KPU Kabupaten Ngawi Resmi Lanjutkan Tahapan Pilbup Ngawi 2020 Setelah Tertunda Karena Corona

KPU Kabupaten Ngawi Resmi Lanjutkan Tahapan Pilbup Ngawi 2020 Setelah Tertunda Karena Corona
Aman Ridho Hidayat, Divisi Teknis KPU Ngawi




ZONASATUNEWS.COM, NGAWI–KPU Kabupaten Ngawi secara resmi melanjutkan tahapan Pilkada Serentak 2020 setelah sempat tertunda akibat pandemi virus corona. Pernyataan tersebut dituangkan dalan Dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor 140/PL.02-Kt/3521/KPU-Kab/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Ngawi Lanjutan tahun 2020. disebutkan bahwa tahapan lanjutan mulai dilanjutkan pada 15 Juni 2020.

Disampaikan pula didalam surat tersebut, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda, yaitu: pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS pada tanggal 15 Juni 2020, pemetaan TPS pada tahapan Pemutahiran Daftar Pamilih, dan menyiapkan tahapan pembentukan Petugas Pemutahiran Dafttar Pemilih. Surat tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Adapun dalam setiap tahapan pelaksanaan harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 05/ tahun 2020 yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

PILKADA SERENTAK LANJUTAN DILAKSANAKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN

Salah satu alasan yang diambil oleh Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu & DKPP) dalam memtutuskan untuk kembali melajutkan pelaksaan Pilkada Serentak 2020 adalah adanya Surat resmi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, surat tersebut bernomor No. B-196/2020. Dalam surat tersebut pihak Gugus Tugas memberi saran dan masukan bahwa tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan dengan syarat: dilaksanakan dengan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan gugus tugas penanganan covid-19 untuk menyiapkan protokol kesehatan tersebut.

Gugus Tugas adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani pandemi Covid-19. Mereka punya kemampuan, keahlian, dan data untuk memutuskan hal-hal terkait pandemi ini. Ketika gugus tugas sudah memberi saran (dengan sejumlah syarat), maka tidak salah jika kita ikuti saran itu. Tentu dengan upaya maksimal untuk memenuhi sejumlah hal yang dipersyaratkan.

Jika ditarik kesimpulan, kuncinya: protokol kesehatan menjadi syarat Pilkada lanjutan 2020 untuk bisa dilaksanakan. Jika tidak ada protokol kesehatan, tentu saja Pilkada lanjutan 2020 tidak bisa dilaksanakan. Jadi seluruh tahapan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60