Terkait OTT Mensos Juliari, KPK Didesak Panggil Ketua Banggar DPR Said Abdulah

Terkait OTT Mensos Juliari, KPK Didesak Panggil Ketua Banggar DPR Said Abdulah
Mantan Mensos Juliari P Batubara mengenakan baju tahanan KPK setelah terjaring OTT Dana Bansos Covid 19




KPK : Bansos rawan dikorupsi

ZONASATUNEWS,COMSetelah Juliari Batubara ditetapkan tersangka, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengingatkan kembali kepada pejabat negara agar tidak korupsi. Sebab, Ghufron menilai semua pelaksana program penanggulangan dan pemulihan dampak COVID-19 rawan dikorupsi.

“Semua pelaksanaan program penanggulangan dan pemulihan dampak COVID-19 rawan, karena prosedurnya dilonggarkan,” kata Ghufron kepada awak media, Senin, 7 Desember 2020.

Ghufron memastikan, KPK tidak akan segan-segan kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) bila terdeteksi adanya penyelenggara yang korupsi terkait penanganan dan pemulihan dampak COVID-19.




Panggil Ketua Banggar DPR

Terkait pernyataan Wakil Ketua KPK diatas, Koordinator Sumenep Progres, Solihin meminta KPK memanggil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah. Dia meminta KPK mendalami dugaan fee yang sudah menjadi BB di KPK itu juga mengalir ke Banggar DPR.

Mengingat tata cara penganggaran di Kemensos RI itu pasti berawal dari pembahasan di Banggar.

“Untuk mendalami tata cara penganggaran dana Bansos Kemensos, perlu memanggil Said Abdullah sebagai Ketua Banggar DPR RI,” kata Solihin.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2019-2024 dari Fraksi PDI Perjuangan (Dapil Madura), Said Abdullah memegang palu pimpinan usai rapat penetapan Ketua Banggar di ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2019). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

Solihin juga mendesak secara khusus mendalami program Bansos di Madura, karena Ketua Banggar DPR Said Abdullah berangkat dari Dapil Madura, Jawa Timur.

“Jangan-jangan aliran feenya masuk ke oknum tertentu. Termasuk Bansos yang selama ini beredar. Khususnya yang diedarkan oleh politisi. Apakah bisa dipastikan itu murni dana pribadi atau ada kaitan dengan program Bansos,” ungkapnya.

Lebih jauh Solihin khawatir jangan-jangan aliran suap itu ada yang mengalir untuk pemenangan calon yang akan tarung di Pilkada?

“Karena pelaksanaan progam Bansos sangat longgar, jangan-jangan aliran dana Bansos ada yang mengalir untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada,” kata Solihin.

Karena itu, menurut Solihin, sangat penting KPK memeriksa Ketua dan anggota Banggar DPR RI, untuk mendalami ada tidaknya aliran fee ke Banggar DPR. Ada atau tidak kesepakatan fee demikian oleh Kemensos dan Banggar?

“Tata cara penganggaran Dana Bansos di Kemensos pasti dibahas lebih dahulu di Banggar DPR. KPK penting mendalami ini, terutama yang ngalir ke Banggar,” tegas Solihin.

Sampai daerah

Terpisah, Lembaga Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) menyatakan pengembangan dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bisa sampai ke daerah penerima bansos.

Koordinator SCWI Hari Cipto Wiyono Cipto mengatakan, penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan nontunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan.

Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung.

“Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut oleh partai tertentu dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah Mensos berasal dari Partai itu,” ujarnya seperti dilaporkan Antara.

“Bukti-bukti yang dimiliki KPK bisa dikembangkan,” kata Koordinator SCWI Hari Cipto Wiyono di Surabaya, Minggu 6 November 2020.

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60