Ratusan Dosen UII Tolak Revisi UU KPK, Agus: KPK Diujung Tanduk

Ratusan Dosen UII Tolak Revisi UU KPK, Agus: KPK Diujung Tanduk




Zonasatu News –Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui Usulan Revisi RUU KPK. Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Isi Revisi RUU KPK justru melemahkan KPK, padahal KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi. Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi.

Menanggapi hal itu beredar pernyataan ratusan dosen UII Jogjakarta menolak upaya pelemahan KPK ini.

“Mengingat tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia, kami dosen UII menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi, ” bumi pernyataan tersebut.




Aksi pegawai KPK menolak revisi UU KPK, Jumat (6/9/2019)

Sementara itu Ketua KPK Agus Raharjo  juga mengatakan posisi KPK saat ini berada di ujung tanduk. Menurutnya, semua agenda yang ada dalam beberapa waktu belakangan, termasuk seleksi capim KPK, berpotensi mengganggu kinerja KPK.

“KPK berada di ujung tanduk. Bukan tanpa sebab. Semua kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini membuat kami harus menyatakan kondisi yang sesungguhnya saat ini. Pertama, adalah tentang seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan yang di dalamnya terdapat orang yang bermasalah. Hal seperti ini akan membuat kerja KPK terbelenggu dan sangat mudah diganggu oleh berbagai pihak,” ujarnya.

Dia juga menyinggung keberadaan RUU KUHP yang dinilai berpotensi mencabut sifat khusus tindak pidana korupsi. Hal tersebut juga mengancam keberadaan KPK.Berikut ini sembilan poin yang dinilai berisiko melumpuhkan kinerja KPK:

1. Independensi KPK terancam

2. Penyadapan dipersulit dan dibatasi

3. Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR

4. Sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi

5. Penuntutan Perkara Korupsi Harus Koordinasi dengan Kejaksaan Agung

6. Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria

7. Kewenangan Pengambilalihan perkara di Penuntutan dipangkas

8. Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihilangkan

9. Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Penulis laporan : Irwan M

Editor : Setyanegara 

 







Tags: , ,
banner 468x60