Meluruskan Arah Gerakan Reformasi, Memperkuat Peran DPD RI

Meluruskan Arah Gerakan Reformasi, Memperkuat Peran DPD RI




Oleh : Budi Puryanto *

Budi Puryanto




Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI/DPD) adalah anak kandung reformasi. DPD dilahirkan dari rahim gerakan rakyat yang menghendaki perubahan politik, setelah dalam waktu cukup lama mengalami depresi politik dibawah rezim otoriter Orde Baru.

Memilih jalan reformasi adalah pilihan sadar bangsa Indonesia yang menghendaki tegaknya keadilan dalam segala segi, iklim politik sehat, dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi. Ditengah besarnya harapan rakyat itu, kelahiran DPD digadang-gadang akan menjadi alat politik rakyat untuk mengawal cita-cita dan agenda reformasi.

Gerakan reformasi mendorong kran politik terbuka lebar-lebar. Euforia politi meledak. Partai politik menemukan roh hidupnya kembali, seperti bangkit dari kubur. Bergairah tanpa batas. Bebas dan cenderung tak terkendali. Kehidupan politik menjadi liberal. Politik kembali sebagai panglima.Seperti di masa Orde Lama.

Dalam euforia politik yang demikian itu, pada ujungnya partai pilitk bisa menjadi kekuatan yang kurang produktif. Bahkan bila terus-menerus dibiarkan, kehiidupan politik yang liberal itu akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan bangsa. 

Pada situasi demikian itu, hadirnya DPD lewat amandemen UUD 1945 ini diharapkan tidak sebatas mengganti Utusan Daerah (UD) dan Utusan Golongan (UG) dalam sistem UUD 1945 sebelum amandemen. Lebih dari itu DPD diharapkan akan bisa menjadi penyeimbang. dalam dinamika politik di parlemen.

Sistem dua kamar (bikameral) antara DPR dan DPD dicitakan bisa menjalankan mekanisme checks and balances. Keliaran tabiat politik dikamar satu bisa “dijinakkan” oleh kamar lainnya. DPR yang diisi dari keterwakilan partai politik, bisa dimbangi oleh DPD yang non partisan. Begitulah, dengan demikian kehidupan pilitik kebangsaan dapat berjalan seimbang.

Dibonsai

Namun rupanya partai politik di Indonesia, oleh karena sejarah dan perilaku politik yang belum “matang”, kurang memiliki jiwa kenegarawanan, cenderung terjebak pada kepentingan jangka pendek. Meminggirkan pertimbangan jangka panjang bagi keberlangsungan kehidupan bangsa.

Dorongan sahwat politik dari partai-partai politik,yang berlebihan, bisa membutakan pikiran rasional dan obyektif. Juga, dapat menyebabkan lahirnya sikap yang hanya mengutamakan kepentingan sempait (partai dan kelompoknya) saja. Pada puncaknya akan muncul sikap “tidak mau berbagi kekuasaan secara adil”.

Itulah yang bisa kita saksikan dalam perjalanan sistem bikameral di Indonesia. Kehadiran DPD hanya diterima setengah hati. Seajk awal Partai politik tidak rela berbagi kekuasaan dengan kekuatan non partai.

Tentang pemberian kewenangan DPD, Fraksi-fraksi di MPR saat itu tidak serta merta menyetujui. Terjadi perdebatan sengit. Terjadi pro dan kontra. Misalnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menolak DPD diberi status sebagai lembaga legislatif. Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta kedua-duanya (DPR dan DPD) mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan yang sama..

Kemudian Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) memberikan jalan tengah, DPD diberi kewenangan terbatas di bidang legislasi. Akhirnya melalui kompromi fraksi-fraksi sepakat DPD diberi kewenangan terbatas dalam bidang legislasi.

Kewenangan yang terbatas itu dapat dilihat dalam Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945 hasil amandemen. Disana ditegaskan di mana anggota DPD dipilih empat orang dari tiap propinsi melalui pemilihan umum dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR.

Kemudian dalam Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan kewenangan DPD sebatas “dapat” mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan “dapat” melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.

Dari fagmen sejarah tentang kewenangan DPD seperti tersebut diatas, nampak adanya keengganan atau ketidakrelaan dari sebagian besar partai-partai politik.Terdapat sinyal cukup jelas bahwa kehadiran DPD dalam kadar tertentu, dianggap akan menjadi ancaman serius yang dapat menggerus kekuasaan politik partai-partai.

Sikap tidak rela atau kenggenan untuk memberikan kewenangan penuh kepada DPD dalam bidang legislasi ini merupakan titik awal proses pelemahan secara sistematis pada tahapan penyusunan pasal-pasal dalam kosnstitusi dasar maupun undnag-undang turunannya.

Implikasinya, DPD tidak bisa maksimal dalam meyusun legislasi yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kewenangan DPD sebatas mengajukan RUU. Ya, namanya mengajukan, bisa saja diterima atau ditolak. Yang terjadi selama ini, sebagian besar usulan DPD RI tidak diperhatikan oleh DPR. Banyak usulan RUU hasil inisiatif DPD tidak masuk dalam Prolegnas. 

Harapan besar daerah yang ditumpukan dipudak DPD, oleh karenanya tidak bisa dijalankan secara efektif. Sebagai wakil daerah yang memiliki legitimasi kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat, peran DPD telah dikerdilkan. Tangan dan kaki politiknya “diamputasi” agar tidak bisa tumbuh normal dan kuat dalam memperjuangan aspirasi daerah. Pendeknya, DPD telah “dibonsai” dalam sistem ketatanegaraan di Indonesai.

Namun harus segera dicatat, ditengah keterbatasan dan sempitnya ruang gerak politik, DPD berhasil membuat kinerja monumental. DPD berhasil meloloskan usulan RUU Kepulauan dan RUU BUMDes diantara 33 RUU yang disetujui DPR dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Keberhasilan ini pantas diapresiasi tinggi.

Garda Depan Daerah 

Sebagai garda depan dalam mengawal dan memperjuangkan kepentingan daerah, DPD sepatutnya diberikan kewenangan lebih luas lagi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, melakukan penyerapan aspirasi, pengawasan, dan legislasi, tanpa diikuti kewenangan yang cukup, niscaya tidak akan efektif, dan berat mempertanggung-jawabkan secara moral kepada publik.

Apalagi, seperti saat ini, hasil pengawasan pelaksanaan UU tersebut harus dilaporkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. DPR bisa memanfaatkan atau tidak sama sekali hasil pengawasan tersebut. 

DPD semestinya diberi wewenang menyusun dan memutuskan UU berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebagai bahan kajian lebih jauh, kita bisa belajar praktek parlemen dua kamar (bikameral) di Amerika Serikat. Sistem bikameral di AS ini dianggap cukup baik dalam sistem ketatanegaraan negara modern saat ini.

Di AS, anggota Senat (DPD) disebut juga Majelis Tinggi, dipilih 2 orang wakil dari masing-masing negara bagian. Masa jabatan Senat 6 tahun, sementara DPR (Majelis Rendah) hanya 4 tahun. 

Sebagai Majelis Tinggi Kongres, Senat memiliki beberapa kekuasaan nasihat dan persetujuan yang unik dan eksklusif yang tidak diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini meliputi persetujuan perjanjian internasional, dan konfirmasi pengangkatan para menteri Kabinet, Ketua Mahkamah Agung, para hakim agung, para hakim federal, para perwira tinggi berbendera, para pejabat pengatur, para duta besar, para pejabat eksekutif federal lainnya, dan para pejabat federal lainnya.

Persetujuan kedua-dua kamar diperlukan terhadap semua RUU, termasuk RUU Pendapatan, untuk menjadi Undang-Undang (UU). Kedua-dua kamar harus meloloskan versi RUU yang sama; jika terdapat perbedaan, mereka dapat menyelesaikannya dengan mengirimkan perubahan kembali dan sebagainya atau oleh sebuah komite konferensi, yang melibatkan para anggota kedua-dua kamar.

Cacat Konstitusi 

Kehadiran DPD mengemban semangat, ruh, dan amanat reformasi. Legitimasinya kuat, karena dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu. Seperti halnya DPR maupun Presiden dan Wakil Presiden.

Namun begitu, rupanya anak kandung reformasi ini kahadirannya kurang disenangi oleh kekuatan politik yang telah ada sebelumnya. Kahadirannya dianggap sebagai ancaman serius. Sejak kelahirannya, kekuatan politik berusaha menciptakan lingkungan politik guna meminggirkan DPD dari arena politik utama. Upaya meminggirkan itu, kalau dicermati, dilakukan secara sistematis sejak awal sekali.

Akta Kelahiran DPD memang sah dan kokoh, karena berdiri diatas konstitusi dasar UUD 1945 hasil amandemen. Namun Akta itu “cacat” dalam pasal-pasalnya. Karena mengandung kelemahan dasar yang menyebabkan peran DPD tidak optimal.

Pasal 22D Ayat (1) UUD NRI 1945 : “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancanganundang-undang yang berkaitandengan otonomi daerah,hubunganpusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta perimbangan keuanganpusat dan daerah

Pasal 22D Ayat (2) UUD NRI 1945 : “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang yang berkaitan denganotonomi daerah,hubungan pusat dandaerah; pembentukan, pemekaran,dan penggabungan daerah;pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya,sertaperimbangan keuangan pusat dandaerah;serta memberikanpertimbangan kepada DewanPerwakilan Rakyat atas rancanganundang-undang AnggaranPendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”

Rumusan Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD NRI 1945 diatas jelas membatasi kewenangan DPD dalam hal pembentukan Undang-Undang, DPD sebagai wakil daerah di tingkat pusat sudah seharusnya diberikan kewenangan penuh dalam pembentukan Undang-Undang.

Pasal 22D Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 22D UUD NRI 1945 tersebut kewenangan DPD harus diperluas, bukan hanya sebatas atau hanya sampai pada tahap pembahasan.

Semestinya DPD diberikan kewenangan hingga sampai pada tahap persetujuan/penetapan suatu undang-undang. Hal itu dimaksud agar apa yang menjadi kebutuhan ataupun kepentingan daerah dapat diakomodir dan diperjuangkan oleh DPD secara maksimal pada pengambilan kebijakan nasional.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari ketimpangan dalam pengambilan kebijakan nasional, dan diharapkan dapat
mewujudkan kesetaraan dalam pembangunan nasional.

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa, disain konstitusi yang cacat itu menyebabkan bangunan UU turunannya menjadi cacat juga. Kita perhatikan, UU yang terbit setelah itu terkait fungsi, kedudukan, dan kewenangan DPD. Misalnya UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (UU MD3).

DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang berdasarkan program legislasi nasional (Pasal 276). Rancangan UU ini diajukan kepada DPR. DPR bersama Presiden (Pemerintah) yang akan memutuskan menjadi UU.

Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR, secara tertulis (Pasal 282)

DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang kepada DPR sebagai bahan pertimbangan (Pasal 284).

Jadi, teranglah dari contoh beberapa pasal diatas, bahwa meskipun DPD memiliki kedudukan sebagai Lembaga Tinggi negara namun wewenang yang diberikan oleh konstitusi belum optimal untuk menjalankan fungsi dan tugasnya.

Amandemen 

Jawaban atas penyebab lemahnya peran DPD selama ini telah ditemukan. Penyebab itu terdapat pada cacat konstitusi. Disisi hulu.

Seperti disebut sebelumnya, terdapat cacat bawaan dalam akta kelahiran DPD, yaitu pasal 22 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen itu. Pasal tersebut harus diperbaiki dan disempurnakan melalui amandemen lagi (amandemen ke-5)

Amandemaen ini ibarat pil pahit. Banyak pihak yang tidak menyukai. Namun harus dilakukan segera, sebelum penyakit akut berhasil menggerogoti dan membusukkan seluruh jaringan tubuh ketatanegaraan kita.

Persoalannya memang tidak akan mudah diselesikan, terutama berkaitan dengan menyamakan persepsi anggota MPR. Dikembalikan lagi kepada jatidiri para politisi di Senayan. Bersedia bekerja untuk bangsa dan negara atau untuk kepentingan oligarki politik dan ekonomi saja.

Para oligarki tidak menhendaki DPD memiliki peran yang kuat. Baginya, DPD bisa menjadi batu sandungan serius, khususnya dalam upaya mengeruk sumberdaya alam daerah. Selama ini mereka menikmati berbagai kemudahan nyaris tanpa hambatan. Kekuatan daerah dengan mudah dikendaikan melalui elit politik di pusat.

Tidak heran bila terdengar ucapan tokoh-tokoh politik untuk membubarkan DPD. Harus segera disadari, bahwa kekuatan oligarki politik maupun oligarki ekonomi bisa menjadi batu sandungan serius upaya amandemen ini.

Tetapi rakyat makin pintar dan makin sadar politik. Dukungan terhadap amandemen ini harus terus digaungkan, terutama dihadapan para cerdik pandai, kaum intelektual, dan mahasiswa di kampus-kampus.

Seperti Don Kisot 

Dalam menutup tulisan ini penulis mengingatkan sebuah kisah yang bisa menjadi inspirasi dan cermin dalam melihat fenomena kehidupan ketatanegaraan kita. Kisah Petualangan Don Kisot (Don Quixote). Sebuah novel terkenal karya pengarang besar Spanyol, Miguel de Cervantes.

Secara ringkas digambarkan, tokoh Don Kisot terobsesi menjadi seorang ksatria hebat. Dia ingin menjadi seorang pahlawan yang terkenal. Saking terobsesinya Don Kisot terjebak kedalam halusinasinya sendiri. Sering juga dikatakan gila, karena halusinasi berlebihan itu.

Begitulah misalnya, kincir angin oleh Don Kisot dilihatnya sebagai raksasa yang menakutkan dan berbahaya.Kawanan domba dilihatnya sebagai tentara yang sedang menuju medan perang.

Fenomena Don Kisot banyak menghinggapi pikiran para tokoh politik kita. Banyak tokoh yang melihat DPD seperti Don Kisot melihat kincir angin tadi.

Tentu saja DPD bukan sosok lembaga menakutkan yang akan mengancam demokrasi kita. DPD bukan sosok raksasa jahat yang berbahaya. Dia ibarat kincir angin yang bisa menghasilkan energi dan menerangi gelapnya kehidupan bangsa.

Namun dimata Don Kisot kincir angin itu dilihatnya sebagai raksasa yang menakutkan, yang harus diperangi dan dibunuh. Hanya untuk mendapatkan sebutan ksatria, sebutan pahlawan, seorang pahlawan kesiangan.

DPD dengan kewenangan yang cukup kuat akan menjelma menjadi penjaga terdepan kepentingan daerah dan kepentingan nasional sekaligus. Dia akan menjadi katalis positip bagi perkembangan demokrasi kita.

DPD yang kuat akan menjadi penyeimbang dalam sistem parlemen bikameral. Tentu saja itu baik dan sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang wilayahnya luas, seluas benua Eropa ini.

*Ir Budi Puryanto, Jurnalis, Pemimpin Redaksi ZONASATUNEWS.COM

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60