Pakar Hukum Pidana : Tito Dan Wiranto Harus Dicopot Dan Diperiksa

Pakar Hukum Pidana : Tito Dan Wiranto Harus Dicopot Dan Diperiksa




Zonasatu News –Kapolri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Wiranto harus bertanggung jawab atas
tindakan yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat
sejak Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5).

Jatuhnya korban jiwa akibat tindakan Polisi yang memukul mundur massa mengundang keprihatinan dan kecaman. Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., pakar
hukum pidana, mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot dan memeriksa Tito Karnavian dan
Wiranto.

“Polisi melakukan anomali hukum dan sengaja membuat konflik. Tito dan Wiranto harus dicopot dan diperiksa atas tindakan represif aparat yang hingga saat ini telah menewaskan enam
peserta aksi”, tegas Muhammad Taufiq.

Pendekatan yang diambil Polisi dalam mengendalikan massa Gerakan Nasional
Kedaulatan Rakyat, menurut Muhammad Taufiq, sangat jauh dari kesan promoter, profesional,
dan modern.

“Terbukti urusan demo dengan sedikit massa saja menewaskan banyak orang untuk membubarkannya. Kita sudah 74 tahun merdeka. Berpengalaman menangani berbagai demo bahkan menganeksasi (menjajah negara lain). Rasanya tidak perlu ada korban meninggal hanya
karena unjuk rasa. Mereka warga negara Indonesia, bukan pemberontak atau tentara asing,” imbuhnya.

Lebih lanjut jika mencermati Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di
Muka Umum (Perkap Nomor 7 Tahun 2012), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. memberikan pelayanan secara profesional;
b. menjunjung tinggi HAM;
c. menghargai asas legalitas;
d. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
e. menyelenggarakan pengamanan.

Muhammad Taufiq menambahkan, dalam melakukan upaya paksa sekalipun Polisi harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Perkap Nomor
7 Tahun 2012 yang bunyinya:

Dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya
hal-hal yang kontra produktif, antara lain:
a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar
pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
b. keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
c. tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai
tingkatannya;
d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
dan
f. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.

Namun tampaknya Kapolri tidak menginstruksikan anggotanya untuk menaati Peraturan
Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 ini. Terbukti di lapangan anggota Polisi lebih mengedepankan pendekatan dengan cara-cara provokasi dan kekerasan. Polisi bahkan mengejar massa hingga ke
daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ironisnya, sekalipun telah jatuh korban jiwa, baik Kapolri maupun Menkopolhukam tidak berupaya untuk meredakan situasi dengan menginstruksikan anggota Polisi agar menggunakan pendekatan-pendekatan humanis.Padahal, berdasarkan Pasal 28 Perkap Nomor 7 Tahun 2012, Kepolisian dalam melakukan
tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain: 

Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat atau tindakan aparat yang melampaui
kewenangannya.

Oleh karenanya, Muhammad Taufiq menegaskan Kapolri Tito Karnavian dan
Menkopolhukam Wiranto harus dicopot dan diperiksa untuk mempertanggungjawabkan secara penuh atas jatuhnya korban jiwa dan luka akibat penanganan unjuk rasa di Bawaslu, baik jatuhnya korban luka dan meninggal dunia diakibatkan hal lain atau terlebih lagi apabila korban meninggal.







Tags:
banner 468x60