MKLI Pertanyakan Kepala BPKP Jadi Komisaris PLN

MKLI Pertanyakan Kepala BPKP Jadi Komisaris PLN
PLN Meteran




ZONASATUNEWS.COM–Diangkatnya Muhammad Yusuf Ateh (Kepala BPKP) menjadi Komisaris PLN dipersoalkan oleh kalangan terkait, khususnya organisasi profesi kelistrikan, MKLI (Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia) mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.

“Pertanyaan kami kepada bapak Presiden adalah mengapa bapak membuat skenario semacam ini? Apa target dari Presiden? Semua orang juga tahu bahwa Lembaga bernama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) ini ditujukan diantaranya adalah untuk meng “audit” kinerja PLN, bersama dengan BPK,” tuliis MKLI.

Jadi kami bingung, lanjutnya, pada saat BPKP memeriksa PLN, orang ini dipihak mana? Dipihak yang memeriksa apa yang diperiksa? Atau Presiden justru merestui terjadinya “Conflict of Interest ” di PLN untuk melicinkan skenario “kong kalikong”?

“Perlu kami sampaikan bahwa PLN saat ini sudah terancam bubar mengingat posisinya yg hanya sbg Outsourcing Kartel Listrik Swasta,” 

Hal ini terjadi mengingat instalasi PLN Jawa-Bali 90% sudah dikuasai swasta Asing dan Aseng (yang didalamnya banyak terdapat saham kosong para “oknum” pejabat dibawah layer RI 1).

“Dan semuanya berlangsung dengan melawan Putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015. Atau dengan kata lain operasional kelistrikan saat ini melanggar Konstitusi. Kok malah ditambah mengangkat seorang Kepala BPKP menjadi Komisaris PLN? Apa targetnya bapak Presiden?” tanya MKLI.

Pihak AKLI berharap Presiden memanggil Menteri BUMN dan Menteri ESDM menanyakan terkait terjadinya pelanggaran Konstitusi dalam operasional PLN sehingga menciptakan “Vertically Unbundling” dan melonjaknya subsidi listrik yang semula saat di operasikan PLN pada tahun-tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 50 T, dan pada 2020 ini saat di operasikan Kartel listrik swasta subsidi akan melesat menjadi sekitar Rp 150 T (atau 3x lipat nya).

Khusus Menteri BUMN, pihak MKLI mempertanyakan, mengapa Menteri ini menciptakan kondisi “Conflict of Interest”?

Apakah ada kesengajaan pengangkatan Kepala BPKP ini sengaja menutupi terjadinya lonjakan subsidi yang hampir 3x lipat pada 2020 ini?

“Sebaiknya bapak Presiden segera memecat Menteri BUMN ini sebelum kami ajukan Class Action atas kebijakannya yang melarang beroperasinya pembangkit PLN (melawan Konstitusi) sehingga berakibat lonjakan subsidi listrik,” tegasnya.

Konsumen listrik PLN seperti dirinya, dengan sendirinya terancam kenaikan tarip antara 4-5 x lipat akibat terjadinya mekanisme pasar bebas (MBMS) dari tidak beroperasinya pembangkit PLN di Jawa-Bali ini.

Agar pembangkit-pembangkit PLN beroperasi, pihaknya meminta Presiden menasionalisasi pembangkit listrik swasta yang ternyata hanya mengacaukan kelistrikan nasional ini.

“Kami yakin diangkatnya Kepala BPKP menjadi Komisaris PLN ini hanya untuk menutup-nutupi kepentingan sesaat sebagaimana telah kami sampaikan diatas,” tegas MKLI dalam suratnya yang ditanda-tangani oleh Ketua DPP Ahmad Daryono, dan Sekjen Masduki.

EDITOR : SETYANEGARA

 







banner 468x60