Negara Hukum Yang Cidera Janji : Apakah “Sweeping” Baliho HRS Itu Termasuk Vandalisme?

Negara Hukum Yang Cidera Janji : Apakah “Sweeping” Baliho HRS Itu Termasuk Vandalisme?
Profesor Pierre Suteki




Oleh : Pierre Suteki

Saya tertarik dengan Quote berikut ini:

“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu,” kata Mayjen Dudung, Jumat (20/11/2020).

Sejak adanya perintah penurunan baliho HRS dikeluarkan oleh Pangdam Jaya Mayjend Dudung Abdurachman, di lapangan telah terjadi sweeping terhadap baliho, spanduk bergambar HRS dan sejenisnya. Sweeping dan penurunan baliho ini diikuti dengan naiknya baliho tandingan berisi penolakan terhadap HRS di berbagai tempat. Beberapa kali saya menanyakan, apakah betul TNI diberikan wewenang untuk menurunkan baliho yang sebenarnya itu menjadi wewenang Petugas Trantib, yakni SATPOL PP? Apakah tindakan TNI itu sesuai dengan prinsip negara hukum yang berjanji hendak menyelenggarakan negara atas dasar hukum bukan kekuasaan? Jika bertindak di luar hukum dan lebih menonjolkan kekuasaan apalagi bukan wewenangnya, apakah itu berarti bukan VANDALISME?

Dalam kasus sweeping baliho HRS oleh siapa pun, seharusnya Polri berani menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang adil, dengan segera mengusut dan memproses secara hukum pelaku penurunan, dan sekaligus perobekan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di berbagai tempat atau wilayah Indonesia yang dilakukan tanpa mengindahkan kaidah atau norma hukum.

Untuk kasus penurunan serta perobekan baliho bergambar Habib Rizieq oleh pihak yang tidak berwenang, pihak kepolisian juga harusnya menunjukan kepada masyarakat bahwa polisi bertindak profesional dan berlaku adil. Pertanyaan saya adalah: “Mampukah polisi menerapkan asas-asas negara hukum khususnya perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)?” Mengapa hal ini dipertanyakan? Karena masyarakat ada yang menilai bahwa polisi kerap kali melakukan penegakan hukum secara tebang pilih. Atau kalau mau kita tanyakan lebih dalam, cara berhukum secara tebang pilih itukah yang sesuai dengan Pancasila, khususnya terkait dengan perwujudan nilai kebenaran dan keadilan?

Pancasila akhirnya acapkali hanya berfungsi sebagai stempel kekuasaan yang cenderung ingin mengatakan bahwa SAYA PANCASILA yang identik dengan slogan SAYA ADALAH NEGARA atau NEGARA ADALAH SAYA (L’etat C’est Moi). Dari slogan ini berakibat ketika ada orang berlawanan dengan SAYA maka itu berarti berlawanan dengan NEGARA dan PANCASILA. Hukum sudah tidak dianggap lagi sebagai panglima meski negara ini mendeklarasikan dirinya sbg NEGARA HUKUM (Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945). Lalu tampillah POLITIK sebagai GODAM PENGUASA untuk pertahankan status quo. Maka akhirnya yang berlawanan itu akan dianggap sebagai musuh dan oleh karenanya mesti disingkirkan dengan cara yang SEOLAH LEGITIMATE padahal yang sedang berlangsung adalah ritual OTORITARIANISME. Di situlah kriminalisasi politik tengah berlangsung dengan tujuan utama “memenjarakan” lawan yang lantang berteriak perbedaan dalam klaim demokrasi, di sisi yang lain terkesan “memanjakan” kawan yang membela rezim yang sedang berkuasa.

Lalu di mana Pancasila yang nilai-nilai luhurnya sudah dikaji keutamaannya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini? Nilai itu terkesan hanya sekedar menjadi MACAN KERTAS belaka. Akhir skenario ini dapat ditebak bahwa NEGARA HUKUM Indonesia hendak dipaksa berubah arah menjadi NEGARA KEKUASAAN dan ini berarti hal itu telah menjawab pertanyaan kritis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt : HOW DEMOCRACIES DIE? Ketika hukum telah terhegemoni oleh kekuasaan maka taring hukum tumpul bahkan hukum akan diterapkan sesuka pemegang kekuasaan atau sering disebut dengan istilah SSK alias Suka-Suka Kami. TRIAL BY VESTED INTEREST kadang terkesan lebih diutamakan dibandingkan dengan TRIAL BY RULE OF LAW sehingga yang muncul adalah TRIAL WITHOUT TRUTH sebagaimana dikatakan oleh William T Pizzi. Keadaan ini akhirnya akan berakhir dengan TRIAL WITHOUT JUSTICE.

Di negara hukum itu pemali menggunakan sarana VANDALISME: hantam dulu, urusan belakangan. Tindak tegas dulu dan berikan sanksi dulu, urusan belakangan. Itu namanya juga bisa disebut eigenrichting. Hal itu akan menjadikan pemerintah sebagai EXTRACTIVE INSTITUTION sebagai lambang NEGARA KEKUASAAN bukan NEGARA HUKUM. Dan hal itu sekaligus menunjukkan bahwa cara berhukum kita (Rule of Law) masih berada di tahap paling tipis (the thinnest rule of law) di mana rezim penguasa hanya menggunakan perangkat hukumnya sebagai sarana untuk legitimasi kekuasaan sehingga kekuasaannya cenderung bersifat represif.

Eigenrichting juga dapat terjadi sebaliknya, yakni ketika orang atau kelompok orang mengggunakan caranya sendiri menghakimi orang atau pihak lain tanpa mengindahkan due process of law. Hal itu dilatarbelakangi oleh adanya “untrust” terhadap penegak hukum.

Bersambung ke halaman berikutnya










banner 468x60