Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda Tentang P-APBD TA 2021 Kabupaten Pamekasan

Pandangan Umum Fraksi Mengenai Raperda Tentang P-APBD TA 2021 Kabupaten Pamekasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi mengenai Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Selasa (21/09/2021).




ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menggelar sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi mengenai Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Selasa (21/09/2021).

Acara yang dilaksanakan di ruang sidang Paripurna dan dilaksanakan secara virtual dipimpin Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman dan dihadiri Bupati Baddrut Tamam, Plh Sekretaris Daerah (Sekda), beberapa pejabat dilingkungan Pemkab Pamekasan serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD setempat.
Dalam paripurna ini, dari 7 fraksi yang ada 4 fraksi membacakan Pandangan Umumnya, sedang 3 fraksi langsung diserahkan kepada pimpinan sidang. Ketiga fraksi tersebut diantaranya fraksi PKB, fraksi Gerindra dan fraksi PKS.

Fraksi Madani dalam PUnya melalui juru bicaranya menilai dari laporan yang disampaikan bupati jika APBD Kabupaten Pamekasan dari tahun ke tahun sangat monoton dan tidak berinovasi. Selain itu, faksi Madani juga meminta agar eksekutif untuk bekerja lebih giat lagi dan bekerja ikhlas bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap banyak kepada eksekutif agar dapat lebih sabar lagi, bekerja lebih lurus lagi dan mengurangi pencitraan sehingga bekerja ikhlas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan,” ungkapnya.

Sementara fraksi Nasden-Amanat Nasional dan fraksi Demokrat memberikan catatan dan masukan bagi eksekutif untuk melengkapi pengantar nota keuangan atas Raperda tentang perubahan APBD TA 2021.

Adapun catatan tersebut diantaranya yang salah satunyanya terkait sisi pendapatan yang meningkat baik yang diperoleh dari PAD, dana transfer maupun lain-lainnya. Fraksi Nasdem-Amanat Nasional dan fraksi Demokrat mengapresiasi atas meningkatan pendapatan tersebut agar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat namun dalam catatannya mempertanyakan sumber dananya.

“Ini tentu parut diapresiasi dan kita syukuri, namun pertanyaan dari fraksi kami adalah diambil dari sumber mana saja yang bisa mempengaruhi peningkatan PAD tersebut,” katanya

Sedangkan PU dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan kepada eksekutif agar bupati mencatat keberhasilan dari masing-masing SKPD dan korelasinya sehingga dapat dievaluasi sisi mana yang perlu diperbaiki dan sisi mana yang bisa dilanjutkan pada momen P-APBD 2021.

“Untuk itu perubahan APBD 2021 yang diajukan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif, kami fraksi PPP setuju tentang Raperda Perubahan APBD 2021 untuk dibahas bersama tim badan anggaran legislatif dan badan anggaran eksekutif agar pelaksanaan program kegiatan pembangunan untuk tahun 2021 berjalan terarah dan terukur,” Pungkasnya.(ADV)

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60