Suteki : Pelanggaran PROKES COVID-19 di Petamburan, Dapatkah Anies dan HRS Dipidana?

Suteki : Pelanggaran PROKES COVID-19 di Petamburan, Dapatkah Anies dan HRS Dipidana?
Pierre Suteki




Oleh : Pierre Suteki

A. Pengantar

Tampaknya suhu politik dan hukum di negeri ini mulai memanas lagi menyusul reaksi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerangka PSBB di DKI, khususnya terkait dengan aktifitas kepulangan IB Habieb Rizieq Syihab. Setelah pencopotan beberapa Kapolda karena kerumunan massa yang terjadi saat acara Habib Rizieq Syihab, Polri pun langsung mengambil sikap tegas. Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat telegram terkait proses hukum kepada seluruh masyarakat yang tidak mematuhi standar protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Diketahui bahwa Kapolri menerbitkan surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Polri menyatakan bahwa apabila dalam penegakan Perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas Kamtibmas, maka akan dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas. Tindakan tegas itu sesuai dengan Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 ayat (1) dan (2), Pasal 216, dan Pasal 218 KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Jelas sekali ada upaya untuk memburu para pelanggar prokes covid 19 yang akan dilakukan oleh Polisi. Apakah hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Apakah polisi akan menggunakan pasal sapujagad untuk menjerat para pelanggar prokes, baik dengan ancaman sanksi pidana denda maupun sanksi pidana penjara? Apakah tidak ada cara lain mendisiplinkan warga agar mematuhi protokol kesehatan? Apakah daerah yang tidak menerapkan PSBB atau tindakan kekarantinaan kesehatan lainnya dapat diterapkan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan? Ikuti penalaran hukumnya dalam artikel ini.

Bersambung ke halaman berikutnya










banner 468x60