Polda dan Kejati Sumatera Utara digugat korban salah tangkap OTT

Polda dan Kejati Sumatera Utara digugat korban salah tangkap OTT




ZONASATU NEWS, MEDAN – Kepala Kantor UPT Pelatihan Kesehatan Sumatera Utara, Dr. Achmad Rifai, SKM, M.Kes ajukan praperadilan, terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq Kepala Kejaksaan Negeri Medan melalui Advokat Satriawan Manao, SH, Gusti Ramadhani, SH dan Indra Kusuma, SH yang tergabung dalam Kantor Hukum Satria Manao, SH dan Rekan, dengan nomor surat 105 / Pid – Pra / 2019 / PN MDN, tertanggal 22 November 2019 yang diterima dikepaniteraan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus.

Seperti dikutip indonesiasatu.co.id, Advokat Gusti Ramadhani, SH kepada awak media melalui pesan WhatsApp nya pada hari Senin (09/12/2019) mengungkapkan bahwa pada saat proses persidangan terbukti bahwa 6 (enam) amplop yang berisikan uang tunai yang dijadikan barang bukti oleh Termohon I (Pihak Kepolisian) tidak pernah diterima oleh Pemohon (Dr. Achmad Rifai, SKM, M.Kes) sehingga menjadikan Pemohon tidak terbukti bersalah.

Gusti menambahkan, bahwa dalam fakta persidangan Pemohon, terungkap bahwa tidak berapa lama setelah amplop diletakkan diatas meja Pemohon, lantas pihak Termohon I langsung masuk ke ruangan Pemohon dan mengamankan amplop beserta Pemohon dan orang yang ada di dalam ruangan Pemohon dan membawanya ke Poldasu tanpa dilakukan penyegelan ruangan, sehingga dengan fakta yang sedemikian, maka sudah ada informasi sebelumnya atas kejadian tersebut sehingga sudah ada skenario yang dibuat yang berakibat Pemohon diproses hukum.

Lanjutnya, bahwa laporan polisi Nomor: LP / 676 / V / 2018 / SPKT-III terhadap Pemohon ditandatangani oleh Purwanto, SH selaku saksi pelapor yang mana saksi pelapor sendiri adalah anggota Termohon I, yang mana tidak pernah diperiksa oleh penyidiknya Termohon I, malah yang bersangkutan menjadi Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon dalam tahap penyidikan sehingga hal tersebut seharusnya tidak dibenarkan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana dan dapat menimbulkan konflik inters.

Bahwa jaksa peneliti atau pemeriksa berkas maupun penuntut umum dari pihak Termohon II (Kepala Kejaksaan Negeri Medan) tidak pernah ada melakukan koreksi dengan mengirimkan P-19 berkas perkara yang ditangani oleh Termohon I, malah langsung menerima pelimpahan berkas perkara tersebut dan melimpahkannya ke pengadilan, sehingga Pemohon menghadapi proses hukum persidangan, papar Gusti Ramadhani, SH.

Kepada awak media ini Indra Kusuma juga membeberkan bahwa Termohon II seharusnya lebih teliti lagi dalam mempelajari berkas dari Termohon I dalam hal ini selaku penyidik ada mengembalikan uang yang terletak di meja Pemohon kepada saksi Sanggam Lumbagaol bukan kepada Pemohon yang mana uang tersebut sebagian adalah hak Pemohon selaku KUPTD untuk pembelian ban kendaraan dinas, bbm, dan lain lain, demikian juga saksi Darus Salim yang belum menyerahkan uang perjalanan dinasnya malah disita juga oleh Penyidik Termohon I yang mana hal tersebut tidak benar sesuai KUHAP.

Kemudian Gusti juga menambahkan bahwa perbuatan Termohon I dan Termohon II yang salah dalam penerapan hukum terhadap Pemohon menimbulkan kerugian besar kepada Pemohon yang mana Pemohon masa tahanan dalam tahanan sementara dan proses persidangan yang mana Pemohon ternyata tidak terbukti bersalah, oleh karena itu Termohon I dan Termohon II wajib diminta pertanggung jawabannya atas kesalahannya sebagai lembaga penegakan hukum.

Editor : Setyanegara







Tags: ,
banner 468x60