Pemkab Pamekasan Alokasikan 25 Persen Dana DBHCHT Untuk Penegakan Hukum

Pemkab Pamekasan Alokasikan 25 Persen Dana DBHCHT Untuk Penegakan Hukum




ZONASATUNEWS.COM, PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengalokasikan dana dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 25 persen untuk bidang penegakan hukum. Adapun tahun ini Kabupaten Pamekasan mendapat kucuran dana DBHCHT sebesar Rp 64,5 milyar, Senin (06/09/2021).

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdakab Pamekasan, Sri Puja Astutik mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020, dana dari DBHCHT tahun 2021 ada anggaran untuk bidang penegakan hukum yang alokasinya sebesar 25 persen.

Dalam bidang penegakan hukum ini masih katanya, pihaknya melibatkan beberapa instansi seperti Bae Cukai, Kepolisian, TNI dan dinas-dinas terkait lainnya dilingkungan Pemkab Pamekasan.

“Leading sektor dalam penegakan hukum itu selain Bea cukai dan TNI/Polri, ada Disperindag untuk pembangunan KIHT, sosialisasi dalam ketentuan perundang-undangan dibidang cukai, ada DPMD, Diskominfo, Kesbangpol, terus ada pemantauan dan evaluasi serta identifikasi rokok ilegal itu di perekonomian,” katanya.

Menurutnya, gabung dari beberapa instansi dan dinas itu nantinya akan dibentuk menjadi sebuah tim. Dan tim ini yang akan turun kelapangan menuju target yang telah ditentukan.

Sementara untuk yang melanggar jelas Astutik panggilan keseharian Kabag Perekonomian, nanti akan dilimpahkan ke Bea Cukai, pihaknya hanya sebagai koordinator.

“Jadi kalau misalnya data dari bea cukai ada 189 titik ya kita melaksanakan dengan jumlah itu yang akan dikunjungi. Pamekasan itu terbanyak rokok ilegalnya di Madura, dan hampir di seluruh kecamatan dan desa di wilayah Pamekasan ini ada rokok ilegalnya, baik itu tempat produksi maupun toko yang jual rokok,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan selama tahun anggaran 2021 ini, rencananya kegiatan sidak lapangan untuk pemberantasan rokok ilegal akan dilakukan lebih dari seratus kali sesuai dengan jumlah desa yang ada di Pamekasan, namun hingga kini belum diketahui pasti kapan akan dilaksanakan, semua tergantung data dari Bea Cukai.

Astutik berharap, kegiatan penegakan hukum akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk-produk yang legal.

“Saya berharap kegiatan penegakan hukum ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan produk ilegal,” ujar Astutik.(ADV)

EDITOR : SETYANEGARA







banner 468x60