Biaya Perdin dan Mamin OPD di Sumenep Tembus Rp 43,3M

ZONASATUNEWS.COM, SUMENEP— Anggaran Perjalanan dinas (Perdin) Organisasi Perangkat daerah (OPD) di kabupaten sumenep mencapai hingga 12,8 Milyar lebih dan Perdin DPRD Kabupaten Sumenep sebesar 17,6M pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Sumenep tahun 2023.

Bahkan, juga anggaran untuk Makanan dan minuman (Mamin) OPD di kabupaten sumenep sebesar 12,8 Milyar selama periode 2023.

Tingginya Perdin dan Mamin di kabupaten sumenep tentunya akan menjadikan kabupaten dengan sebutan ‘kota keris’ ini menjadi lebih baik dan berkembang dari berbagai sektor.

Perbaikan sistem dan Sumber daya kepala dinas beserta Aparatur sipil negara (ASN) masing-masing dinas juga akan lebih berkembang dari sebelumnya guna menjadi solusi persoalan kerakyatan ‘People’s Solution’, “kata Andriyadi, Aktivis Kebijakan publik sumenep kepada media ini, Kamis 21 September 2023.

Besaran angka fantastis tersebut, di masa ekonomi serba sulit ini mengapa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberikan anggaran sebesar itu hanya untuk ongkos perjalanan dan makan minum rapat saja.

“Siapa yang nggak kaget dengar angka yang besar kayak gitu. Masak sih, cuma untuk biaya makan minum rapat saja angkanya bisa sampai Rp 128 miliyar. Emang makan apa sih mereka?, terlalu,” keluh Andre, saat ditemui kontributor media ini, Kamis (21/09/2023).

Andre menyesalkan kebijakan yang diambil pemkab dalam pengalokasian anggaran perdin dan mamin tersebut. Harusnya, yang lebih diprioritaskan adalah 9 (sembilan) program janji politik Bupati dan Wakil bupati (Fauzi-Eva). Salahsatunya, Infrastruktur, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif.

“Cuma untuk makan minum rapat masa sampe segitunya, yang bener aja. Rakyat kecil ini lagi susah, tolong lah pejabat-pejabat dibelanjakan hal-hal yang lebih prioritas,” sesal Andre.

Andre pun meminta semua OPD transparan ke publik soal besaran alokasi anggaran perdin dan mamin tersebut. Sebab, kata dia, transparansi itu sangat penting agar tidak ada prasangka buruk di tengah-tengah masyarakat.

“Karena anggaran yang digunakan sejatinya dari masyarakat. Maka pertanggungjawaban pada publik sebagai ciri pejabat yang baik, dan itu mutlak untuk dilakukan,” tandas Andre.

Lebihlanjut, pihak media belum bisa konfirmasi kepada Bupati Sumenep terkait hal tersebut sebab nomor whatsappnya sudah tidak aktif sejak minggu lalu. (Pur/yan)

EDITOR: REYNA

Related Posts