Soenarko, Dari Militer Ke Bisnis(1):Pertarungan Militer vs Polisi

Soenarko, Dari Militer Ke Bisnis(1):Pertarungan Militer vs Polisi
Sebuku Group, grup perusahaan pertambangan bijih besi yang terintegrasi tengah menguasai cadangan bijih besi di Kabupaten Sebuku, Kalimantan Selatan dengan potensi sebesar 360 juta ton.




Zonasatu News — Setelah reformasi, tentara dan kepolisian masih saja terlibat dalam tarik-menarik kepentingan bisnis. Sesuatu yang dulu lazim  terjadi di era Order Baru.

Purna di karir militer, Mayjend Soenarko mantan Danjen Kopasus yang kini ditahan atas tuduhan penyelundupan senjata, terjun ke dunia bisnis. Melalui PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO), dia terjun ke bisnis tambang bijih besi, batubara, dan sawit.

Namun bisnis Soenarko tidak berjalan mulus. Usahanya di Kotabaru, Kalimantan Selatan, menumui hambatan. Lawan bisnisnya diduga mendapat dukungan dari institusi kepolisian. Bisnis Soenarko akhirnya juga menyeret institusi tentara/militer.

Perseteruan berawal dari kegiatan bisnis PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) dan PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM). SILO memiliki pertambangan bijih besi di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Membangun fasilitas pemurnian bijih besi pada 2015, SILO memenuhi kebutuhan energinya lewat eksploitasi tambang batu bara di Pulau Laut, juga di Kalimantan Selatan. Izin penambangan telah dikantongi tiga perusahaan di grup itu.

Pada saat hampir bersamaan, di lahan milik PT Inhutani yang bersisian dengan area tambang batu bara milik SILO, MSAM membangun perkebunan sawit. Konflik kedua perusahaan muncul ketika SILO mengklaim MSAM menggarap area yang merupakan bagian konsesinya.

MSAM bukan perusahaan sembarangan. Pemiliknya adalah Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pengusaha batu bara yang sejak dulu dikenal dekat dengan petinggi kepolisian. Dalam konfliknya dengan SILO, MSAM mempekerjakan personel Brigade Mobil untuk mengawal penanaman sawit.

Di lapangan, entah atas perintah siapa, polisi memeriksa mereka yang menentang perkebunan sawit MSAM atau mendukung penambangan batu bara milik SILO. Merasa ditekan kepolisian, SILO mencari perlindungan dari militer, termasuk mempekerjakan tentara dalam pengamanan area tambang. Tiga koperasi tentara juga ikut berniaga di perusahaan ini-hal yang tidak dibenarkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.

Sempat tercapai “keseimbangan” di antara dua perusahaan yang berseteru, peta berubah ketika Panglima TNI beralih dari Jenderal Gatot Nurmantyo ke Marsekal Hadi Tjahjanto. Panglima yang baru itu segera menarik pasukan TNI dari lokasi tambang. Isam, yang didukung polisi dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, menjadi di atas angin. Pada awal 2018, Sahbirin mencabut izin tambang batu bara PT SILO. Sengketa berlanjut di pengadilan setelah SILO memperkarakan pencabutan izin tersebut.

Gubernur Sahbirin selayaknya tidak menyelewengkan kekuasaan dengan mendukung salah satu pihak yang berseteru. Keputusan mengeluarkan atau menghentikan izin penambangan harus didasarkan semata-mata pada aturan hukum yang berlaku.

Petinggi kepolisian dan tentara semestinya segera menghentikan keterlibatan mereka. Kedua perusahaan harus menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum, tanpa menarik institusi negara ke dalam pusaran sengketa. Keputusan Marsekal Hadi menarik pasukan serta menghentikan usaha koperasi TNI dari usaha tambang PT SILO sudah tepat. Personel kepolisian yang ditengarai mendukung kubu MSAM seharusnya mengikuti langkah ini.

Atas pencabutan ijin oleh Gubernur Sahbirin, PT SILO menempuh jalur hukum. Apakah PT SILO berhasil? (Ikuti bagian 2)







Tags:
banner 468x60