Pegawai KPK Tolak Revisi UU KPK : Dilahirkan Mega, KPK Mati Ditangan Jokowi

Pegawai KPK Tolak Revisi UU KPK : Dilahirkan Mega, KPK Mati Ditangan Jokowi
Aksi pegawai KPK menolak revisi UU KPK, Jumat (6/9/2019)




Jakarta, Zonasatu News — Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi ‘Rantai Manusia’ di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Jumat (6/9) sore.

Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap sikap “diam-diam” DPR RI memberikan persetujuan untuk melakukan revisi UU KPK melalui paripurna.

Pantauan di lapangan, ratusan pegawai KPK yang mengenakan pakaian serbahitam memenuhi lobi Gedung Merah Putih KPK dan membuat rantai manusia.

Dipilihnya warna hitam karena merupakan simbol duka atas kondisi KPK yang berada di ujung tanduk lantaran revisi UU KPK. Berbagai spanduk dan poster dengan berbagai tulisan pun tampak dalam aksi tersebut.




Yang menarik perhatian, para pegawai KPK membentangkan poster besar bertuliskan “KPK dilahirkan Mega, Mati di Tangan Jokowi?”.

“Berbagai upaya pelemahan telah dialami KPK melewati berbagai masa pemerintahan. Presiden Abdurahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarnoputri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo,” kata pegawai KPK, Henny Mustika Sari, saat aksi ‘Tolak Revisi UU KPK’ di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Dia mengatakan kehadiran KPK merupakan pembeda. Menurutnya, UU KPK awalnya dibuat untuk menjaga KPK tetap independen dan pimpinannya bebas dari masalah integritas.

“Hal tersebut didasarkan pada kehadiran KPK sebagai ‘pembeda’ dengan dilahirkannya UU KPK yang memastikan KPK tetap independen serta pimpinan KPK yang harus bersih segala persoalan integritas. Tanpa hadirnya kedua hal tersebut, KPK telah mati,” ujarnya.

KPK, disebut Henny sudah menangani perkara kasus korupsi yang melibatkan 26 Kepala lembaga negara/kementerian, 247 anggota dan pimpinan DPR/DPRD serta 20 gubernur sampai dengan korporasi. Lebih dari Rp 600 miliar pun sudah dikembalikan kepada negara.

“Sedangkan di bidang pencegahan upaya perbaikan sistem antara lain kajian sistem oleh KPK di berbagai instansi pemerintah yang rentan terhadap korupsi misal kajian sistem penyelenggaraan haji, sistem di Bea Cukai, sistem pajak, program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN SDA) dan siklus pembahasan anggaran negara, sistem bantuan sosial serta rekomendasi telah diberikan,” kata Henny.







Tags: , , , ,
banner 468x60