Perubahan jadwal Pilkada Dimasa Pandemi, Apakah Mempengaruhi Anggaran?

Perubahan jadwal Pilkada Dimasa Pandemi, Apakah Mempengaruhi Anggaran?
KPU Ngawi rekrut relawan difabel : Antrean komunitas difabel saat mendaftar sebagai relawan demokrasi di kantor KPU Ngawi




ZONASATUNEWS.COM, Ngawi–Pilkada serentak yang tertunda sebab pandemi Covid 19 di Indonesia dipastikan akan digelar 9 Desember 2020. Hal ini terlihat dari kesimpulan rapat dengar pendapat RDP antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI pada Rabu, 27 Mei 2020.

“KPU Kota/Kabupaten akan mengikuti keputusan KPU Pusat,” kata Putra Adi Wibowo, komisioner KPU Ngawi, Rabu (27/5) kepada ZONASATUNEWS.COM.

Perubahan jadwal Pilkada sebab Covid 19 ini apa juga akan berpengaruh terhadap tata laksana serta anggaran Pilkada.

“Mau tidak mau harus dilakukan pembedahan anggaran lagi.karena pasti akan mengikuti Protokol Covid 19, dimana setiap Ad Hoc harus diberikan perlengkapan Protokol,”

“Apabila ada fokusing anggaran, dan ternyata anggaranya kurang, apakah akan ada tambahan dari Pemda atau dari APBN. Mengingat dan melihat anggaran yang diperoleh di naskah perjanjian hibah daerah merupakan anggaran yang sudah dimaksimalkan dengan kondisi normal,” penjelasan Putra.




Putra Adi, komisioner KPU Ngawi

Mengenai teknis tata laksana tahapan yang sempat tertunda kondisi pandemi, KPU masih menunggu aturan dari pusat.

“Kita menunggu aturan dari KPU Pusat. Bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan yang kemarin sempat tertunda karena kondis pandemi,” pungkas Putra

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Ngawi, Yusron Habibi, menanggapi hasi RDP Komisi II DPR RI, lebih memilih menunggu terbitnya peraturan baru.

Yusron Habibi, komisioner Bawaslu Ngawi

“Kami menunggu terbitnya peraturan KPU penggati peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Pilkada 2020,” Kata Yusron Habibi Bawaslu Ngawi

Saat ditanya mengenai ada tidaknya perubahan teknis serta anggaran pengawasan di masa pandemi, Yusron menuturkan, “Pasti nanti akan terbit Surat Edaran resmi dari Bawaslu RI terkait pengaktifan kembali Pengawas Ad Hoc dan petunjuk teknis pengawasan di masa Covid 19,” jelasnya. (hir)

Penulis : Tohir
Editor : Setyanegara







banner 468x60