Pertemuan Jokowi – Prabowo, Demokrasi Lima Tahun Kedepan Dan Gerakan Muslim Populis

Pertemuan Jokowi – Prabowo, Demokrasi Lima Tahun Kedepan Dan Gerakan Muslim Populis

Oleh : Agus Mualif Rohadi

Hari ini, Sabtu 13 juli 2019, Jokowi-Prabowo bertemu ditempat umum, di MRT, yang terbuka di saksikan banyak orang.  Ada peristiwa yang mendahului pertemuan itu, a.l :

1. Usai keputusan MK, para pimpinan partai pengusung 02 membubarkan koalisi 02. Dengan demikian, sikap politik partai kembali berdasar keputusan masing masing partai.

PKS dan Gerindra sikapnya sudah jelas akan menjadi partai oposisi. Sedang PAN sangat mungkin akan mengambil sikap oposisi sesuai sikap Amin Rais, dan Partai Demokrat belum nampak jelas.

2. Ada pertemuan penting sebelumnya yang patut dicatat, yaitu pertemuan antara Kepala BIN Budi Gunawan dengan Prabowo.  Pasti banyak hal yang dibicarakan, yang salah satunya diungkap oleh Prabowo ke publik, yaitu agar pemerintah memulangkan kembali Habib Rizieq Syihab.  Meskipun kemudian ada isu dari Pak Muldoko dan tentang overstay di Mekkah, namun isu itu pasti bukan hal substnsial terkait pemulangan HRS. Jkw pasti berusaha untuk memperoleh keuntungan dengan pemulangan HRS, karena yang membuat HRS ditahan oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak pulang ke Indonesia pasti bukan Prabowo. HRS sedang tidak menjadi pelarian politik, tetapi tidak diperbolehkan pulang ke negerinya.

3. Setelah pertemuan dengan Budi Gunawan, Prabowo dapat dipastikan telah mengkomunikasikan hasil pertemuan itu kepada beberapa tokoh penting, antara lain dengan Amin Rais dan Presiden PKS, HRS serta beberapa tokoh kunci PA 212 serta inisiator ijtimak ulama.

4. Prabowo pasti mengkomunikasikan rencana pertemuannya dengan Jkw kepada partai dan tokoh tokoh pendukungnya.

5. Sehari sebelum pertemuannya dengan Jkw, Prabowo menegaskan kembali posisi politiknya untuk lima tahun kedepan bahwa dia dan partainya tidak akan mengambil jabatan apapun dalam kabinet Jkw.  Bahasa Prabowo, dia akan tetap bersama rakyat.

Dari peristiwa yang mendahului pertemuan Jkw – Prabowo, maka demokrasi politik lima tahun kedepan tidak banyak berubah dibanding periode tahun 2014 – 2019, dimana Gerindra dan PKS tegas sebagai oposisi yang hal ini sangat mungkin akan diikuti oleh PAN, sedang Partai Demokrat akan berselancar diantara pemerintah dan oposisi.

Namun demikian, pertemuan Jkw – Prabowo hari ini akan berpengaruh pada komitmen partai partai koalisi pemerintah dalam membentuk kabinet.  Kabinet dibentuk dan bekerja  berdasar komitmen ketika mengusung Jkw – MA,  namun ketika memasuki masa menjelang tahun 2024, partai partai koalisi pemerintah akan mempunyai kebebasan membentuk kemitraan dalam mengusung capres 2024.  Kemitraan akan sangat bergantung pada munculnya tokoh tokoh baru yang berpeluang untuk menang dalam kontestasi pilpres 2024.

Cebongers dan kampretors sudah tidak relevan lagi karena baik Jkw maupun Prabowo sudah usai. Cebongers tidak akan memperjuangkan Jkw jadi presiden seumur hidup, demikian pula kampretors tidak mungkin mendorong Prabowo untuk mengambil alih kekuasaan, kecuali jika  pemerintahan Jkw – MA mengelami kecelakaan fatal karena ekonomi ambruk atau sebab lain. Baik cebongers maupun kampretors sebentar lagi menghilang dengan sendirinya.

Jkw tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan mendorong seseorang untuk tampil menjadi tokoh masa depan, karena dirinya sendiri adalah orang yang ditokohkan.  Jkw masih mempunyai kiprah politik pasca kepresidenannya jika ada partai yang mau menjadikan dirinya sebagai pemimpin partai. Namun keberadaannya sebagai pemimpin partai belum tentu dapat mensolidkan komunitas cebongers untuk memilih partai yang dipimpinnya.  Jika Nasdem saat ini perolehaannya naik lumayan tinggi karena dukungan cebongers, namun kedepan tidak mungkin cebongers akan tetap eksis sebagai pendukung ketua partai jika Nasdem menjadikan Jkw sebagai ketua partai.

Sedang Prabowo masih mempunyai pengaruh kuat sebagai pendiri Gerindra.  Prabowo masih dapat menentukan seseorang dapat tampil sebagai calon Presiden dan bahkan dapat membawa seseorang untuk menjadi presiden.  Prabowo masih dapat menjadi King Maker dalam politik kenegaraan.

Justru yang menarik untuk diamati adalah kelanjutan gerakan muslim populis, karena untuk kedepan mereka masih mempunyai tokoh yang diharapkan untuk tampil, yang menonjol di lapisan atas adalah Sandiaga Salahudin Uno, Anis Baswedan dan Gatot Nurmantyo.  Sedang tokoh di lapisan bawahnya yang cukup menonjol adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Tokoh tokoh yang menjadi sebab atau pemicu munculnya gerakan muslim populis termasuk didalamnya adalah gerakan emak emak juga masih mempunyai pengaruh significant. Mereka antara lain HRS, UBN, UAS dan Aa Gym.  Jika mereka tetap bersatu mengusung Islam Politik, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan.  Mereka dalam waktu dekat mungkin akan membuka forum untuk tetap menjaga momentum yang telah diciptakannya.  Forum yang mereka pelihara akan menarik banyak ustadz – ustadz yang mempunyai majelis yang diikuti banyak jamaah.  Syaratnya, mereka harus tetap pada garis tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam jabatan politik, gerakannya adalah gerakan dakwah. Kepentingannya adalah kepentingan dakwah Islam.

Gerakan dakwah mereka sangat mungkin tidak lagi mendapat tantangan dari isu ideologis dan isu turunannya  produksi pemerintah. Sudah tidak relevan lagi isu ” aku pancasila, aku nkri, aku bineka, aku toleran ” dan isu turunannya seperti isu khilafah, Islam Nusantara, dll “, karena dari koalisi pemerintah saat ini bisa muncul dua pasang capres, yang masing masing pasti membawa isunya sendiri sendiri. Mempertahankan koalisi pemerintah dalam pencapresan tahun 2024 sudah tidak relevan lagi dan juga tidak ada lagi lawan bersama.  Bahkan partai dari koalisi pemerintah punya peluang bermitra dengan partai oposisi dalam memenangkan capresnya.

Memperebutkan suara dari gerakan muslim populis sangat penting untuk memenangkan pilpres. Anis Baswedan, Sandiaga Uno, Gatot Nurmantyo sudah mempunyai kunci pintu untuk masuk rumah gerakan muslim populis.

Namun tidak menutup kemungkinan ada tokoh dari partai koalisi pemerintah untuk dapat kunci pintunya pula. Namun untuk mendapatkan kunci pintu rumah gerakan muslim populis itu, tokoh tersebut harus mampu bersikap kritis bahkan sangat kritis terhadap pemerintah, karena sikap dasar gerakan muslim populis adalah kritis dan sukarela.

Masih ada yang tersisa dari pilpres ini, yaitu isu HRS yang mengganjal kubu koalisi pemerintah, yaitu memulangkannya ke Indonesia. Jika ada partai dari koalisi pemerintah ikut menyumbang pemulangannya, maka sangat munkin kunci pintu masuk dapat diperoleh.

BERTEMU BUKAN BERARTI MENGHILANGKAN PERBEDAAN.
BERBEDA BUKAN BERARTI TIDAK DAPAT BERTEMU.

amr 13072019

Tags: ,
banner 468x60