Pierre Suteki : Speedy Trial, Inikah Model Persidangan Yang Akan digunakan oleh MK Jika UU Omnibus Law CLBK di-Judicial Review?

Pierre Suteki : Speedy Trial, Inikah Model Persidangan Yang Akan digunakan oleh MK Jika UU Omnibus Law CLBK di-Judicial Review?
Profesor Pierre Suteki




Oleh: Pierre Suteki

 

A. Pengantar

Penolakan terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Bisnis dan Kerja (CLBK) atau secara resmi disebut RUU Cipta Kerja terus bergulir. Bukan hanya pekerja, siswa, LSM umum dan keagamaan, mahasiswa, akademisi melainkan ditolak oleh Perkumpulan Investor ASEAN dan 35 Investor Eropa dan Amerika ( AUM) yang nilai investasinya mencapai 4,1 Trilyun Dollar AS. Jadi, sebenarnya dari sisi legitimasi, RUU ini tidak lagi memiliki nilai tawar terhadap kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi. Berita terbaru saya terima, MUI sebagai representasi umat Islam telah menemui Presiden untuk meminta agar RUU CLBK dibatalkan dengan menerbitkan Perppu, namun tersiar kabar bahwa Presiden menolaknya dan menyarankan kepada MUI dan pihak yang tidak puas dipersilahkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada beberapa pihak sekarang ini yang tidak percaya kepada MK untuk mengadili RUU yang diusulkan oleh Presiden dan telah disetujui oleh DPR untuk disyahkan menjadi UU. Mengapa? Mengingat ketika “rezim legislator” sudah menyatu dalam satu genggaman kekuasaan, maka kiprah hakim MK pun sangat diragukan akan berlaku jujur dan adil mengingat 6 dari 9 hakim MK diusulkan oleh Presiden dan DPR. Dari hitungan angka, 6 hakim akan memenangkan pihak Pemerintah dan apalagi 3 lainnya yang diusulkan oleh MA juga mendukung Pemerintah dlm menolak permohonan pembatalan RUU CLBK.

B. Speedy Trial, apakah pilihan terbaik Sidang Omnibus Law?

Kita ketahui bersama UU CLBK itu dikenal sebagai UU Sapu Jagad karena 1 UU memuat perubahan dari 79 UU lainnya dan meliputi sekitar lebih dari 1200 pasal yang direview. Bisakah Anda membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereview ribuan pasal tersebut sedangkan hanya mereview 1 kata DAPAT dalam satu pasal UU dibutuhkan berbulan-bulan untuk sampai pada Putusan MK, apakah mengabulkan ataukan menolak permohonan penggugat. Berdasar sistem persidangan dalam sengketa hasil Pilpres 2019, keterbatasan waktu MK dan banyaknya alat bukti maka ditempuh mekanisme SIDANG CEPAT ( SPEEDY TRIAL) yang menurut saya akan rentan untuk dilakukannya Peradilan Sesat karena tidak berdalil dan berdalih kepada kebenaran (Trial Without Trurth) sehingga cacat secara moral melainkan hanya berdalil dan berdalih pada apa yang tampak kasat mata, itu pun banyak diragukan orang.

Saya sempat mencoba menelisik atas keberlangsungan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019. Saya cukup terhenyak karena para hakim dan ahli persidangan terkesan sudah terjebak pada aspek kepastian hukum tanpa menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana diberitakan oleh GELORA.CO 21 Juni 2019- Ahli Hukum yang dihadirkan kubu 01, Prof Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy menyebut permohonan gugatan yang diajukan kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi memiliki argumentasi hukum yang dangkal. Hal itu lantaran perkara sengketa Pilpres yang dipersoalkan lebih tepat dibawa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, bukan MK.

Saya tertarik dengan pendapat Prof. Hiareij yang intinya menyatakan:

“Jika hal ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik sebagian maupun seluruhnya maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi sebagai ‘The Guardian Of Constitution’ melainkan sebagai ‘The Destroyer Of Constitution’,” demikian Prof. Edward Omar Sharif Hiareij, Ahli Hukum Pidana dari UGM.

Pernyataan Prof. Hiareij ini menjadi menarik bagi saya karena pernyataan ini mengindikasikan bahwa patut diduga pendapatnya hanya berkutat dan terjebak pada “apa yang tertulis” (rules and logic), kurang atau bahkan tidak melihat fakta lain yang seharusnya disodorkan kepada hakim agar juga memperhatikan aspek non tekstual atau disebut kontekstual. Bukankah dalam UU KEKUASAAN KEHAKIMAN NOMOR 48 TAHUN 2009 pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan secara jelas dan tegas bahwa:

“HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN DI DALAM MASYARAKAT”.

Apa maksud pasal itu? Tentu dimaksudkan agar hakim dan hakim konstitusi tidak “caged”, tidak ” rule bounded” ketika memeriksa suatu perkara hukum. Kita paham betul bahwa dalam state law apapun namanya, apakah itu hukum formil ( hukum acara) maupun hukum materiil menghendaki adanya sebuah KEPASTIAN HUKUM. Namun, perlu disadari bahwa itu saja tidak cukup bila tujuan berhukum kita hendak mewujudkan KEADILAN. Cobalah kita tengok pergeseran paradigmatik dalam cara berhukum kita dari yang semula memuja kepastian hukum telah bergeser kepada pencarian KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI 1945 dan UU KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Bersambung ke halaman berikutnya







banner 468x60