Analisisis Kasus OTT Bupati Indramayu Terkait UU KPK Yang Baru

Analisisis Kasus OTT Bupati Indramayu Terkait UU KPK Yang Baru
Zaenal Abidin




Oleh: Zaenal Abidin,SH.MH
(Ketua Umum Advokat Senopati 08-PPIR)

Dasar Hukum:

Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945:
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Penjelasan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945:

Jika Presiden tidak segera mengesahkan RUU atau rancangan undang-undang yang telah mendapat persetujuan antara DPR dan Presiden dalam waktu 30 hari, maka rancangan undang-undang tersebut otomatis telah sah menjadi undang-undang dan akan diberlakukan dan digunakan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

Artinya: RUU KPK yang sudah disahkan DPR RI, meskipun tidak ditanda tangani Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, secara otomatis akan berlaku dan mengikat bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili di Indonesia.

Azas Legalitas 

Bagaimana dengan peristiwa hukum atau tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU KPK yang baru tersebut berlaku?

Di dalam teori hukum dikenal Asas bahwa suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif) atau dikenal juga dengan nama Asas Legalitas.

Asas legalitas itu maksudnya bahwa tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.

Di dalam asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu:

1.Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;

2.Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;

3.Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berdasarkan asas hukum perundang-undangan tersebut, maka peristiwa atau perbuatan pidana yang dilakukan sebelum berlakunya UU KPK yang baru, tetap menggunakan ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam UU KPK yang lama.

Dikaitkan dengan kasus OTT Bupati Indramayu, maka proses penyadapan dan penindakan oleh KPK terhadap Bupati Indramayu berlaku UU KPK yang lama adalah sah.

Mengenai gugatan pra peradilan itu adalah hak Tersangka, artinya boleh digunakan atau tidak tergantung dari keinginan Tersangka apakah mau menggunakan haknya atau tidak.

Saran saya akan lebih terhormat dan masyarakat Indramayu lebih respect, jika pak Supendi bisa menjadi Justice Collaborator., karena sikap tersebut salah satu bagian semangat mewujudkan Indramayu bersih dari KKN.

Editor : Setyanegara 







Tags: , ,
banner 468x60