Persidangan ke 14 Ketua IDI Wonogiri Hadirkan Saksi Ahli Dekan FH UNS

Persidangan ke 14 Ketua IDI Wonogiri Hadirkan Saksi Ahli Dekan FH UNS
Sidang ke 14 Ketua IDI Wonogiri, Selasa (30/4/2019)

Wonogiri, Zonasatu News,–Hari Selasa (30/4/2019) kemarin, kasus penyebaran konten WAG memasuki persidangan ke-14 dengan terdakwa dr.Martanto Ketua IDI(Ikatan Dokter Indonesia) Wonogiri, Jawa Tengah. Sidang memasuki babak baru dan seolah anti klimax.

Persidangan kali ini menghadirkan saksi a decharge atau saksi meringankan.Saksi ahli hukum pidana. Prof. Dr. Supanto, SH, MH Dekan FH UNS.

Keterangan ahli kali ini seolah membalikkan persidangan dan mementahkan keterangan ahli sebelumnya dari kantor Menkominfo.
Secara gamblang Supanto yang tesisnya tentang penistaan agama memberi penjelasan yang sangat pas dan telak.

Delik, kata Supanto menjelaskan, adalah tindak pidana yang tercela menurut norma yang hidup di masyarakat, tanpa harus melihat undang-undang karena bertentangan dengan kearifan lokal.

“Misalnya bupati Boyolali menyebut Prabowo asu itu justru tindak pidana, meski pelakunya hingga hari ini melenggang alias bebas,” kata Supanto.

Sedang dr.Martanto apa yang ia tulis bukanlah tindak pidana dan tidak menimbulkan keresahan atau kekacauan.

“Lagi pula apa yang ia sampaikan tidak masuk kategori tindak pidana dan bukan di tempat umum serta tidak menimbulkan kekacauan,” ungkap Supanto.

Secara rinci Supanto menjelaskan bahwa WAG itu sebuah satu kesatuan, di mana anggotanya sepakat oleh karenanya mengikatkan diri dalam group yang satu, sehingga sifat individunya sudah hilang.

Kedua, gambar yang diunggah dalam WAG IDI WONOGIRI sudah beredar sebelumnya di dunia maya dan pembuat serta pendistribusi sebelumnya tidak pernah ada yang diajukan ke pengadilan .

“Jadi tidak tepat mendudukkan dr.Martanto sebagai tersangka,” tegas Supanto.

Penasehat Hukum terdakwa Dr.Muhammad Taufik, SH, MH, bersama saksi ahli Prof. Dr. Supanto, SH, MH Dekan FH UNS.

Seseorang masuk WAG menjadi satu, individu hilang. Apa yg dimuat sudah disepakati anggota, yang nggak sepakat keluar.

WAG tidak masalah mengshare apapun.
Masalah jika ada anggota yang membawa ke luar WAG. Dalam kasus ini justru dr.Adi Dharma yang layak dianggap menyebarkan. Sebab jika postingan itu hanya hanya dalam group bukan tindak pidana.

‘Menjadi tindak pidana saat disebarkan pada orang di luar group dan dokter Martanto tidak pernah menyebarkan atau memberitahu Ketua DPRD Wonogiri yang juga Sekretaris DPC PDIP Wonogiri,” papar Supanto.

Penyebaran WAG IDI Wonogiri menjadi kasus setelah Kepala DKK Wonogiri memberitahu isi WAG kepada pengurus PDIP.

Pada bagian lain menjawab pertanyaan penasihat hukum apakah tanggungjawab pidana bisa dialihkan? ia tegas menjawab tidak. Artinya jika Ketua Umum PDIP merasa dirugiksn maka ia yang harus melaporkan bukan orang lain,kecuali anggaran dasar PDIP memuat itu.

“Yang berhak menuntut adalah yang dirugikan, jika mendasarkan peraturan organisasi ,sesuai AD/ ART dan harus ada surat tugas,” kata Supanto.

Pasal 28 UU ITE, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan hal-hak yang bertujuan menimbulkan perpecahan berdasar SARA. Jika mendasarkan sifat delik materiil maka dr.Martanto tidak punya tujuan menimbulkan perpecahan,sebab ada dalam WAG.

Kasus yang menyeret dr.Martanto hingga di penjara tidak sesuai dengan Konsepsi negara hukum yang mendasarkan faham siapapun tunduk kepada tujuan hukum yang meliputi 3 unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Muhammad Taufiq, Penasehat Hukum terdakwa sangat puas dengan keterangan ahli yang juga Dekan FH UNS.Ia optimis kliennya bebas dan harus dibebaskan, sebab bukan penyebab keresahan dan tidak pernah memberitahu pengurus PDIP.

Sidang berikutnya agenda pemeriksaan keterangan ahli IT yang dihadirkan tim penasihat hukum.

loading…

Tags:
banner 468x60