Rahmad Bagja Sampaikan Prestasi Bawaslu Dalam Pemilu 2019

Rahmad Bagja Sampaikan Prestasi Bawaslu Dalam Pemilu 2019
Rahmad Bagja Menyampaikan Laporan Capaian Prestasi Bawaslu Dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Gelombang II di Mataram, Selasa, (5/11/2019).




Mataram, Zonasatu News –Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan capaian prestasi Bawaslu dan seluruh jajarannya melalui kinerja pengawasan-pencegahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Tahun 2020 Gelombang II di Mataram, Selasa, (5/11/2019).

Bagja menyampaikan, dari sisi persiapan penyelesaian sengketa proses pemilu 2020, program prioritas bawaslu kedepan, yakni bawaslu menjadi peradilan pemilu. Persiapan kedepan dalam mewujudkan peradilan pemilu nanti, dibutuhkan jajaran bawaslu tidak hanya di isi sarjana hukum, namun juga di isi oleh ahli dari latar belakang apapun.




“Persiapan, kerjasama dan komitmen kita mulai dari tingkat Kabupaten/kota hingga provinsi sangat dibutuhkan, bisa dimulai pelatihan sertifikasi mediator segera dilakukan, karena semua bawaslu di setiap tingkatan adalah calon calon hakim peradilan pemilu,” ujar Bagja dalam pidatonya di acara Rakernis Evaluasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 dan Persiapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2020 Gelombang II, Mataram, Selasa, (5/112019).

Selain itu ungkap Bagja, pada tahun ini tanggal 4 Desember mendatang akan diagendakan pertemuan KPU tingkat ASEAN dimana isu yang diangkat adalah apakah peran bawaslu masih dibutuhkan.

“Kita akan sampaikan kepada teman teman ASEAN bahwa bawaslu memiliki peran penting dan strategis dalam menegakkan keadilan pemilu, bagaimana prestasi bawaslu dalam penyelesaian sengketa dan Temuan Laporan Pelanggaran (TLP) dalam pemilu 2019 yang lalu, kita akan jelaskan secara gamblang,” ungkapnya.

Bagja juga menjelaskan kontribusi dan peran bawaslu sebagai lembaga Peradilan pemilu yang sangat strategis ini, bahkan apabila Undang Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada diubah bisa saja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dapat diselesaikan di bawaslu tidak lagi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kemarin dengan komisi II DPR Kita menyampaikan agar Undang Undang 10 tahun 2016 segera direvisi, ” tegas bagja.

Editor : Setyanegara







Tags: , ,
banner 468x60