Pemkab Blora Abaikan Ijin Pemberitahuan Ke Pengelola Kompleks Yayasan Tirtonatan

Pemkab Blora Abaikan Ijin Pemberitahuan Ke Pengelola Kompleks Yayasan Tirtonatan

loading…


Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora sangat disayangkan. Ziarah ke makam keluarga Tirtonatan yang masuk dalam acara resmi pemerintah tidak ijin kepada pemilik dan pengelola

Zonasatu News – Tanggal 11 Desember 1749 merupakan hari jadi Kabupaten Blora. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, setiap kota/Kabupaten mulai menetapkan hari spesial yaitu penetapan hari jadinya masing – masing

Begitupula dengan Kabupaten Blora, sebelum hari spesial itu tiba para bupati yang memangku jabatan pimpinan daerah selalu mempersiapkan kegiatan-kegiatan. Salah satunya yaitu; diagendakan kegiatan resmi ziarah ke makam-makam pendiri Kabupaten Blora dan ke makam Bupati – Bupati Blora terdahulu di “Komplek Makam Tirtonatan”.

Pengagendaan kegiatan resmi ziarah ke makam pendiri dan Bupati Blora terdahulu pastinya tidak luput dari apresiasi pemerintah Kabupaten kepada keluarga besar pendiri dan Bupati terdahulu. Yakni, melalui informasi berupa ijin resmi kepada keluarga besar tersebut.

Yayasan Tirtonatan yang beralamatkan di Jl. Angsana no. 9 kapling kridosono Blora hingga acara resmi pemerintah kabupaten sukses digelar pagi ini (Kamis 6/12), belum merasa mendapatkan surat pemberitahuan penyelenggaraan acara. Karena itu, generasi – generasi keluarga tirtonatan nampak tidak ada yang hadir.

“Kemarin kami konfirmasi ke Kemenag melalui Bu Amalia, ke Wabup Blora Arief Rohman, Adjudan Wabup Blora Eriz Hingga ke beberapa panitia acara rutinitas ziarah, sampai sekarang kami belum mendapatkan surat pemberitahuan. Yang kedua dengan adanya kegiatan yang sudah ada surat pemberitahuan tentunya saya akan hadir,” kata Rr. Widyasintha selaku bidang ‘Sejarah dan Kebudayaan Yayasan Tirtonatan’ kemarin malam (5/12) sebelum berangkat ke luar kota.

Pihaknya menyayangkan sikap pemerintah yang ontang anting dirinya saat meminta surat pemberitahuan resmi secara tertulis.

“Yayasan Tirtonatan terbentuk atas dasar kecintaan para keluarga besar pendiri dan Bupati Blora terdahulu untuk menjaga warisan adiluhung di tengah perkembangan jaman. Namun, pada perayaan hari jadi Kabupaten Blora tahun 2018 ini, Pemkab Blora terhadap keberadaan Yayasan Tirtonatan ini sangat minim. Surat secara tertulispun pihaknya tidak diberi,” Katanya kepada redaksi.

Senada hal yang sama disampaikan pula oleh NMT. Ratnasari (ing ratna tirtonoto) saat dihubungi redaksi, selaku Wakil Ketua Yayasan Tirtonatan yang kantor Yayasannya beralamatkan di kediamannya juga tidak dikabari pihak pemerintah.

“Lho, ada acara nyekar? Kami tidak menerima surat atau edarannya. Jadi mohon maaf, keluarga besar tidak tahu (ada acara tersebut).” Katanya saat dihubungi

Disaat yang sama pula ia menjelaskan, “Apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora sangat disayangkan. Ziarah ke makam keluarga tirtonatan yang masuk dalam acara resmi pemerintah tidak ijin kepada pemilik dan pengelola. Ibarat kata “orang bertamu tetapi tidak kulonuwun, malah yang didodog pintu tetangga. Kan ini lucu” Hal ini sangat jauh dari etika bertamu.” Katanya.

Namun demikian Yayasan Tirtonatan selaku pengelola makam masih menahan diri dan menunggu iktikad baik pemerintah dikemudian hari, mengingat bahwa yang “sare” disitu adalah pendiri kabupaten Blora dan Bupati Blora tempo dulu secara turun temurun.

“Kami welcome saja, dan mempersilahkan. Dalam hal Kandjeng Djayeng masih diingat sebagai pendiri kabupaten Blora, kami sangat mengapresiasi dan berterimakasih. Akan tetapi semua ada adab dan etikanya. Semoga kejadian tidak terulang kembali” Ungkapnya

Selaku Generasi Keluarga Besar Yayasan Tirtonatan, Ia juga menyayangkan adab ‘Nyekar’ di makam – makam pendahulunya, dan selama ini melanggar dari pakem.

“Dari kraton solo sendiri kami selaku pihak ahli waris sudah mendapat teguran terkait busana dan tata cara ziarah. Karena secara pakem ada aturannya, termasuk busana yang harus dikenakan, busana yang tidak boleh dikenakan, laku dodok, dsb. Karena bagaimanapun Blora pada masanya merupakan bagian dari kasunanan Surakarta.” Jelasnya.

Pantauan redaksi dilapangan, beberapa pejabat daerah tampak hadir mendampingi Bupati Blora Djoko Nugroho dan Wakil Bupati Arief Rohman.

Saat menandaskan informasi tentang kebenaran dan tidaknya pemerintah memberitahu yayasan, H. M. Fatah selaku dari Kemenag dan Panitia Ziarah di hari jadi Kabupaten Blora pihaknya tidak menyebutkan komunikasi dan memberikan surat resmi ke pihak yayasan. Akan tetapi pihaknya sudah berkomunikasi ke ahli waris.

“Kita Sudah Komunikasi dengan pihak Ahli Waris. Disamping itu Kemenag Blora bersama – sama dengan panitia induk juga sudah komunikasi dengan Ibu Manik Wigati selaku yang menjaga disini.” Katanya.

Selaku dari pihak Kemenag Blora, ia juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah berhubungan baik dengan ahli waris ‘Ibu Manik Wigati’.

Saat mencoba meminta tanggapan Bupati Blora Djoko Nugroho, Pihaknya Selaku Pimpinan tertinggi di Kabupaten Blora enggan memberikan tanggapan kepada wartawan.

Namun demikian, Karena posisi Wakil Bupati Blora Arief Rohman berdekatan dengan Bupati Blora, ia mengarahkan redaksi untuk menemui Camat Blora.

Sarmidi Selaku Camat Blora menjelaskan, “Surat itu kan urusan Pemkab Kabupaten Blora. Kita hanya pemangku wilayah yang menjembatani agar acara berjalan lancar, ” Ucapnya di lempar lagi bahwa yang mempunyai wewenang adalah Pemkab.

Sumber : lintasgrobogan.com

loading…


http://www.zonasatunews.com/wp-content/uploads/2018/12/pie-mbak-mia-e1544801707569.jpg

loading…



banner 468x60