Viral! Surat Terbuka Minta KPK Selidiki Tahapan Divestasi Freeport

Viral! Surat Terbuka Minta KPK Selidiki Tahapan Divestasi Freeport
Tangkapan layar menunjukkan lokasi Tambang Grasberg Freeport di provinsi Papua, Indonesia. Gambar: Google Maps.

loading…


Anehnya BPK dan Kememtrian LHK tidak mampu alias gagal menetapkan kerugian negara dari kerusakan lingkungan yang sudah nyata. Artinya tak mampu menjaga kepentingan nasional demi masa masa depan anak bangsa, karena  hanya diselesaikan dengan tahapan “road map” perbaikan lingkungan

 

Zonasatu NewsKoalisi Rakyat untuk Kedaulatan SDA Minerba (KRKSDA) melayangkan surat terbuka kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Surat terbuka ini telah viral di media sosial. Pembuat surat adalah :Dr. Marwan Batubara (IRESS). Ir .Budi Santoso, IPM, CPI, MAus IMM  (CIRUSS), Yusri Usman (CERI), Dr Ahmad Redi SH (KJI), Bisman Bakhtiar S, MH, MM (PUSHEP).

Selengkapnya surat terbuka tersebut dapat dibaca diabwah ini.

Surat Terbuka kepada KPK

Perihal: Permohonan Penyelidikan Tahapan Divestasi PT Freeport Indonesia.

Kami merujuk pada pernyataan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin (BGS) pada berbagai media 21 Desember 2018. Dikatakan, sesaat setelah berhasil menutup pembayaran 40% PI Rio Tinto adalah sebesar USD 3.5 miliar dan USD 350 juta untuk saham PT Indocopper Investama di dalam PT Freeport Indonesia (PTFI), maka akhirnya PT Inalum sudah berhasil memiliki mayoritas saham 51,2% didalam PTFI.

Namun, meskipun Inalum menjadi pemegang saham mayoritas di PTFI, ternyata posisi Komisaris Utama dan Direktur Utama masih ditempati dan dikuasai oleh Freeport, sehingga biaya yang sudah dan akan dikeluarkan oleh PT Inalum untuk invetasi tambang bawah tanah terkesan sia dia, terutama jika merujuk pada praktek bisnis yang berlaku umum. Penyelesaian negosiasi divestasi saham PTFI dilaksanakan atas arahan Presiden Joko Widodo pada 10 Januari 2017 untuk meningkatkan kepemilikan negara di PTFI menjadi 51% dari saat itu sebesar 9,36 %.

Lebih jauh PT Inalum dalam dokumennya menyatakan bahwa pada 1996, Rio Tinto dengan Freeport McMoRan (FCX) telah menandatangani “Participation Agreement” (Participating Interest,HPI), yang intinya memberikan hak atas hasil produksi dan kewajiban atas biaya operasi PTFI sebesar 40% sampai akhir tahun 2021, dengan kondisi produksi di atas batas yang sudah disepakati bersama (“metal strip”). Tetapi anehnya dikatakan bahwa sejak tahun 2022 Rio Tinto akan mendapatkan hak dan kewajiban penuh sebesar 40% dari produksi dan biaya operasi, tanpa “metal strip” atau batasan hingga tahun 2041.

Semua langkah korporasi yang dilakukan PT Inalum dilaksana setelah mendapat penugasan dari  Kementerian BUMN pada 18 Desember 2017. Padahal KK baru akan  berakhir pada 30 Desember tahun 2021. Dalam hal ini, FCX seharusnya tidak berhak menjanjikan saham kepada PT Rio Tinto, karena melampaui batas waktu kontrak karya (KK). Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap KK 1991. PT Inalum mengatakan bahwa semua itu karena Menteri ESDM IB Sujana pada 29  April 1996 telah menyetujui skema kerja sama operasi  antara Rio Tinto dengan FXC ini hanya sampai tahun 2021, bukan sampai 2041.

Akan tetapi pada 18 Febuari 2018 Inalum menunjuk beberapa konsultan  yaitu  Danareksa, PwC, Morgan Stanley dan Behre Dolbear Australia untuk melakukan “due dilingent” aspek legal, keuangan dan teknis. Ternyata Inalum tidak pernah menyebut adanya dokumen hasil “RUPS PTFI” terkait persetujuan PI Rio Tinto (karena PTFI didirikan berbadan hukum di Indonesia harus tunduk pada UU Perseroan Terbatas). Yang menjadi pertanyaan besar adalah sejak kapan saham Pemerintah  9,36 % telah terdilusi menjadi 5,68 %, sehingga Inalum terpaksa harus membeli saham PT Indocopper Investama agar bisa mencapai 51, 2%?

Namun berdasarkan banyak data dan fakta yang baru terungkap telah menyisakan beberapa pertanyaan penting terkait keberadaan PI Rio Tinto di dalam struktur saham milik Freeport McMoRan sebanyak  90, 64 % dan saham milik Pemerintah hanya  9,36% di dalam PTFI. Saham Bakrie di dalam PT Indocover Investama 9,36 % telah dibeli oleh FCX pada tahun 2002 dari PT Nusamba Mineral Industri milik Bob Hasan.

Keterangan Dr. Rizal Ramli sebagai mantan Menko yang pada era Presiden Gus Dur pernah juga bersentuhan dengan PTFI dalam pertemuannya dengan James Mofett pada tahun 2000 mengakui telah menyuap menteri saat itu yang melahirkan Kontrak Karya tahun 1991 menjadi “kontrak baru”, bukan ” kontrak perpanjangan” dari KK tahun 1967. James Moffett pada 14 Desember 1988 mengajukan permohonan  “perpanjangan” KK kepada Menteri Pertambangan Energi Ginanjar Kartasasmita. Akan tetapi anehnya yang keluar adalah KK Baru pada 1991 dengan opsi perpanjangan 2 X 10 tahun. Padahal hasil kesepakatan penting 28 Maret 1989 antara lain adalah pemberian saham 20% PTFI kepada pihak nasional, pendirian smelter dan terpenting adalah perpanjangan KK, bukan KK baru! Akibat KK baru ini, maka negara kehilangan pemasukan 6,75 % dari  pajak penghasilan, yakni  dari semestinya 41,75 % menjadi hanya 35 %. Kerugian ini berlangsung  sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2001.

Belakangan ini telah terungkap fakta terbaru yang belum pernah diketahui publik dari buku  Dr. Simon F Sembiring berjudul “Karut Marut Implementasi UU Minerba dan Divestasi Freeport  Yang Penuh Jebakan” sebagai mantan Dirjen Minerba (2003 s.d 2008) tentang KK Freeport. Dr Simon telah berperan sebagai salah seorang arsitek UU Minerba, di samping itu atas permintaan Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan pada awal tahun 2017, Simon Sembiring  adalah salah satu anggota tim perumus PP No.1/2017 yang telah digunakan sebagai payung hukum perubahan KK PT FI menjadi IUPK.

Adapun fakta yang mengejutkan adalah adanya surat rahasia IB Sujana 29 April 1996 No.1826/05/M.SJ/1996 kepada James Moffet, CEO Freeport McMoRan  dianggap janggal dan melanggar Pasal 28 ayat 2 KK. Pasal 28 tersebut menyatakan  bahwa: “Setiap pemberitahuan, permintaan, izin, persetujuan, dan pengumuman lain yg diperlukan dengan ketentuan persetujuan harus dilakukan dengan tertulis dan dikirimkan melalui Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan alamat Jalan Gatot Subroto Kav 49 (sekarang Ditjen Minerba Jalan Supomo Tebet)”. Ternyata surat menyurat antara James Moffett dengan Menteri IB Sujana tidak mengikuti ketentuan pasal 28 ayat 2  kontrak karya ( KK) dan tidak pula ditembuskan kepada Dirjen Pertambangan Umum, yang dijabat oleh Kuntoro Mangkusubroto.

Adapun penjelasan Simon Sembiring bahwa  kode surat “M .SJ” itu yang telah digunakan sebagai kode surat IB Sujana yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal,  bukan kode “M. DJP” Direktorat Jenderal  Pertambangan Umum sebagaimana lazimnya. Dirjen Pertambangan Umum saat itu, Kuntoro Mangkusubroto, sampai akhir jabatannya tidak mengetahui tentang persetujuan PI Rio Tinto terhadap FXC dari surat IB Sujana tertanggal 29 April 1996, Sehingga surat itu dari perspektif KK dan aspek administrasi negara sangat dapat  dianggap “ilegal”, karena telah nyata melanggar pasal 28 ayat 2  Kontrak Karya.

Selain itu, ternyata  isi surat IB  Sujana tersebut telah dipertegas oleh surat Menteri Keuangan Marie Muhammad 1 April 1996 No.S-176 /MK .04/1996. Pada butir ke-3  surat tersebut malah  memberikan penegasan bahwa imbalan atas investasi Rio Tinto (RTZ) sebesar USD 850 juta adalah bahwa PT FI akan mengalihkan 40% hak kewajibannya kepada anak usaha PT RTZ dalam KK (tidak termasuk hak dan kewajiban yang sudah ada pada tahap eksploitasi  pada wilayah KK blok A), sehingga PI Rio Tinto (PT RTZ) hanya diizinkan bekerja sama pada Blok B sebagai pengembangan  dalam KK 1991. Semua hal tersebut dapat dilihat pada lampiran data koordinat Blok A dan Blok B, sehingga kedua blok tersebut secara administrasi wilayah pertambangan adalah terpisah.

Dengan latar belakang penjelasan seperti di atas, maka valuasi yang dilakukan oleh konsultan keuangan yang  ditunjuk oleh PT Inalum terhadap PI Rio Tinto adalah di Blok A, bukan di blok B sesuai persetujuan Menteri IB Sujana dan Marie Muhammad April 1996 yang diduga “ilegal”. Karena saham tersebut telah dibayarkan oleh PT Inalum pada 21 Desember 2018, maka dapat dikatakan telah terjadi potensi kerugian negara triliunan rupiah.

Sangatlah aneh dan tak masuk akal kalau kemudian PT Inalum dengan mudahnya membayar nilai PI Rio Tinto mencapai USD 3.5 miliar, padahal Rio Tinto tidak jelas legal sanding-nya dalam hubungan investasi antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI sesuai Kontrak Karya Freeport. Celakanya, bagaimana mungkin FCX mengijon Participating Interest Rio Tinto sampai tahun tahun 2041, padahal KK 1991 akan berakhir Desember 2021. Hal ini tentu saja sangat ironis!

Hal itu diperkuat keterangan Simon Sembiring bahwa Partipacing Agreement antara PTFI dengan PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI) baru dilakukan pada 11 Oktober 1996  setelah 6 bulan diterbitkannya surat IB Sujana dan Marie Muhammad. Namun hal ini tidak pernah disampaikan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (Minerba). Agreement tersebut ternyata telah mengalami 7 kali amandemen dan terakhir pada 21 Oktober 2016.  

Telah banyak pihak, termasuk Simon Sembiring, yang memberikan masukan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada KESDM dan PT Inalum, mengenai potensi kerugian negara ketika PT Inalum harus membayar Participating Interest Rio Tinto dengan nilai USD 3.5 miliar, namun katanya Dirut PT Inalum Budi Sadikin malah mengabaikannya , dan siap pasang badan.

Padahal, kata Simon Sembiring, jika Pemerintah atau PT Inalum berani menyoal legal standing PI Rio Tinto, bahkan sampai dengan ke arbitrase internasional hanya dengan membayar sekitar USD 10 juta jasa konsultan hukum yang berkualifikasi dunia, maka sangat besar kemungkinan PT Inalum menghemat miliaran dollar Amerika. Keyakinan tersebut disampaikan Simon berdasarkan pengalamannya dalam beberapa even menghadapi kasus arbitrase KK NNT di Nusa Tenggara Barat.

Fakta lainnya, berdasarkan temuan audit tujuan tertentu BPK RI pada periode 2015 sampai dengan 2017 ada nilai ekosistem yang dikorbankan atau potensi kerusakan lingkungan atas perhitungan jasa ekosistem oleh  IPB dan LAPAN ada potensi nilai kerusakan mencapai USD 13 .592.299 .294 atau setara Rp 185 triliun (Majalah Tempo 23 Januari 2019 mengulas dalam laporan utama)  dan adanya penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin dan hanya dikenakan denda sebesar Rp 460 miliar, akan tetapi pada 31 Januari 2019 Freeport Mc Moran malah menyatakan akan mengkaji dulu nilai denda tersebut. 

Anehnya BPK dan Kememtrian LHK tidak mampu alias gagal menetapkan kerugian negara dari kerusakan lingkungan yang sudah nyata. Artinya tak mampu menjaga kepentingan nasional demi masa masa depan anak bangsa, karena  hanya diselesaikan dengan tahapan “road map” perbaikan lingkungan. Sehingga PT Inalum berpotensi ikut menanggung dosa warisan kerusakan lingkungan sejak tahun 1972 s.d 2018 yang sejak 1997 PT Rio Tinto sudah banyak menikmati hasilnya plus ditambah akuisisi USD 3,5 miliar adalah sukses mengakali pihak Indonesia  yang bekerja entah untuk siapa.

Sehingga kami berkesimpulan bahwa pembelian Participating Interest Rio Tinto diduga bermasalah dan sangat grasa-grusu oleh PT Inalum. Saham dibeli dengan menggunakan sumber pembiayaan penjualan global bond sampai USD 4 miliar akan menjadi beban negara dimasa akan datang.

Banyak hal yang menunjukkan bahwa divestasi  Freeport sarat dengan pelanggaran hukum/UU dan potensi kerugian negara. UU yang potensial dilanggar, antara lain KK, UU Minerba, UU Kehutanan, UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No.32/2009, dan UU BPK. Karena itu kami sangat mengharapkan atensi khusus KPK untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi kerugian negara lebih besar dengan memerintahkan BPK RI melakukan audit khusus dengan tujuan tertentu atau melakukan “audit forensik” terhadap proses divestasi saham PTFI oleh PT Inalum.

Karena kasus ini bukan delik aduan, maka kami tak perlu harus melaporkan secara resmi kepada KPK, cukup dengan rilis ini dan kami siap memberikan data terkait apabila KPK membutuhkan. Tak tertutup kemungkinan kami akan segera melaporkan pada Maret 2019 terhadap dugaan praktek curang/koruptif yang dilakukan CEO FCX dalam divestasi dan pelanggaran lainnya selama beroperasi terhadap KK PTFI  kepada Komisi  FCPA (Foreign Corruption Practise Act) di Amerika Serikat.

Dari Kami, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan SDA Minerba (KRKSDA) 

1. Dr. Marwan Batubara (IRESS)
2.  Ir .Budi Santoso, IPM, CPI, MAus IMM  (CIRUSS)
3. Yusri Usman (CERI)
4 . Dr Ahmad Redi SH (KJI)
5. Bisman Bakhtiar S, MH, MM (PUSHEP).

loading…



Tags:
banner 468x60