Ahmad Cholis Hamzah: Ternyata Betul, Kita Kembali Ke Jaman Orba

Ahmad Cholis Hamzah: Ternyata Betul, Kita Kembali Ke Jaman Orba
Foto Orde Baru dimulai: Pelantikan Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden RI oleh ketua MPRS tanggal 12 Maret 1967 di Jakarta



Oleh: Ahmad Cholis Hamzah

 

Kalau ada masyarakat yang usianya sepantaran dengan saya yakni usia kepala 70 an pasti ingat jaman Orde Baru dulu dimana semua kegiatan pemerintahan, sosial ekonomi dsb diatur oleh pusat (dalam hal ini Presiden), bahkan pusat juga punya hak cawe-cawe mengurus organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dsb. Pada saat itu, dibawah kepemimpinan almarhum Jendral TNI Suharto anggota DPR/MPR RI ada raksi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia jumlahnya 100 orang – ditunjuk oleh presiden – tanpa mengikuti proses pemilihan umum.

Penunjukan fraksi ABRI seperti itu juga terjadi di DPRD propinsi, kabupaten kota. Wajar dunia menganggap Indonesia waktu itu memiliki sistem pemerintahan otoriter yang melanggar demokrasi dimana semua kegiatan kenegaraan, sosial, ekonomi dan politik diatur oleh pusat. Gubernur dan Rektor perguruan tinggi pun ditunjuk oleh pemerintah pusat. Bahkan kehidupan media pun dibelenggu oleh pusat, apabila ada surat kabar yang memberitakan hal-hal yang bertentangan dengan pemerintah, maka besoknya Pemimpin Redaksi surat kabar yang bersangkutan dipanggil Panglima TNI, ditegur dan bisa-bisa diganti.

Setelah rezim Orde Baru tumbang, muncul era reformasi yang mengevaluasi sisfem otoriter itu dengan sistem demokrasi dimana kedaulatan itu ada ditangan rakyat bukan ditangan penguasa pusat. Maka muncullah Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan:

1. Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.

2. Bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;

3. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran sertamasyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pendeknya, Otonomi Daerah itu adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan dari tekanan pemerintah pusat.

Lalu kita seperti disamber petir ketikahari Senin, 4 Desember 2023 lalu DPR menyetujui Rancangan Undang – Undang yang bertentangan dengan jiwa otonomi daerah diatas. Rancangan Undang-Undang atau RUU yang dimaksud tentang Daerah Khusus Jakarta telah disetujui menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Dalam hal susunan pemerintahan, gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta nantinya akan ditunjuk dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul DPRD.

Dalam Pasal 10 RUU itu disebutkan :

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantuoleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Saya tidak membahas ada apa dibalik pembuatan RUU DKI Jakarta itu apakah ada tangan-tangan pemerintah yang bermain agar keluarganya bisa mulus maju di Pilpres 2029, namun saya akhirnya meng-amini sinyalemen ketua PDIP ibu Megawati bahwa pemerintahan Indonesia yang berisi orang-orang “baru” itu bertindak seperti jaman Orde Baru lagi. Ini malawandemokrasi.

Draft RUU tentang Propinsi Khusus Jakarta itu juga menghancurkan keinginan rakyat agar daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengatur kepentingannya sendiri termasuk pemilihan Gubernur dan Wakilnya lewat Pilkada.

EDITOR: REYNA:

Artkel sama dimuat di Optika.id 




http://www.zonasatunews.com/wp-content/uploads/2017/11/aka-printing-iklan-2.jpg></a>
</div>
<p><!--CusAds0--><!--CusAds0--></p>
<div style=