CENITS Mendukung inisiasi DPR RI Menuntaskan RUU Energi Baru dan Terbarukan

CENITS Mendukung inisiasi DPR RI Menuntaskan RUU Energi Baru dan Terbarukan

Pembahasan RUU EBT pada hari ini, merupakan kegiatan yang keren, karena dalam kacamata internasional, berbicara tentang EBT membicarakan masa depan

 

Semarang, Zonasatu News– Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) digodok di DPR RI. Adanya RUU Energi tersebut, merupakan upaya yang baik untuk mengatasi kekosongan regulasi aturan perundang-undangan saat ini.

Dalam focus group discussion (FGD) Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang diadakan oleh Universitas Diponegoro (UNDIP), hari Senin, 25 Pebruari 2019, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengungkapkan, Indonesia telah memiliki UU Kelistrikan, UU Migas, dan UU Panas Bumi. Sehingga RUU EBT ini dinilai untuk melengkapi undang-undang yang telah ada.

”RUU EBT dirasa sangat penting karena terjadi kekosongan legislasi di atasnya dan dibawahnya, posisi RUU EBT berada di tengah-tengah,” ungkapnya, Senin (25/2/2019).

Untuk itu, kata dia, berbagai pemangku kepentingan mulai dari DPR, pemerintah, pengusaha dan pengguna EBT harus mempunyai kemauan politik yang sama. Apalagi apabila kita berperan dalam pergaulan internasional, bahwa pengguna energi terbarukan itu memikirkan kepentingan generasi saat ini dan generasi mendatang.

“Pembahasan RUU EBT pada hari ini, merupakan kegiatan yang keren, karena dalam kacamata internasional, berbicara tentang EBT membicarakan masa depan”.

Terpisah, kepada zonasatunes.com, Pendiri CENITS (Centre for Energy and Innovation Technology Studies), sekaligus pakar energi terbarukan, Soni Fahruri, bersepakat dengan pernyataan dari wakil DPR RI, Agus Hermanto yang menegaskan potensi energi terbarukan yang begitu besar namun belum optimal dimanfaatkan, perlu payung hukum yang kuat untuk mengisi kekosongan di level menengah dalam pengelolaan energi di Indonesia.

Soni, menyampaikan bahwa komitmen dari semua pihak untuk memanfaatkan energi yang ramah lingkungan dan bermanfaat dalam jangka panjang perlu dilakukan percepatan.

“Inisiasi DPR RI untuk menyusun RUU EBT ini merupakan langkah positif agar kita memiliki komitmen bersama dalam melakukan akselerasi pemanfaatan energi terbarukan”

Lebih lanjut, Soni mengusulkan bahwa perlu ada perbaikan pengaturan dalam pengelolaan energi secara nasional.

“Apabila kita menilik dari energi yang bersumber dari fossil, masih terdapat subsidi. Namun tatkala kita menggunakan energi terbarukan, seolah-olah kita tidak diperbolehkan menggunakan subsidi, bahkan energi terbarukan diharapkan yang memberikan subsidi kepada energi fosil”.

Kadiv Energi Baru dan Terbarukan PT. PLN (Persero), Budi Waluyo mengusulkan bahwa sesuai azas berkeadilan, kewajiban untuk membeli tenaga listrik EBTseharusnya tidak hanya kepada PLN, tapi diusulkan setiap PIUPTL terintegrasi memiliki kewajiban untuk mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di EBT.

“Kewajiban membeli tenaga listrik dari Badan Usaha EBT berlaku untuk seluruh PIUPTL terintegrasi,” ungkapnya.

Tags:
banner 468x60