Pakar Hukum : Pelaku kecurangan pemilu di Malaysia harus dihukum dengan pasal berlapis

Pakar Hukum : Pelaku kecurangan pemilu di Malaysia harus dihukum dengan pasal berlapis

Zonasatu News –Pelaku kecurangan pemilu di malaysia harus dihukum dengan pasal berlapis. Ia dihukum dengan pasal 510 tentang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Hal itu dikatakan pakar hukum pidana Ubiversitas Djuanda Bogor, Dr.Muhammad Taufiq.SH MH.

Menurut Taufik, pelakunya bisa dikenakan UU No 7/2017 tentang Pemilu dengan ancaman 2 tahun dan denda 24 juta. Juga bisa dikenakan pasal 515 tentang memerintahkan disertai janji atau iming-iming uang untuk mencoblos dirinya dengan ancaman 3 tahun dan denda 36 juta.Selain itu ia harus kehilangan haknya sebagai caleg.

“Artinya, ia didiskualifikasi sebagai caleg dan semua hasil suara dianggap tidak sah,” kata Taufik.

Pihaknya juga menilai tindak kejahatan itu tidak mungkin tanpa bantuan Jakarta.

Ia meminta Ketua KPU harus diperiksa, sebab jika terbukti surat suara itu diperoleh dengan cara legal, itu masuk bagian dari tindak pidana pidana Pemilu dan bisa ditambahkan pasal korupsi dengan ancaman 20 tahun.

Ia juga meminta Dubes Rusdi Kirana dipanggil pulang dan diperiksa di tanah air. Mustahil Rusdi tidak tahu peristiwa itu. Ia menduga kertas suara itu diselundupkan lewat fasilitas diplomatik.

“Hanya Dubes yang punya kewenangan itu ” paparnya.

Dengan skandal ini, Taufiq menilai bahwa kecurangan masif di negara-negara yang ada TKI atau warga negara indonesia nampaknya banyak terbukti adanya, persis sinyalemen Habib Rizieq Sihab.

Taufiq mewanti-wanti polisi dan KPU jangan mengalihkan dengan isu hoax.

“Peristiwa ini menunjukkan pemerintah Jokowi tidak kredibel, karena ia gagal menjadi pemimpin bangsa. Terbukti di eranya hukum jadi permainan orang kaya,” tegas Taufik.

loading…

Tags: ,
banner 468x60