus e-KTP, 8 Juni lalu. Saat itu, ia mengaku tak tahu status buron Djoko Tjandra.

Kata Asep, Djoko tidak mengurus e-KTP baru karena KTP yang ia pegang sebelumnya masih berlaku. Djoko hanya melakukan perekaman ulang untuk e-KTP.

“Pak Djoko punya KTP belum elektronik, masih nomor induk penduduk lama tetapi masih berlaku, masih aktif,” kata Asep kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Asep, saat perekaman e-KTP tersebut Djoko datang bersama tim kuasa hukumnya yaitu Anita, dan satu orang lain yang dia tak kenal. Djoko datang pada Senin (8/6) sekitarpukul  08.00 WIB.

“Saya awal berhubungan itu dengan Bu Anita. Yang menunjukkan surat kuasa dari Pak Djoko. Jadi enggak mungkin kan, secara hitungan kita, karena dikuasakan Bu Anita ya harus mendampingi,” katanya.

Kepala Suku Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Selatan Abdul Haris membenarkan Asep mengantar Djoko ke lokasi pembuatan e-KTP.

Tiru KPK 

Pakar hukum  Dr.Muhammad Taufiq.SH MH menyatakan, Kepolisian bisa meniru KPK dalam kasus Frederick Gunadi pengacara Setyo Novanto

Berdasarkan analisis penyidik, KPK akhirnya meneken surat penyidikan dan menetapkan Fredrich dan Bimanesh sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 tersebut berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

“Berlakunya hukum pidana menganut  fiksi hukum,artinya saat sebuah peraturan diundangkan semua orang dianggap tahu hukum. Termasuk status napi Djoko Tjandra,”  kata Taufiq







banner 468x60